Politik Identitas Bukan SARA

0

Oleh Sofyan Harahap

Hadirnya dua pasangan pelangi dalam perhelatan Pilgubsu Juni mendatang disebut-sebut menguntungkan pasangan Cagubsu Edy Rahmayadi yang begitu kukuh menarik pengusaha muda Musa Rajekshah (Ijeck) sebagai wakilnya.  Ijeck adalah pengusaha muda putra pengusaha dan dermawan H. Anif Shah. Ia juga menjabat ketua di PMI Medan, dan penggemar olahraga, khususnya otomotif.

Awalnya kita tidak yakin Edy bisa bertahan dengan intervensi parpol yang pasti tidak ingin memberi dukungan kosong (gratis). Parpol pasti akan menyodorkan kadernya sebagai Cawagubsu. Ternyata tidak terjadi dan itu menjadi credit point, luar biasa buat Edy Rahmayadi yang mendapat enam dukungan parpol besar dan menengah.

Kemarin KPU Sumut sudah memastikan tiga pasangan calon yang meramaikan pentas Pilgubsu. Selain Edy – Ijeck yang menjadi saingan berat tentunya Djarot Saiful Hidayat berpasangan dengan Sihar Sitorus.  Yang terakhir ini juga pengusaha muda meneruskan kerajaan bisnis perkebunan milik bapaknya DL Sitoris.

Saingan berat karena didukung PDIP yang terkenal mempunyai kader dan konstituen fanatik sehingga tanpa perlu kerja keras 20 persen suara Djarot – Sihar  sudah di tangan. Tinggal mengagalang potensi saat kampanye sehingga tambahan 10 persen bukan hal sulit.

Bagaimana dengan dukungan PPP. Sulit diharapkan, mengapa? Kalaupun yang mendukung Djarot – Sinar termasuk PPP namun suara PPP sulit bisa didapat karena kefanatikan kader dan konstituen parpol berlambang Kabah (Islam).

Seperti dikemukakan Yulizar Pargalutan Lubis bahwa basis massa PPP Sumut adalah Islam sehingga sebagai Ketua PPP Sumut ia meminta dengan sangat kepada DPP PPP, bahkan dengan suara keras, memukul meja, melakukan aksi protes di Jakarta agar pasangan yang didukung Islam –Islam. Terserah siapa figurnya.  Tapi, DPP PDIP pimpinan Ibu Megawati lebih keras dan tetap memaksakan Djarot – Sihar dan anehnya gol.

Sesungguhnya, posisi tawar DPP PPP sangat tinggi. Sebab, kalau PPP menolak maka Djarot tidak bisa mendaftar ke KPU Sumut. Artinya Pilgubsu hanya diikuti dua pasangan saja: Edy – Ijeck versus JR Saragih – Ance Selian yang didukung tiga parpol Demokrat, PKB dan PKPI.

Kelihatan sekali kalau DPP PPP lemah dalam negosiasi dan lobi politik tingkat tinggi. Punya posisi tawar kuat namun akhirnya menyerah tanpa syarat dengan masuk dalam jebakan lawannya.

Kita sebut jebakan lawan karena dengan mendukung pasangan Islam – non-Islam maka PPP akan ditinggal masyarakat. Umat Islam sudah dua kali kecewa kepada PPP. Pertama, saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta mendukung pasangan Ahok – Djarot dan kalah. Kedua, kembali mengulang kesalahan fatal dengan mendukung pasangan pelangi Djarot – Sihar sehingga diperkirakan juga akan mengalami nasib sama karena sejumlah faktor krusial karena berlawanan dengan visi dan misi partainya.

Keyakinan dan hipotesis Cagubsu Edy Rahmayadi menyebut kemenangan 70 persen dalam Pilgubsu mendatang sepertinya berlebihan, over confident.  Walaupun mendapat dukungan enam parpol cukup gemuk sudah mencapai 60 kursi di DPRD tidak otomatis bisa meraih kemenangan. Oleh karena itu jangan terlalu optimis dulu. Kalau mesin partainya bergerak optimal angka kemenangan 70 persen bisa diperoleh dengan mudah, menjadi realistis. Hampir dapat dipastikan dukungan terbesar datang dari umat Islam.

