Kisah Kasih Pilkada

0
53

Bukan mengajari burung terbang, tidak juga melatih ikan berenang, tapi sekedar tanda terkenang. Jika Tuan duduk nanti, jangan sekali-kali korupsi. Dana Bantuan Sosial (Bansos) jangan lagi diakali

Pemilihan kepala daerah (Pilkada ) serentak diikuti 117 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, serta 115 kabupaten di seluruh Indonesia. Euforia Pilkada hangat di sana sini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlihat sangat hati-hati. Berbagai persyaratan di teliti. Tak lupa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut mengamati. Agar pemilukada melahirkan pasangan sejati.

Kekuasaan terkadang jauh di mata dekat di hati. Berbagai rayuan datang menghampiri, agar menjadi orang nomor satu di daerah sendiri. Dukungan teman tak terkendali, semua mendorong tanpa klarifikasi. Spesialisasi dan profesoinal tak penting lagi. Mulai mencari teman sejati, buat pasangan mendampingi. Mulai menghitung kekuatan ekonomi, buat membeli perahu yang akan ditumpangi. Ternyata perahu mahal sekali, terpaksa mengundurkan diri.

Ada juga Pasangan calon (Paslon ) tak mau membeli. Coba menempuh jalur indevenden sendiri, mengumpulkan KTP dari simpatisan dan sanak family. Tapi malang, ternyata jumlah KTP tak mencukupi, terpaksa mencari tambahan lagi. Semua KTP oleh KPU diseleksi kembali, ternyata banyak yang ganda atau tak memiliki nomor seri.

Oleh KPU jumlah KTP dinyatakan tak mencukupi. Paslon ini gerah sekali, coba menggugat KPU yang dianggap manjalimi. Tapi KPU tenang menghadapi, tetap memutuskan Paslon tak memenuhi syarat yang telah terpatri.

Ada juga Paslon pengusaha kelas tinggi, punya dana berpeti-peti, enam perahu sanggup dibeli. Bahkan jika ada yang menjual perahu lagi, mereka siap membeli. Paslon ini lolos memenuhi 22 kursi. Tapi yang paling sedih adalah Paslon yang diberikan perahu untuk ditumpangi. Bahkan perahu sudah diumumkan kesana-kemari. Namun malang, seminggu sebelum batas ahir pendaftaran, ternyata perahunya diambil kembali. Paslon ini ahirnya gigit jari.

Bahkan ada calon dari luar daerah. Datang percaya diri dengah gagah. Coba mencari teman dan perahu daerah. Ternyata teman dan perahu didapat dengan mudah. Apakah perahu dijual murah atau perahu yang bermasalah. Pokoknya Paslon ini senyum sumringah.

Tapi ada Paslon mantan bupati yang akan melanjutkan jabatan kembali, relasi tersusun rapi, semua perahu di daerahnya dimonopoli, apakah dibeli atau sekedar janji?! Pasangan ini tak ada yang menyaingi, pastilah duduk kembali.

Evaluasi Peraturan KPU

Melihat Pilkada saat ini, banyak aturan KPU yang perlu dievaluasi. Seperti tentang pengusaha kaya yang arogansi, semua dapat dibeli. Pada masa akan datang hal ini jangan terulang lagi. KPU harus memperbaiki aturan Pilkada yang masih memihak sana-sini.

Wajah Pilkada kita semakin jauh dari demokrasi. Atau tentang Paslon yang gigit jari, padahal Beliau mungkin memiliki kredibilitas tinggi, jauh dari upat puji, ingin memajukan daerah sendiri. Kedepan buatkan aturan yang lebih manusiawi. Jangan sampai ada yang hak azasinya dipereteli. Bahkan dipermalukan di daerah sendiri.

Tentang jalur independen perlu dibuatkan aturan yang lebih transparan. Seperti dalam pemeriksaan KTP, orang Paslon harus dilibatkan, agar tau penyebab ribuan KTP digagalkan. Agar cepat memperbaiki kesalahan. Agar tidak merasa dijadikan korban, demi kepentingan salah satu Paslon yang punya kekuasaan. Agar jangan ada pitnah berkeliaran. KPU dituduh dekat dengan salah satu pasangan?!

