LGBT Produk Hukum Sekuler Oleh Honriani Nasution

0
115

Pelaku homoseksual bisa dipidanakan jika dilakukan oleh pelaku dengan orang yang  belum dewasa, sementara jika sesama orang dewasa maka itu dianggap bukanlah tindakan kriminal (lihat KUHP pasal 284,285, dan 292)

Sejak 14 Desember 2017 berdasarkan Putusan MK yang menolak permohonan pemohon untuk mengkriminalkan pelaku LGBT, legalitas LGBT di tengah-tengah masyarakat semakin kuat. Artinya putusan ini akan menggiring masyarakat untuk semakin menerima keberadaan perilaku menyimpang LGBT, terutama bagi masyarakat yang sudah teracuni dengan ide liberal, hedonis, dan permisif sebagai turunan ideologi sekulerisme–ide dilarangnya aturan agama untuk mengatur kehidupan bermasyarakat—yang sudah lama diberlakukan di negeri ini.

Aneh saja, kok negara dengan mayoritas penduduk Muslim, bahkan terbesar sedunia menjadi negara yang semakin kuat menerima eksistensi komunitas menyimpang ini. Sebagai negara dengan penduduknya mayoritas Muslim sudah seyogianya Islam sebagai sumber aturan dalam mengatur setiap urusan masyarakat. Bukankah sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kita sangat yakin dengan setiap yang termaktub dalam kitab suci Alquran sebagai pedoman hidup untuk menuju kehidupan yang bahagia, aman, tenteram, saling menghargai, adil, sejahtrera, dan makmur?

Bukankah Allah sudah mengatakan dalam wahyu-Nya: Terjemah / Indonesia / DEPAG / Surah Al Baqarah 2

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)

Kitab (Alquran)ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa (QS al-Baqarah: 2). Makna hudaa  di sini tidak lain adalah sebagai petunjuk dalam menjalani segala aspek kehidupan!

Sebenarnya sebelum Indonesia, sudah ada beberapa negara yang menerima keberadaan komunitas ini, yaitu Turki sejak tahun 1858, Mali walaupun hampir 90 persen penduduknya meyakini gay dan lesbian merupakan gaya hidup yang harus diperangi. Yordania sejak tahun 1951 bahkan pemerintahnya menolerir munculnya cafe dan tempat hiburan di Amman yang dikelola oleh kaum LGBT. Indonesia dengan UUD 1945 yang eksplisit tidak melarang aktivitas seksual sesama jenis bahkan negara ini tercatat memiliki organisasi LGBT tertua di Asia-Lambda Indonesia-yang aktif sejak tahun 1980-an.

Albania dianggap sebagai pionir di tenggara Eropa dalam mengakui hak-hak kaum LGBT memiliki sederet undang-undang yang melindungi gay dan lesbian dari praktek diskriminasi. Bahrain telah melegalkan hubungan sesama jenis sejak tahun 1976 namun sejak tahun 2008 negara ini mendakwa warga Asing yang menawarkan layanan seksual sesama jenis di wilayahnya. Dan Palestina resminya masih dilarang di jalur Gaza tapi tidak di Tepi Barat Yordan sudah dilegalkan sejak tahun 1951.

Data ini jelas menunjukkan bahwa negeri-negeri Muslim saat ini tidak ada lagi yang menerapkan Islam secara kaffah! Ini tidak lain sebagai efek dari keruntuhan Daulah Khilafah Islamiyyah di Turki tahun 1924 yang sebelumnya sekitar abad 18 sudah mulai westernisasi di beberapa wilayah Daulah akibat melemahnya pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang mulia. Sejak keruntuhan Khilafah Islamiyyah di Turki maka wilayah bekas negara khilafah itu dikerat ke dalam lebih dari 50 negara dengan konsep nation state yang konstitusi negaranya mengacu kepada konstitusi Barat.

Memang awalnya tidak semua aspek diatur dengan aturan Barat (baca: sekulerisme), terutama masalah keluarga masih dibolehkan aturan Islam yang mengaturnya. Namun perlahan tapi pasti aturan Islam dalam hal ini pun mulai dipinggirkan! Lihatlah, hari ini ada muslimah yang tidak merasa bersalah jika menikah dengan kaum kafir! Tidak merasa bersalah ketika melakukan transgender, dan terikut dengan aktivitas menyimpang LGBT, bahkan ini dijadikan sebagai profesi yang bisa memenuhi pundi-pundinya!