Awas isu SARA

Pertanyaan: Akankah Pilgubsu nanti bakal menuai isu SARA? Besar kemungkinan ya bakal terjadi dengan beragam cara, terutama lewat media sosial (medsos). Sehingga pagi-pagi hal ini perlu kita ingatkan. Harus diantisipasi oleh penyelenggara Pilkada dan seluruh elemen masyarakat. Kalau saja isu SARA berkembang dampaknya bisa membahayakan masyarakat, terjadi gonjang ganjing hebat dan pengotak-kotakan, seperti jalannya Pilkada di Ibu Kota tahun lalu.  Untung saja tidak terjadi benturan di lapangan (akar rumput) akibat terbelahnya elite politik pemerintahan dengan elemen umat Islam yang melakukan aksi 212 dll. Oleh karena itulah mengapa membawa-bawa isu SARA sangat dilarang dan terlarang oleh undang-undang. Perlu penegasan agar isu SARA tidak digoreng menjadi hidangan panas dalam Pilkada serentak, khususnya dalam Pilgubsu. Kita sepakat bulat tentang itu. No SARA karena sangat berbahaya bertentangan dengan kebhinnekaan dan perundangan (Pancasila dan UUD45) .

Lantas, bagaimana dengan politik identitas? Diperkirakan hal ini juga bakal mencuat dalam Pilkada serentak mendatang. Tidak hanya di Sumut, tapi juga di daerah-daerah lainnya di 171 kabupaten-kota.  Saat ini saja sudah muncul kegelisahan warga Sumut atas putusan DPP PDIP yang mengusung nama Djarot Saiful Hidayat. Sebab  Djarot bukan putra daerah Sumut, kok bisa-bisanya didatangkan dan terkesan dipaksakan oleh DPP PDIP menjadi Cagubsu.

Apa tidak menyinggung kader PDIP di Sumut? Jawabnya pasti tersinggung, namun karena sudah putusan DPP maka kader di tingkat DPD  tidak bisa menolak. Sebab, penentu keputusan merupakan hak prerogatif DPP (Megawati). Apa kata dan putusan DPP semuanya harus diterima dengan lapang dada. Tidak begitu terlihat adanya riak-riak dalam internal PDIP Sumut ketika DPP dan DPD PDIP Sumut mendaftarkan pasangan Djarot – Sihar ke KPU Sumut .

Tapi, tidak demikian dengan kubu PPP Sumut. Putusan DPP pimpinan Romahurmuziy di Jakarta menerima tawaran PDIP untuk mengusung Djarot dan Sihar  menuai  badai protes keras dari Ketua PPP Sumut Yulizar Pargalutan Lubis. Memang sangat keterlaluan keputusan DPP PPP yang mengabaikan aspirasi daerahnya. Sebab, yang tahu medan kompetisi adalah PPP Sumut. Suara umat Islam yang diwakili PPP menginginkan pasangan Islam-Islam, bukan pelangi.

Benar apa yang dipaksakan PPP Sumut. Memaksakan pasangan pelangi sama saja menghina lambang partai (Kabah). Penolakan Lubis dkk membuat DPP marah sehingga tega berbuat keputusan kontroversi melengserkan tokoh-tokoh yang menolak pasangan pelangi.  Semoga saja apa yang berlangsung di PPP bukan sandiwara, pura-pura marah di depan publik, tak tahunya masih kongkow-kongkow di belakangnya.

Sejatinya, penolakan PPP Sumut rasional dan masuk akal karena merupakan bagian dari perjuangan partai berlambang Kabah selama ini. Sebab, kalau yang didukung Djarot (Islam) dengan pasangan Islam (siapapun figurnya) dipastikan tidak mendukung pasangan pelangi calon muslim dan non-muslim benar-benar di luar akal sehat sehingga wajar saja kalau PPP Sumut melakukan penolakan keras, sampai menggelar unjuk rasa, walaupun pihak Djarot – Sihar pasti membantah memberikan uang mahar hingga puluhan miliar rupiah sebagai kompensasi.

Pernyataan salah seorang Cagubsu terkait politik identitas masih dalam karidor wajar. Memang ada benarnya bahwa wilayah Sumut tidak kekurangan orang-orang hebat yang bisa diusung untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur sehingga tidak seharusnya pusat mendatangkan calon dari Jawa yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan emosional dengan Sumut, apalagi memahami persoalan karakter dan psikologis warga Sumut.

