Guru Di Tahun Politik Oleh Dr Shafwan Hadi Umry

0
25

PGRI secara “teori” tidak berpolitik praktis namun, PGRI hendaknya menjadi bagian dari kemajuan dan kondusivitas politik setiap daerah. Hal ini sangat positif bagi “hak politik” guru pada pilihan raya 2019

Konferensi Kerja Nasional V PGRI 2018 di Batam menampilkan isu-isu aktual dari program dan misi guru sampai pada aroma politik (Pileg dan Pilpres) yang mulai berhembus kencang di jagat Indonesia. Ada beberapa isu yang membutuhkan penguatan kembali, sebagaimana yang ditulis Ketua PGRI Jawa Barat Dudung N Koswara, Januari 2018).

Pertama, terkait Upah Menengah Penghasilan dan pengangkatan guru honorer menjadi ASN/PNS selaras dengan banyaknya guru pensiun. Kedua, berkaitan dengan pelayanan kemudahan (tepat jumlah dan tepat waktu) dalam mengelola administrasi guru. Ketiga, terkait anggaran BOS dibayar tepat waktu. Keempat, terkait pangkat guru, promosi dan karier guru, dan kesejahteraan guru di daerah, dan kelima, pelibatan guru dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Bertepatan Konkernas PGRI yang hadir di tahun politik. PGRI diharapkan cukup cerdas dan bijak mengamati ketika 171 daerah sedang merancang serius pemilihan kepala daerah. Momen tahun politik hendaknya tidak menjadi beban bagi PGRI melainkan menjadi bagian dari grand design PGRI, untuk berperan positif di semua daerah.

PGRI secara “teori” tidak berpolitik praktis namun, PGRI hendaknya menjadi bagian dari kemajuan dan kondusivitas politik setiap daerah. Mengingat tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik maka aroma ini harus pula ditangkap sebagai suplemen bagi PGRI untuk tegas mendesak agar kepentingan guru diperhatikan. Hal ini sangat positif bagi “hak politik” guru pada pilihan raya 2019.

Dulu guru dianggap cendekiawan dan memiliki posisi srategis di masyarakat. Kini posisi itu telah diambil oleh berbagai sarjana lain. Buktinya di setiap lorong, desa, dan kota bukan hanya guru yang sarjana melainkan orang lain dengan status kecendekiawanan yang berbeda. Ada sarjana dokter, pertanian, sarjana hukum, ekonomi dan juga politik.

Para cendekiawan ini dengan berbagai profesi di bidangnya menjadi penyuluh dan pengobat “penyakit masyarakat” seperti pemberantasan Narkoba, praktik asusila, seks bebas, LGBT, kolusi dan korupsi. Kaum cendekiawan sebagai penjaga gawang kemaslahatan umat diharapkan tampil untuk memberitahu kemungkinan-kemungkinan hadirnya fenomena yang membahayakan kelangsungan hidup masyarakatnya. Mengapa peranan cendekiawan yang seperti di atas seakan tidak mendapat dukungan bagi pihak kekuasaan?

Jawabannya mungkin berkaitan dengan hal-hal berikut. Pertama, kondisi masyarakat kita yang masih setengah tradisional. Kedua, sistem kekuasaan kita yang masih “prademokrasi modern” meminjam istilah Umar Khayam di masa hidupnya. Masyarakat kita masih setengah tradisional masih memiliki ikatan komunitas yang kuat. Sistem kekerabatan masih berfungsi secara tradisional, meskipun bervarisasi antara kota dan desa. Masih banyak berwajah msyarakat paguyuban. Lembaga-lembaga RT dan RW, Siskamling dan sebagainya meneguhkan status masyarakat paguyuban itu.

Perhatikanlah calon-calon yang akan bertarung dalam Pilkada melakukan ritual dan upacara pemberangkatan. Acara penyerahan sapi dan kerbau kepada pendukung sang calon, acara tepung tawar, bershalawat Nabi dan syair barzanji berkumandang menguatkan semangat/tondi untuk berperang merebut suara rakyat. Kemudian satu yang jarang dilupakan adalah masyarakat paguyuban menekankan keakuran, bukan keakuan, kerukunan dan juga keharmonisan.

Dalam hal ini sudah barang tentu bentuk masyarakat yang paling modern sekalipun harmoni itu penting. Bak kata perbahasa, ”adat hidup sama sekampung, susah senang sama ditampung. Adat hidup sama sekampung laba rugi sama ditanggung”.

Sebab itu, pendapat-pendapat individu yang dianggap aneh, ganjil dan sumbang akan dikaji oleh masyarakat menurut kadar disharmoninya terhadap kaidah yang berlaku dan dianggap kebenaran utama oleh masyarakat. Kembali kepada PGRI sebagai organisasi profesi bahwa satu hal strategis yakni agar pejabat pendidikan yang berniat membonsai PGRI di semua jenjang (pusat, provinsi dan kab/kota) perlu diwaspadai dan dicegah. Dibutuhkan sosok pejabat eselon yang berjiwa guru yang mampu dan ikhlas membawa bahtera guru dalam menuju pintu gerbang guru Indonesia yang sejahtera.

Dua juta lebih guru anggota PGRI pasti terkabul doanya dengan ridha Tuhan Yang Mahakuasa. PGRI jangan terlena dengan arus politik yang canggih. Budayawan Cak Nun pernah mengatakan hanya sampah dan ikan mati yang ikut arus. Manusia hebat akan mampu melihat arus, mempelajari, memahami dan kemudian bergerak menaklukkan arus. PGRI harus menjadi perenang yang tangguh dan bergandeng tangan bermain di arus deras birokrasi dan kekuasaan.

 

Penulis adalah Dosen UMN Alwashliyah.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here