Maklum saja, Barat mengucurkan dana yang lumayan banyak untuk eksistensi kaum menyimpang ini. Yah, bagi orang yang tak beriman, orang yang sudah dihinggapi penyakit wahn, tentulah memandang wajar-wajar saja menjerumuskan diri dalam kelompok menyimpang ini! Lantas, apa yang mesti kita lakukan? Cukupkah membentengi diri hanya dengan menyibukkan diri meningkatkan keimanan dan keshalehan diri sendiri tanpa peduli dengan keimanan dan keshalehan orang lain?

Cukupkah dengan kesibukan mengajak orang lain untuk menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, dan haji tanpa mengajak masyarakat melek politik? Tanpa mengajak masyarakat memahami bagaimana seharusnya negara mengatur rakyatnya dengan aturan Islam, dengan membiarkan negara mengatur urusan rakyatnya dengan aturan karya manusia yang sangat sarat dengan kebatilan?

 

LGBT Produk Hukum Sekuler!

            Bagi orang yang beriman terhadap Allah dan rasul-Nya, tentulah memandang aneh jika negara dengan mayoritas penduduknya muslim bisa melegalkan aktivitas menyimpang yang jelas-jelas diharamkan Allah ini. Salah satu dalil pengharaman perbuatan LGBT ini adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh ikrimah dari Ibnu Abbas Ra, berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang kalian dapati sedang melakukan perbautannya kaum Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya(Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam, hal 50, PTI, 2004).

Sanksi yang tegas bagi para pelaku homoseks ini menunjukkan bahwa perbuatan homoseks merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal yang sama juga berlaku bagi aktivitas mengubah jenis kelamin.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim nyata-nyata tidak mengharamkan perbuatan ini, terutama pasca dikeluarkannya putusan MK No.46/PUU-XIV/2016yang menolak perluasan makna zina dan perluasan pelaku homoseksual dimana pemohon menilai bahwa makna zina dan pelaku homoseksual yang tertuang dalam KUHP—warisan penjajah Belanda—bertentangan dengan ajaran Islam. Karena pada KUHP itu zina dimaknai apabila pelakunya sudah menikah dan ada delik aduan.

Sementara pelaku homoseksual bisa dipidanakan jika dilakukan oleh pelaku dengan orang yang  belum dewasa, sementara jika sesama orang dewasa maka itu dianggap bukanlah tindakan kriminal (lihat KUHP pasal 284,285, dan 292). Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam yang dimaksud dengan zina adalah apabila seorang lelaki melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang bukan istri sahnya. Ada pun homoseksual dalam Islam itu dipandang sebagai tindakan jarimah–perbuatan dosa- baik dilakukan dengan orang yang belum dewasa atau pun yang sudah dewasa.

Alasan para hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon tidak lain adalah karena permohonan pemohon dipandang bertentangan dengan hak asasi manusia. Perlu difahami bersama bahwa hak asasi manusia yang dimaksudkan oleh para hakim adalah hak asasi yang diambil dari human right yang dikeluarkan oleh PBB yang terlahir dari pemahaman sekuler yang menganut empat faham kebebasan, yaitu kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk bertingkah laku, kebebasan berbicara, dan kebebasan untuk memiliki apapun.

Kebebasan yang dimaksud di sini tidaklah dibatasi dengan nilai-nilai agama. Maka dalam faham sekuler selagi seorang lelaki melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain dengan saling suka maka itu dipandang sebagai kebebasan bertingkah laku yang tidak boleh dilarang oleh agama. Atas dasar pemikiran seperti ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa keberadaan LGBT merupakan produk hukum sekuler.

Akhirul kalam, jika dianalisis lebih mendalam aktivitas LGBT bisa mengakibatkan runtuhnya ketahanan keluarga bahkan bisa mengakibatkan lost generation, dan yang paling utama ini jelas-jelas melanggar larangan Allah SWT. Karenanya harus dicegah dengan cara yang jitu, yaitu dengan menjadikan aturan Islam sebagai sumber hukum di negara ini dalam seluruh aspek kehidupan, tentu hal ini hanya bisa terwujud dalam bingkai negara Khilafah Islamiyyah. Kiranya sebagai umat muslim mari bersama-sama berjuang menegakkan Khilafah Islamiyyah yang menjamin berjalannya kehidupan sesuai dengan fitrah manusia dan menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a’lam.

 

Penulis adalah Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Hadis UIN SU.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here