Harta Calon Kepala Daerah

0
103

Bagi para pemodal suksesi adalah sebuah arena gambling. Mendukung yang potensil menang adalah modal dasar yang kelak dapat menjadi alat paksa..

Dari data harta kekayaan para Calon Kepala Daerah (Cakada) tahun 2018 yang ditayangkan pada situs KPK http://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia, saya memiliki beberapa catatan. Pertama, variasinya sangat tinggi.

Ada yang berharta kekayaan di atas Rp 350 miliar. Tetapi ada yang justru minus Rp 115.172.000. Orang miskin menjadi Cakada. Apa yang terjadi di negeri ini? Kedua, jumlah seluruhnya Rp 10.100.717.797.294 (angka rerata Rp 8.760.379.703).

Saya belum tahu terjemahan apa yang penting dibuat atas agregat dan rerata ini. Silakan menafsirkan sendiri agar tak hanya menjadi angka statistik belaka. Ketiga, data harta kekayaan Cakada dirverifikasi oleh KPK. Apa sih verifikasi itu? Konon KPK akan mengumumkan hasilnya pasca penetapan pasangan calon oleh KPU (12 Februari 2018). Jadi, bukan sebelum pengumuman KPU.

Fakta orang miskin ikut Pilkada ini membuat beberapa pengamat dari institusi-institusi terkenal selain menilai tidak masuk akal, juga mengkhawatirkan potensi negatif terhadap masa depan pemerintahan.

Dalam hal laporan harta kekayaan mereka menuduh Cakada tidak jujur dan meminta penyelenggara pemilu menelusurinya. Dua tuduhan lainnya ialah Cakada mungkin menjadikan Pilkada untuk mencari pekerjaan, dan di belakang Cakada miskin itu ada pemodal yang nanti berpotensi bekerja sama menyalahgunakan APBD.

Berbahayakah Cakada miskin bagi Indonesia? Dibanding dengan Cakada kaya, dari manakah datangnya potensi ancaman lebih berbahaya? Saya akan terlebih dahulu melengkapi tulisan ini dengan data 10 Cakada termiskin, kemudian membahas suksesi sebagai pertarungan pemodal, dan kemudian sedikit tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK.

Kesepuluh Cakada termiskin memiliki harta kekayaan di bawah Rp 30.000.000, bahkan 2 di antaranya berharta kekayaan minus, yakni Cabup Murung Raya, Kalimantan Tengah, dari jalur perseorangan, Syapuani (minus Rp 115.172.000), dan Cawabub Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Sirajudin Paskalis (minus Rp 94.780.996).

Cawali perseorangan untuk Baubau, Nur Salam (Rp 5.000.000). Cawabup Paniai, Papua Markus Boma (Rp 10.832.415), Cawabub Barito Timur (Kalimantan Tengah) Habib Said Abdul Saleh (Rp 14.820.667).

Cawabub Langkat dari jalur perseorangan Denny Nur Ilham (Rp 15.100.000), Cawabub Kubu Raya (Kalimantan Barat) Martinus A (Rp 22.000.000),  Cawawali Palangkaraya (Kalimantan Tengah) Pathul Munir (Rp 23.184.900), Cawabub  Biak Numfor (Papua) Justinus Wilhelmus Noriwari (Rp 23.250.000), dan Cabub Deiyai (Papua) Keni Ikomou (Rp 26.250.000).

Kita coba menilai alasan para pengamat meragukan Cakada miskin ini. Soal kejujuran, untuk segala hal, tentulah tetap menjadi masalah bagi semua orang tanpa kecuali. Kita tak usah  bertengkar soal ini, karena dalam ayat suci telah dijelaskan keperiadaan syaithon yang membuat setiap orang tak mungkin tanpa dosa, termasuk karena tak jujur.

Tetapi untuk data harta kekayaan, saya kira meragukan kejujuran orang kaya jauh lebih tepat. Terasa kesemberenoan para pengamat menimpakan ketidakjujuran sebagai atribut keniscayaan orang miskin.

Mereka lupa catatan para negarawan seperti Mohammad Hatta yang setelah berhenti sebagai Wakil Presiden RI bahkan untuk melunasi tagihan rumah tangga seperti rekening listirik, air dan telefon, konon kewalahan.

Negarawan sekaliber Mohd Natsir yang pernah menjadi Perdana Menteri mengenakan jas bertambal, dan setelah menjadi orang biasa naik angkutan umum jika bepergian kemana-mana. Manipulasi data harta kekayaan tak mungkin menjadi dominasi orang miskin. Justru sebaliknya, Cakada kaya itulah yang sangat perlu dicurigai.

Selain dituduh hanya sekadar mencari pekerjaan, Cakada miskin ini juga dituduh didukung pemilik modal dengan kecurigaan akan berkolaborasi menyalahgunakan APBD jika menang.