Kemudian tentang hak Pengurus Partai wilayah yang diabaikan. Seharusnya kemana kursi diberikan terletak di tangan pengurus wilayah, bukan di tangan pengurus pusat yang sangat kejauhan. KPU harus merevisi aturan. Bahwa hak mengusung Paslon berada di tangan wilayah, pusat tak perlu campur tangan. Agar harga diri pengurus wilayah juga menjadi pertimbangan, jangan disepelekan. Jangan dijadikan pengurus wilayah sekedar pelengkap penderitaan.

Tentang Paslon Bupati yang memborong semua perahu. Hal ini harus dibatasi oleh peraturan KPU. Jangan sampai Paslon incumbent tak boleh diganggu. Berbuat apa yang dia mau, tanpa ada yang berani memberitahu. KPU harus merevisi aturan tentang perahu. Berikan kesempatan kepada Paslon lain untuk memiliki perahu. Jangan perahu hanya kepada calon tertentu.

Tahapan Kampanye

Tanggal 8-10 Januari 2018 semua Paslon mendaftarkan diri. Tanggal 8-15 Januari, kesehatan pasangan diteliti, apakah sehat dan kuat untuk menjadi wali kota atau bupati. Tanggal 15-16 Januari oleh KPU pasangan dinyatakan sehat sekali. Kemudian tanggal 17-18 Januari syarat calon masih diteliti dan 18-20 Januari, perbaikan persyaratan diverifikasi.

Ahirnya 20-26 Januari keabsahan syarat diumumkan oleh KPU secara resmi. Rencananya 13 Februari nomor urut pasangan sudah diberi. Kemudian pada 15 Februari-23 Juni 2018 masa kampanye dimulai. Tetapi 20 April 2018 setiap pasangan harus melaporkan sumbangan dari koneksi dan relasi.

Janji manis mulai berceceran. Jika nanti kami menang, hidup rakyat akan aman. Bantuan Tunai langsung akan disegerakan, biaya sekolah digratiskan, jaminan kesehatan diberikan. Pokoknya tak ada lagi yang kesulitan, semua akan dimudahkan. Namun jika nanti kami kalah, tak ada yang disesalkan, itu sudah ketentuan. Menang atau kalah kami akan tetap membantu teman yang kesulitan. Mari coblos kami di hari pemilihan. Kini masa sampai kampanye telah diselesaikan. Tanggal 24-26 Juni alat peraga semua dibersihkan.

Euforia Kemenangan

Pada sore hari pemilihan, 27 Juni 2018. Di gedung posko pemenangan, duduk gelisah putar kiri-kanan, sambil menonton televisi melihat perhitungan suara pemilihan. Telepon berdering dari teman dan simpatisan. Kabar diterima belum signifikan, berfluktasi naik turun mendebarkan.

Ternyata suara diperoleh sungguh menakjubkan. Jumlah suara memperoleh kemenangan. Tim sukses diberi pujian, ucapan selamat berdatangan, dari kerabat family dan handai tolan.

Namun jangan mabuk kepayang lupa diri. Karena pengumuman resmi dari KPU belum lagi. Masih menunggu perhitungan suara dari TPS sana-sini, apakah sesuai dengan catatan saksi. Setelah itu baru diumumkan secara resmi. Pada 4-6 Juli 2018 penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan direkapitulasi. Selanjutnya 7-9 Juli 2018 rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi.

Penutup

Bukan mengajari burung terbang, tidak juga melatih ikan berenang, tapi sekedar tanda terkenang. Jika Tuan duduk nanti, jangan sekali-kali korupsi. Dana Bantuan Sosial (Bansos) jangan lagi diakali. Sudah banyak contoh pejabat tinggi meringkuk dalam bui, jangan ditambah lagi.

Jangan pisang berbuah dua kali. Karena kita hanya hidup sementara di Dunia ini, semua harta yang dikoleksi tidak akan dibawa mati. Hanya amal ibadah yang akan menemani. Selamat terpilih gubernur, wali kota atau bupati. Semoga menjadi pemimpin sejati. Selalu dikenang sampai nanti. ***** Nada Sukri Pane  : ( Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor UIN SU. )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here