Soal Keterbatasan Gas Pemerintah Pusat Diminta Tingkatkan Sensitifitas

0
174

MEDAN (Waspada): Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta meningkatkan sensitifitasnya terhadap ketersediaan gas industri di Sumut. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi yang disimpulkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Master Plan Penyediaan Gas Industri di Sumut, yang digelar Pemprovsu bekerja sama dengan DPD RI, di Bina Graha Pemprovsu, Kamis (11/1).


“Pemerintah pusat harus meningkatkan sensitifitasnya. Jangan sampai ada lagi kelangkaan gas di Sumut seperti Desember lalu. Sangat diperlukan sensitifitas pemerintah pusat,” ujar Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, yang memandu FGD tersebut.

Selain sensitifitas pemerintah, dalam FGD tersebut juga direkomendasikan Dinas Pertambangan dan Energi Sumut akan membuat program terkait kebutuhan gas industri maupun rumah tangga dan akan diajukan ke pemerintah pusat paling lama awal Februari 2017.

“Selanjutnya holding migas juga harus dilakukan untuk bisa menjaga ketersedian gas industri di Sumut. Dengan holding ini, maka ada kepastian ketersedian pasokan gas di Sumut. Selanjutnya kita harapkan koordinasi antar lintas sektor agar Desember kelabu beberapa waktu lalu tidak kembali terjadi. Jika semua sudah berkoordinasi, maka pasokan gasnya akan lebih teratasi di Sumut,” sebutnya.

Menurutnya, dengan holding yang dilakukan, pelayanan kepada konsumen lebih mendapat kepastian. Selain itu pembangunan di Sumut tidak akan hidup jika masih ada permasalahan gas di Sumut, apalagi saat ini sudah banyak dibangun seperti pariwisata, infrastruktur dan lainnya. Jika investor tidak mau berinvestasi karena masih adanya permasalahan gas di Sumut, maka semuanya akan sia-sia.

Sebelumnya, Plt Sekdaprovsu Ibnu S. Hutomo, saat membuka acara menyatakan saat ini pasokan gas di Sumut juga masih terbatas. Selain pasokannya yang terbatas, harga gas industri di Sumut juga masih cukup tinggi yakni 9,95 dolar AS per MMBTU dari sebelumnya 12,22 dolar AS. Dengan jumlah ini, maka saat ini kalorinya hanya 22,649 m3.
“Jumlah ini masih memberatkan industri khususnya para investor. Makanya lewat FGD ini semuanya dibahas agar harga gas industri di Sumut bisa lebih rendah,” kata Ibnu.
Dia juga menyebutkan, jika tarif gas industri di Sumut sudah lebih rendah, maka akan mendatangkan banyak investor, sehingga ke depannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut.

Acara FGD ini menghadirkan beberapa instansi yang menaungi gas industri di Sumut seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertagas dan lainnya. (m28/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here