Ketahulah, orang Cakada itu bukan malaikat, mereka pemilik ambisi besar untuk tak hanya harta kekayaan, tetapi juga prestise dan saya tidak tahu apakah ada di antara mereka yang berniat pengabdian.

Mereka ingin pekerjaan baru dengan penghasilan jauh lebih besar. Untuk menenteramkan hati Anda atas hal ini cobalah bertanya sendiri dalam hati, berapakah mereka membayar kepada partai ? Terasa para pengamat itu tak merasa perlu mempersoalkan entry point untuk pembentukan atmosfeer pemerintahan korupsional itu. Tentu saja Cakada miskin tak akan mampu melayani hasrat dan tawaran yang datang dari mainset  korupsional partai dalam penentuan bakal Cakada.

Para pengamat itu juga sengaja melupakan bahwa dalam kebobrokan sistem demokrasi transaksional seperti yang sekarang terlanjur diagungkan di Indonesia, peran destruktif  partai tak bisa diabaikan.

Di tengah tiadanya sumber keuangan yang jelas, dan alokasi dari pemerintah sangat tak memadai, maka memeras rakyat melalui penyanderaan pemerintahan adalah keniscayaan.

Selama pemerintah yang ingin membangun demokrasi itu tak memandirikan dan tak memperbaiki partai politik, tak akan ada perbaikan.  Untuk lebih meyakinkan Anda, baiklah saya ajak mencari data partai mana yang paling korup di Indonesia saat ini. Rumusnya adalah, makin berkuasa sesuatu partai makin koruplah dia.

Jangan terkecoh dua hal. Pertama, jargon yang tak jarang hanya ocehan setara hoax. Kedua, data resmi jumlah orang yang dihukum karena korupsi, karena tak selamanya memiliki daya jelas.

Khusus untuk peluang tuduhan penyalah gunaan APBD, para pengamat rupanya tak begitu akrab dengan data adanya daerah yang daya serap APBD-nya sangat rendah, tetapi potensi korupsi melalui pengelolaan Sumberdaya Alam yang tak tercatat sama sekali dalam dokumen APBD sangat luar biasa.

Selama ini pemilu itu (pileg, pilkada dan pilpres) kurang lebih adalah murni pertarungan modal, dan modal itu tidak selamanya milik sendiri. Mungkin, sebagai contoh, para pengamat lupa bertanya pertarungan modal yang mana yang terjadi pada Pilpres 2014.

Jika ditilik dari catatan harta kekayaan para kandidat, berdasarkan pengumuman KPU, pada Pilpres 2014 datanya adalah sebagai berikut: Capres Prabowo Rp 1,6 triliun, Jokowi Rp 29 miliar. Cawapres Jusuf Kalla Rp 465 milliar, dan Cawapres Hatta Rajasa Rp 30 milliar.  Betulkah praktik yang dominan di seluruh daerah di Indonesia ini tak diketahui oleh para pengamat?

Agaknya para pengamat juga lupa memastikan adakah seseorang yang dengan pikirannya yang paling rasional mau dan mampu menyediakan sejumlah yang dibutukan untuk biaya kampanye dari harta kekayaan sendiri ? Untuk itulah ketentuan hukum yang ada memungkinkan masuknya dana dari berbagai sumber. Sesiapakah yang bersedia sebagai pendukung itu, pastilah dominan pengusaha yang ingin “mendikte” pemerintahan.

Dalam proses ini pemodal malah sangat bisa pasang dua, tiga atau lebih kaki sekaligus, tanpa diketahui sama sekali oleh para kandidat yang bersaing. Tercatatkah data itu? Para pengamat lupa lagi masalah ini.

Bagi para pemodal suksesi adalah sebuah arena gambling. Mendukung yang potensil menang adalah modal dasar yang kelak dapat menjadi alat paksa untuk mewujudkan sebuah model pemerintahan yang boleh disebut shadow govenment (pemerintahan bayangan).

Basisnya adalah cara-cara yang dalam masyarakat awam mungkin dapat disetarakan ijon. Peta sumberdaya ekonomi tentu sudah lebih dahulu diselesaikan dalam blue print pengelolaan yang sangat masuk akal untuk menghasilkan berlipat ganda keuntungan dibanding modal yang dikeluarkan.

Kalau dipikir-pikir, sesungguhnya demokratisasi Indonesia selama ini (selama pilihan langsung) tak jauh dari praktik ini.  Hanya para pengamat dari berbagai institusi berfgengsi itu yang tidak tahu data ini.

Dengan penjelasan di atas saya berharap sudah membantah kesemberonoan atau sinisme para pengamat untuk keseluruhan, kecuali tentang permintaannya yang salah alamat kepada penyelenggara Pilkada untuk lebih jeli meneliti laporan kekayaan para Cakada. Mestinya mereka berharap kepada KPK.