Pernyataan seperti itu jelas menunjukkan identitas seorang Cagubsu, yaitu Djarot yang berasal dari Blitar lalu ditarik ke Jakarta, dan kini ditarik lagi ke Sumut. Di balik itu tersirat adanya ketidaksukaan sebagian masyarakat pada keputusan Ketum DPP PDIP mengusung Djarot menjadi Cagubsu seakan mempunya risiko, tapi untungnya tidak terlalu menimbulkan pro dan kontra di internal partai  berlambang banteng moncong putih. Walaupun benar terkesan melecehkan tokoh-tokoh Sumut karena Megawati lebih memilih ‘’si anak emas’’  Djarot yang kalah dalam Pilkada Pilgub DKI Jakarta dan masih asing dengan Sumut ketimbang kader dari PDIP Sumut yang sesungguhnya tidak kalah bobot dan kualitasnya (walau jumlahnya sedikit  terbatas).

Penutup

Sejatinya tidak ada yang salah dengan politik identitas, asal bukan menjurus SARA, selama dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan atau melakukan fitnah, tidak menyerang pribadi dan privasi, adu domba terhadap lawan politiknya. Sebab, identitas agama, suku dan ras adalah jati diri setiap orang punya identitas primordial. Tinggal bagaimana mengelolanya agar tidak berpotensi merusak kebhinekaan jika digunakan untuk menggiring kepentingan politik kelompok.  Tidak ada yang salah memilih pemimpin berdasarkan agama, berdasarkan kesukuan, berdasarkan track record dll yang dipandang positif. Klaim-klaim sepihak terkait politik identitas bisa berbahaya dan rentan untuk saling dibenturkan dengan kelompok lain atau saingannya dalam Pilkada.  Tak pelak lagi politik identitas cukup manjur untuk menggiring pemilih. Tinggal bagaimana KPU dan Bawaslu menyikapi mana kampanye hitam, politik uang,  SARA, politik identitas yang mengarah pada pengultusan sampai adu domba.

Pencalonan Djarot banyak dikhawatirkan memicu masalah SARA, khususnya membangkitkan politik identitas berlebihan. Sebab Djarot sebelumnya mendampingi Ahok di Pilgub Jakarta. Ahok-Djarot  keok karena Ahok terbelit kasus penistaan agama dan ulama dan kini dalam penjara. Massa 212 dari Sumut jumlahnya cukup besar bisa saja akan melampiaskan kekecewaannya dalam kontelasi Pilgubsu nanti. Justru itulah kita harapkan semua pihak yang terkait dalam Pilkada serentak 2018 harus mencermati dan mewaspadai potensi bahaya maraknya isu negatif SARA dengan memberi pencerahan dan pendididkan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula.  Pelaku SARA  maupun kampanye hitam harus ditindak tegas, dilawan!  Namun terkait politik identitas sejatinya bisa positif dalam menjaring pemilih (massa) dan sah saja diterapkan asal tidak dipusatkan pada SARA yang bertentangan dengan perundangan berlaku.

Hak setiap orang untuk menentukan pilihannya, apakah terkait dengan  track record, kesukuan atau agamanya atau identitas lainnya, selama tidak melanggar hukum, etika politik, tidak mengganggu kebhinnekaan dan merusak demokrasi. Kalau disalahgunakan dan membuat keresahan di tengah masyarakat politik identitas bisa membahayakan kebhinnekaan dan terjadinya konflik sosial. Apalagi SARA. Di sinilah peranan Polri, KPU dan Bawaslu harus serius mengatasi politik identitas yang menjurus negatif agar tidak disalahgunakan, tidak dipublikasi secara masiv karena berpotensi menimbulkan benturan,  perpecahan dan kelompok-kelompok di daerah-daerah yang heterogen. Kalau  politik  identitas dibiarkan tanpa pengawasan maka isu SARA tak bisa dicegah, maka bisa diramal sebagus apapun  calonnya,  didatangkan dari planet mana pun jagonya  tidak akan berhasil mengalahkan putra daerah walau kualitasnya pas-pasan saja.***

  • Penulis adalah Wapenjab Waspada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here