Menakar Kekuatan Politik Marga

0
163

Politik marga sebagai bagian dari politik identitas sebenarnya tidak begitu ampuh untuk dijadikan sebagai kekuatan. Marga berbeda jauh dengan aspek agama yang juga bagian dari politik identitas itu

Rencana PDI Perjuangan yang akan mengusung Djarot Saiful Hidayat, mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi calon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Pilgubsu 2018 ini ternyata membuat suasana perpolitikan lokal di Sumut makin hangat. Wacana politik ini pun sempat menjadi topik utama di berbagai media massa lokal dan isu sentral yang ramai dibicarakan di media sosial.

Bahkan, polemik dan pro kontra tak terelakkan menyusul datangnya Djarot ke Sumut dan mengunjungi beberapa daerah. Ada yang setuju, tapi ada juga yang menolak. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit yang mencibir. Di satu pihak menilai mendatangkan orang luar ke Sumut sudah tepat dan bagian dari strategi matang, tapi di pihak lain menganggap ini jurus mabuk dan terkesan coba-coba.

Pro kontra juga merebak dengan berbagai tema. Salah satunya soal suku yang dimiliki Djarot. Ada yang menganggap suku Jawa yang dimiliki Djarot layak untuk Sumut yang warganya hari ini memang didominasi suku Jawa.

Djarot digadang-gadang cocok berpasangan dengan wakil yang bersuku asli Sumut, seperti Batak, Mandailing, Melayu, dan Karo. Malah, lebih mengerucut lagi, marga untuk pasangan Djarot pun disebut-sebut, misalnya Siregar, Harahap, Sitepu, dan Saragih.

Isu marga yang terbangun dalam proses Pilkada tentu saja tak terlepas dari politik identitas yang akhir-akhir ini ramai dijadikan sebagai diskursus dan pembicaraan. Marga atau suku tak bisa dilepaskan dari bagian politik identitas, seperti agama, ras, dan antargolongan. Di Sumut, politik identitas atau jika dipersempit dengan politik marga sampai kapan pun tetap layak dibicarakan.

Beberapa waktu sebelumnya, politik marga ini juga sempat mencuat ketika marga Siregar diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo menyusul pernikahan putrinya Kahiyang dengan Bobby Nasution. Ada yang menilai di pemilihan presiden (pilpres) mendatang suara Jokowi di Sumut akan besar karena ia sudah menjadi orang Batak dengan marga Siregar. Malah, ada juga muncul ajakan dan imbauan agar semua orang yang bermarga Siregar memilih Jokowi dalam Pilpres mendatang.

Seperti apa sebenarnya kekuatan politik marga ini sebagai bagian dari politik identitas itu? Apakah kandidat kepala daerah otomatis akan dipilih masyarakat yang semarga dengan dia?

Fakta Di Pilkada

Dalam perjalanan Pilkada di Sumatera Utara, baik pemilihan bupati/walikota maupun gubernur, pasangan calon selalu muncul dengan latar belakang suku dan marga yang berbeda.

Jauh sebelum pendaftaran ke KPUD, perbedaan marga itu menjadi salah satu syarat mutlak untuk memasang-masangkan calon. Tujuannya tentu untuk mendapatkan dukungan dan pilihan yang lebih banyak dari masyarakat, karena marga yang tidak sama itu.

Calon kepala daerah yang kebetulan bermarga dominan (mayoritas) di daerah itu sering diprediksi akan memenangkan Pilkada. Tapi, fakta rilnya ternyata tidak demikian. Calon dengan marga mayoritas di daerah itu belum menjadi jaminan untuk memenangkan pertarungan di Pilkada.

Faktor wakil kepala daerah dengan marga yang dimilikinya memang sedikit banyaknya bisa menjadi variabel pendukung. Tapi, dari pengalaman dan berbagai hasil survei, kontribusi wakil untuk menyumbang suara tidak begitu signifikan. Masyarakat tetap lebih melihat sosok dan keberadaan kepala daerahnya.

Politik marga itu menjadi unik dan menarik. Awalnya, marga yang dimiliki masyarakat mayoritas diyakini sebagai kekuatan, tapi nyatanya tak sesuai harapan. Menghitung atau menakarnya sebagai kekuatan menjadi semakin absurd dan sulit.