Sekaligus saya berharap Anda sudah beroleh jawaban dari saya mengapa suksesi demi suksesi yang mempergilirkan kekuasaan dari satu ke lain orang tak pernah mendongkrak kesejahteraan rakyat. Jangan bertahan pada retorika yang didukung oleh media dan pendapat-pendapat khas yang dikemas oleh industriawan survei, yang untuk lebih memukau lazimnya didisain mengandalkan data statistik.

Jika harus berterus terang dengan bahasa yang tak multitafsir, sesungguhnya cerita kesejahteraan untuk Indonesia sudah tamat sebatas angan-angan. So wake up !!!!!

Saya menilai ada hal serius yang harus dilakukan oleh KPK. Saya tidak tahu metode verifikasi apa yang akan digunakan menelaah harta kekayaan para Cakada. Tentu sumberdaya dan rentang waktu yang diperlukan untuk tugas itu menjadi kendala besar.

Saya pun yakin hal itu tak memungkinkan serasi dengan jadwal Pilkada Serentak. Mengapa? Sebelumnya saya ingin kritik momentum pengumuman harta kekayaan para Cakada yang akan dilakukan oleh KPK setelah penetapan para Cakada oleh KPU. Sebaiknya otoritas KPKlah yang menjadi salah satu penentu apakah seseorang memenuhi syarat menjadi Cakada.

Begini. Bahwa jika KPK akan diberi waktu yang cukup untuk melakukan tugas sepatutnya memverifikasi harta kekayaan seluruh Cakada, dan saya yakin memang sebaiknya diberi waktu, untuk memastikan kebenaran data, dan terlebih untuk menentukan status hukum apakah catatan harta kekayaan itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan asal-muasal dan kehalalannya (apa istilah hukum positif di Indonesia yang tepat untuk ini saya pun tak faham), tentulah akan berkonsekuensi pada penjadwalan ulang tahapan pilkada serentak 2018.

Mengapa? Asumsi saya tak semua, tetapi cukup banyak, kalau bukan mayoritas, dari para Cakada ini, adalah orang yang harta kekayaannya potensil dipertanyakan secara hukum.

Ketika misalnya berdasarkan verifikasi ada temuan harta kekayaan Cakada bermasalah yang secara hukum otomatis memosisikannya menjadi tersangka, dan terus ditindaklanjuti dengan penahanan dan persidangan, apakah hal itu tak memiliki potensi untuk penjadwalan ulang tahapan Pilkada 2018 ?

Tetapi sebaliknya jika laporan harta kekayaan para Cakada tak memiliki konsekuensi hukum, tak ada alasan mengajukan pertanyaan “apa gunanya diberi kepada KPK?” Saya mohon pertanyaan awam ini tak dianggap mencari-cari masalah dengan tendensi meragukan kinerja KPK dalam perang melawan korupsi di Indonesia.

Bahwa dengan rendahnya kadar kepercayaan atas jenis data mustahil pula menjadikannya sebagai patokan. Sebab nanti data yang diragukan itu akan digunakan sebagai patokan untuk melihat kemasukakalan atau ketidakmasukakalan pertambahan atau penurunan harta kekayaan seseorang sesuai perjalanan waktu dalam masa jabatan sebagai kepala daerah jika kelak keluar sebagai pemenang.

Agaknya para pengamat sudah kehilangan orientasi. Nalar akademis mereka berhenti pada hal-hal yang tak substantif dan melulu fenomena hilir belaka. Jelas itu tak membantu Indonesia untuk bangkit.

Saya pun ingin memberi sarankan kepada KPU. Ke depan, alokasikanlah waktu yang cukup bagi KPK untuk melakukan verifikasi atas harta kekayaan para kandidat yang sudah ditetapkan sebagai calon tetap.

Beri rentang waktu yang cukup bagi peserta atau partai pengusung untuk mengganti calon bila setelah dinyatakan sebagai calon tetap ternyata oleh KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon karena berdasarkan verifikasi harta kekayaannya dinyatakan tersangka dan tak lama lagi akan ditahan untuk selanjutnya menguiukuti persidangan.

Selain melakukan verifikasi yang benar kepada Cakada, lakukan pulalah pemeriksaan atas harta kekayaan seluruh pejabat hasil pemilihan langsung (Walikota, Bupati, Gubernur dan Presiden) paling tidak 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Karena para pejabat itu pilihan rakyat, sertakanlah rakyat untuk memeriksanya dengan mekanisme rekrutmen tertentu. Saya kira tak usah bertanya tentang dasar hukumnya. Sumber wewenang KPK bukan dari pejabat mana pun di negeri ini, melainkan dari Undang-Undang.

Salam hormat untuk orang miskin yang berani maju Pilkada dan salam anti kepada korupsi, selamanya. ***** Shohibul Anshor Siregar : ( Penulis adalah Dosen FISIP UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here