SARA & Politik Uang

0
33

Ibarat pepatah ‘’anjing menggonggong khalifah berlalu’’ begitulah yang terjadi di internal PPP Pusat dan daerah (Sumut). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kukuh mendukung PDI Perjuangan mengusung pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus di pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau Pilgubsu Juni 2018.

Upaya mencegah agar DPP PPP tidak mengusung pasangan Islam – non-Islam mengalami kegagalan, walaupun pengurus dan kader PPP Sumut sudah berjuang keras dengan melakukan berbagai aksi unjuk rasa. Ketua PPP Sumut pun terlihat begitu keras menolak mati-matian sampai harus diganti. Sekelompok pengurus dan kader PPP membakar spanduk bergambar Ketum PPP Romahurmuziy (Romi) di depan Kantor DPW PPP Sumut Jalan Raden Saleh Medan, Rabu. Aksi itu sebagai bentuk protes, namun semua upaya mencegah PPP mendukung pasangan pelangi gagal.

Kini tidak bisa dibantah lagi kalau kubu Romi sama saja dengan kubu Djan Faridz. Di Jakarta mereka mendukung Ahok, di Sumut mendukung Sihar. Citra PPP ternoda dan akan sulit dilupakan umat Islam sehingga PPP akan menerima badai bahaya pada Pemilu 2019. Masyarakat, khususnya massa PPP, termasuk kadernya bakal lari meninggalkan PPP beralih ke parpol lain.

Pola pikir Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy terlalu pragmatis sehingga dengan mudah memutuskan dukungan kepada pasangan yang didukung PDIP. Kalau pasangan yang didukung Islam – Islam tidak ada masalah, tapi kali ini Islam – non-Islam sehingga dengan alasan apapun sulit diterima akal sehat. Bukan apa-apa, partai yang berlambangkan Islam (Kabah) punya visi dan misi Islami kok dengan mudahnya mendukung calon Kdh non-Muslim. Fatal karena bertentangan dengan syariat Islam.

Yang gembira tentu kubu PDIP. Berkat dukungan PPP pentas Pilgubsu diikuti tiga pasangan calon. Unggulan pertama bisa kita sebutkan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah dengan enam parpol (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Hanura, Nasdem, unggulan kedua Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus didukung PDIP dan PPP, dan unggulan ketiga JR Saragih – Ance Selian yang didukung Demokrat, PKB dan PKPI. Namun semua itu hanya unggulan di atas kertas yang tingkat kebenarannya semu. Sebab, di lapangan nanti paling menentukan siapa pemenang sesungguhnya.

Sejatinya, parpol hanya perahu untuk mengusung calon bisa mendaftar ke KPU, sedangkan untuk meraih kemenangan di medan pertempuran terpulang dari kegigikan masing-masing pasangan calon dalam melakukan strategi kampanye dan pemenangan. Tegasnya, semua pasangan wajib kerja keras. Tidak tertutup kemungkinan tim papan atas terjungkal dikalahkan tim papan bawah atau underdog.

Hemat kita, kunci kemenangan ada di masing-masing figur, dan kita menilai ketiga pasangan Cagubsu (Edy, Djarot dan JR Saragih) sama kuat dan berkualitas, memiliki integritas dan elektabilitas tinggi. Namun PDIP harus ekstra keras memperkenalkan Djarot mantan Gubernur DKI Jakarta  karena hanya sebagian kecil saja yang mengenalnya di Sumut. Tinggal dukungan dari Cawagub yang satu sama lain memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Ijeck dan Sihar punya bobot hampir sama untuk menjaring pemilih muda, bukan orang politik, sama-sama bergerak di bidang olahraga dan pebisnis tangguh. Beda dengan Ance yang politikus tulen, menjabat Ketua PKB Sumut.

Masa kampanye yang berlangsung sekira lima bulan akan sangat menentukan siapa sesungguhnya yang bekerja keras dan mampu mengikat pemilih dari berbagai latar belakang di Sumut. Soal visi-misi dan program akan ikut menentukan, namun kemampuan menjualnya jauh lebih penting dan berat. Masalahnya, selama ini masyarakat kita (pemilih) cenderung dininabobokan dengan kampanye politik uang dan maraknya isu SARA serta black campaign.

Harapan kita, penyelenggara Pilkada di seluruh daerah, khususnya di Sumut bisa bekerja profesional sehingga jalannya pesta demokrasi berlangsung jujur, adil, tertib, aman, dan lancar.  Golnya terpilih pemimpin berkualitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan warganya, mau melayani kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan pribadi dan kelompok.

Untuk itu perlu kita ingatkan bahwa masa kampanye memang perlu pengawasan melekat, namun jauh lebih perlu pada waktu minggu tenang, karena di masa genting itulah selalu terjadi serangan fajar oleh masing-masing tim sukses dan pendukung pasangan calon melakukan gerilya money politics. Untuk mewaspadai isu SARA dan money politics  KPU dan Panwaslu wajib proaktif melakukan pengawasan ke titik-titik rawan bekerjasama dengan masyarakat sehingga wajib menjaga netralitas dan profesionalitasnya.+

 Intisari:

‘’Untuk mewaspadai isu SARA dan money politics  KPU dan Panwaslu wajib proaktif melakukan pengawasan ke titik-titik rawan’’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here