Eksistensi DPD Oleh Dr Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum

0
80

Keberadaan DPD selama ini menunjukkan bahwa DPD adalah institusi yang tidak lazim dalam praktek sistem bicameral

Proyeksi jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 255 juta pada tahun 2015 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sebagai negara penganut sistem demokrasi, maka pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat, yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara. Oleh karena itu, keterwakilan politik dan tipe parlemen merupakan dua hal yang saling terkait. Kata “Parlemen” berasal dari bahasa Latin parliamentum atau bahasa Perancis parler, yang dapat diartikan sebagai suatu tempat atau badan dimana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat.

Parlemen dapat berbentuk unicameral, bicameral, maupun trikameral. Sistem bicameral ini pun terbagi menjadi 3 oleh Giovanni Sartoriyaitu soft bicameralism, strong bicameralism, dan perfect bicameralism.Indonesia menganut soft bicameralism. Artinya, terdapat 2 kamar atau majelis yang kedudukannya tidak sejajar yaitu DPR dan DPD dalam lapisan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah terbentuk melalui pemilihan langsung.

Keberadaan DPD dapat dikatakan merupakan pertemuan dari dua gagasan, yaitu demokratisasi dan mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah. Namun, sudah sejauh mana peran DPD dalam menyuarakan kepentingan daerah?

Secara historis, dalam Buku 3 Naskah Komprehensif UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa yang menjadi gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa yang lalu ternyata telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang telah sampai pada tingkat yang membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Lahirnya tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah indikator yang paling nyata dari ketidakpuasan itu. Untuk itu dibentuk DPD yang anggotanya juga dipilih secara langsung melalui pemilihan umum sebagai representasi daerah dalam keanggotaan MPR sebagai penguatan ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI.

Saat ini, banyak yang kurang memahami apa yang menjadi tugas dan wewenang DPD serta hambatan-hambatan yang dihadapi DPD dalam menyuarakan aspirasi daerahnya. UUD NRI Tahun 1945 sebagai supreme law of the land negara Indonesia, mendudukkan DPD dalam Pasal 22C dan Pasal 22D.Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dengan jumlah yang sama di setiap provinsi. Secara garis besar, fungsi DPD dibagi menjadi tiga yaitu: fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu DPD juga ikut membahas RUU tersebut bersama DPR (Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945).

Dalam fungsi pertimbangan, DPD memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas RUU anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D ayat 2 UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan dalam fungsi pengawasan, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) serta menerima hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E ayat 2 UUD 1945).

DPD juga diatur dalam Bab IV UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014 tersebut, DPD mempunyai wewenang dan tugas: (a) mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; (b) ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

(c) menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; (d) memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; (e) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; (f) menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

(g) menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN; (h) memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan (i) menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

 

Peran DPD Dalam Legislasi

Dalam perkembangannya, sejak tanggal 22 September 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 telah menetapkan kembali kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dalam proses legislasi serta kedudukan DPD yang mempunyai kemandirian anggaran. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai,“membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.”

Walaupun demikian, DPD yang dibentuk sejak tahun 2004 ini layaknya bayi busung lapar. Hal ini dapat dilihat dalam wewenang DPD di bidang legislasi. Punya banyak aspirasi tanpa wewenang yang menentukan. Mengapa? Karena berbicara tentang prosedur legislasi berati berbicara tentang pembentukan undang-undang dari awal sampai akhir. Mulai dari tahap perencanaan, perancangan, pembahasan, hingga pengundangan. Sangat disayangkan, pembentukan UU seolah-olah hanya menjadi masalah internal DPR dan menyertakan DPD dalam porsi yang kecil.

DPD hanya berwenang mengajukan dan turut membahas RUU terkait otonomi daerah namun tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan akhir. Keputusan akhir tetaplah berada di tangan DPR. Berdasarkan Laporan kinerja DPD tahun 2015-2016, DPR hanya mengakomodir 1 (satu) RUU usul DPD dalam Prolegnas Prioritas tahun 2015. Sedangkan untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2016, RUU Usul DPD diakomodir sebanyak 8 (delapan) RUU. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan untuk turut membahas RUU bersama DPR saja tidak cukup untuk menyuarakan aspirasi daerah tanpa kewenangan untuk turut memutuskan.

Keberadaan DPD selama ini menunjukkan bahwa DPD adalah institusi yang tidak lazim dalam praktek sistem bicameral. Ketidaklaziman tersebut menurut Stephen Sherlock peneliti Australian National University (ANU) karena DPD mengombinasikan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi politik yang sangat tinggi (represents the odd combination of limited powers and high legitimacy). Itu sebabnya, meski memiliki fungsi representasi, tetap DPD tak bisa mengkonkretkannya, baik secara individual maupun institusional.

DPD saat ini tidak sesuai dengan semangat awal pembentukannya. Padahal, proses pemilihannya melalui mekanisme yang sama dengan DPR. Selain itu, angota DPD hanya berjumlah 4 orang tiap provinsi. Dengan jumlah demikian, DPD harus menyuarakan suara seluruh rakyat daerahnya masing-masing. Misalnya pada 2015, Sumatera Utara dengan jumlah penduduk hampir 14 juta (medankota.bps.go.id). Artinya, 1 anggota DPD menyuarakan aspirasi 3 juta lebih penduduk Sumut. Maka dari itu, DPD harus diberi perhatian lebih.

 

Perbandingan Negara Lain

Di Amerika Serikat, terdapat congress yang berisi Senate dan House of Representative. Kedua badan dalam congress ini kekuasaan yang sama. Perundang-undangan tidak dapat diundangkan tanpa keterlibatan dari kedua badan ini.Namun, masing-masing memiliki keunikan otoritas. Senate memiliki otoritas dalam meratifikasi perjanjian dan memberikan persetujuan untuk posisi penting dalampemerintahan.

Sedangkan House of Representative memiliki otoritas dalam perancangan UU dan juga melakukan impeachment (pemberhentian presiden), namun proses ini harus melalui peradilan yang merupakan hak dari Senate. Di Britania Raya sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis Rendah(House of Commons) yang menggabungkan unsur-unsur demokratis dengan kebangsawanan.

 

Penutup

Kepada KPU, dirasa perlu untuk lebih mensosialisasikan kelembagaan DPD agar masyarakat paham akan eksistensi DPD itu. Kepada DPD sendiri harusnya menunjukkan kinerjanya. Dengan keterbatasan kewenangan dan pengorbanan yang begitu besar ditambah prahara internal, DPD tak boleh larut dalam emosi dan harus lebih fokus kepada tupoksi mereka untuk kepentingan daerah agar persatuan dan kesatuan diperkuat. Tunjukkanlah keluhuran budi, kecintaan kepada NKRI dan bumikanlah Pancasila.

 

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum USU Dan UMSU.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here