Keganjilan Usulan Pj Gubernur Oleh Suwardi Lubis

0
81

Pemerintah jangan terkesan atau memberi kesan keberpihakkan terhadap salah satu pasangan calon, karena ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan berdemokrasi

Pascapernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menempatkan perwira tinggi (Pati) Polri sebagai Penjabat (Pj) gubernur, wacana politik lokal menghangat. Tjahjo tetap meyakini usulannya itu tak melanggar Undang-Undang. Dan dia mengatakan siap menerima sanksi jika ada kesalahan dalam usulan tersebut.

Menurut Tjahjo usulan tersebut telah diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan respons.Jika disetujui, usulan itu baru akan dilaksanakan bulan Juni, seminggu sebelum pemungutan suara di Pilkada serentak 2018.

Dua jenderal polisi yang disebut-sebut bakal menjadi Pj gubernur, yaitu Asisten Operasi Polri Irjen Pol M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin, menjadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Tjahjo beralasan karena dua provinsi itu punya kerawanan dari sisi stabilitas keamanan saat Pilkada serentak 2018. Sehingga diperlukan Pj gubernur dari kalangan Polri atau TNI. Dengan Pj gubernur dari Pati Polri maka lebih memudahkan dalam berkoordinasi. Alasan inilah yang terdengar ganjil hingga memicu kontroversi di tengah masyarakat–khususnya di Sumatera Utara. Hingga berbagai kecurigaan pun muncul atas langkah Mendagri ini. Seperti dugaan untuk tujuan mendongkrak suara calon PDI-P dalam Pilkada–karena notabene Tjahjo Kumolo adalah kader PDI-P.

Keganjilan usulan Tjahjo itu disebabkan beberapa hal. Pertama, untuk urusan keamanan, khususnya penanganan konflik Pilkada, sudah ada perangkat khusus untuk menanganinya yakni Kepolisian Daerah (Polda) dan Komando Daerah Militer (Kodam). Masing-masing satuan ini memiliki ribuan personil, perlengkapan dan struktur yang massif di bawah kendali jenderal bintang dua.

Strukturnya lengkap, dari mulai tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan bahkan sampai ke struktur yang lebih rendah lagi. Struktur ini di bawah garis komando seorang Kapolda dan Panglima Kodam. Dengan loyalitas dan profesionalitas yang dimiliki kedua instansi ini, kiranya kedua instansi ini siap mengantisipasi dan berkoordinasi menghadapi jika ada potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul dalam Pilkada Serentak 2018.

Kedua, gubernur atau Pj gubernur bukanlah jabatan yang mengatur atau bertanggungjawab terhadap masalah keamanan. Yaitu pihak Polda dan Kodam. Benar bahwa gubernur atau Pj gubernur perlu melakukan koordinasi dengan Kapolda dan Panglima. Dan itu yang selama ini dilakukan tanpa terdengar terjadi masalah berarti.

Karena itu terdengar ganjil ketika Mendagri menyebut alasan pengusulan Pati Polri menjadi Pj gubernur adalah agar mudah berkoordinasi. Sebab seorang pejabat setara eselon I tentu memiliki kemampuan dan pengalaman berkoordinasi. Orang dengan pangkat eselon tentu telah teruji mengelola pemerintahan hingga tidak harus seorang jenderal polisi aktif.

Ketiga, sejauh ini indikasi potensi keamanan dalam Pilkada di Sumut maupun di Jawa Barat tidak terdengar menonjol. Kalau pun terjadi dinamika politik menghangat yang terjadi, namun masih dalam tataran yang normal. Jika ada pasangan calon yang berpotensi kalah, itu juga hal yang lumrah, dan bukan bermakna berpotensi konflik.

Karena itu lagi-lagi terdengar ganjil pernyataan Mendagri soal potensi konflik dalam Pilkada Serentak 2018 di Sumut dan Jawa Barat. Apalagi dijadikan alasan untuk menunjuk Pati Polri aktif menjadi Pj gubernur. Maka tidak mengherankan jika muncul berbagai tanggapan negatif dari usulan Mendagri tersebut.

Melunak

Setelah berbagai penolakkan bahkan kecaman muncul, sikap Mendagri yang dilansir media massa mulai terdengar melunak. Kepada media Tjahjo mengaku tak pernah mengusulkan dua nama perwira tinggi Polri sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. Katanya dirinya hanya meminta kepada Menkopolhukam dan Polri, soal siapa deputi yang kira-kira bisa menjadi Pj selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2018.

Ia juga mengatakan bahwa semua ini masih sekedar konsep dan usulan. Yang menilai dan membuat keputusan adalah Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg, kepala staf dan sebagainya. “Soal disetujui atau tidak ya terserah Presiden,” katanya.

Penutup

Kita berharap pemerintah berlaku bijaksana dalam menyikapi persoalan Pilkada Serentak 2018 ini. Jangan sampai langkah keliru yang diambil pemerintah justru menjadi pemicu konflik dalam Pilkada. Pemerintah jangan terkesan atau memberi kesan keberpihakkan terhadap salah satu pasangan calon, karena ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan berdemokrasi.

Kita sebagai akademisi, dan masyarakat pada umumnya menginginkan “rutinitas” Pilkada tidak menimbulkan ekses negatif yang merugikan rakyat. Karena hal tersebut sama halnya dengan mendegradasi kualitas Pilkada ke titik terendah. Dalam kondisi seperti ini maka pemimpin yang dihasilkannya akan sangat diragukan kualitasnya bisa membawa pada keadaan yang lebih baik.

Biarkan para pasangan calon berkompetisi secara sehat tanpa ada intervensi pemerintah. Akan lebih baik jika tidak memberi peluang bagi politik uang dan berbagai kecurangan yang massif, dan terstruktur. Dengan begitu baru kita bisa berharap Pilkada menghasilkan pemimpin yang lebih baik.

Penulis adalah Guru Besar Fisip USU Dan STIK-P Medan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here