Bukti-bukti untuk ini bisa dilihat dari fakta politik yang terjadi di beberapa Pilkada. Jika marga mayoritas penduduk menjadi kekuatan penentu, seharusnya Bupati Tapsel itu bukan Syahrul Pasaribu. Marga Pasaribu bukan marga mayoritas di Tapsel. Marga mayoritas masyarakat di Tapsel adalah Siregar dan Harahap. Faktanya, calon Bupati yang bermarga Siregar ternyata kalah.

Begitu juga di Padangsidimpuan ketika Pilkada langsung yang pertama kali dilakukan. Pemenangnya waktu itu justru Zulkarnaen Nasution. Padahal Nasution marga asal Mandailing, Sidimpuan sendiri daerah Angkola dengan marga mayoritas Siregar dan Harahap.

Di Padanglawas juga pernah terjadi, ketika Basyrah Lubis terpilih sebagai Bupati. Lubis bukan marga mayoritas masyarakat di Padanglawas. Marga mayoritas di Padanglawas adalah Hasibuan dan Daulay. Pada saat itu calon dengan marga-marga ini ikut bertarung, tapi kalah.

Sama juga ketika Hidayat Batubara memenangkan Pilkada Madina. Batubara bukan marga dengan jumlah masyarakat mayoritas di Madina. Marga mayoritas di sana adalah Nasution dan Lubis. Tapi, calon bupati dari marga ini kalah juga.

Di Deliserdang juga demikian. Jika marga jadi kekuatan, sudah tentu bukan Amri Tambunan dan Azhari Tambunan yang menjadi bupati berturut-turut di Deliserdang. Sebab, semua  pasti tahu marga Tambunan bukan mayoritas di Deliserdang. Marga Sitepu juga bukan marga mayoritas masyarakat Langkat, tapi bupati yang terpilih di Langkat adalah Ngogesa Sitepu.

Fakta terbaru apa yang terjadi di Pilkada Tapanuli Tengah. Marga Sibarani bukan marga mayoritas di sana, tapi ternyata bupati terpilih adalah bermarga Sibarani (Bakhtiar Ahmad Sibarani).

Di Sumut faktanya juga menarik. Jika marga yang jadi ukuran kekuatan, seharusnya bukan Syamsul Arifin yang terpilih jadi gubernur kala itu dan bukan pula Gatot Pujonugroho, Gubsu terpilih periode berikutnya. Suku Melayu yang dimiliki Syamsul Arifin dan Suku Jawa yang melekat di Gatot Pujonugroho kalah banyak dari masyarakat Sumut yang memiliki marga.

Mengedepankan Rasionalitas

Politik marga sebagai bagian dari politik identitas sebenarnya tidak begitu ampuh untuk dijadikan sebagai kekuatan. Marga berbeda jauh dengan aspek agama yang juga bagian dari politik identitas itu.

Agama akan jauh lebih kuat. Bahkan, marga sebagai identitas masih bisa disingkirkan aspek lainnya. Richard Jenkins (2008) menyebutkan jika dikonkretkan ke dalam suatu aphoteosis yang kudus dan sakral, memang identitas adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap orang.

Keberadaan identitas memungkinkan dilangsungkannya pengupayaan kepentingan-kepentingan. Ia akan sulit dikalahkan, kecuali ada semacam akal sehat, seperti politik nyata, aspek kekuasaan, dan kepentingan ekonomi bisnis.

Dalam politik Pilkada, masyarakat pemilih masih tetap lebih mengedepankan rasionalitas untuk menentukan siapa kepala daerah yang akan dipilihnya. Modal ekonomi dan modal sosial yang dimiliki si calon sering menjadi acuan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan. Begitu juga dengan kekuatan dan kesolidan tim pemenangan. Politik uang sering juga dijadikan sebagai bagian dari rasionalitas tersebut.

Sekali lagi, marga itu hanya identitas dan sepertinya belum bisa dijadikan kekuatan dalam politik Pilkada. Tidak ada jaminan masyarakat bersuku Jawa akan memilih calon kepala daerah bersuku Jawa. Orang Karo belum tentu memilih calon pemimpin bersuku Karo. Masyarakat Melayu juga tidak ada garansi akan memilih calon pemimpin Melayu.

Dengan demikian, belum ada jaminan masyarakat bersuku Jawa di Sumut akan memilih Djarot Saiful Hidayat jika nanti maju di Pilgubsu. Begitu juga, orang bermarga Siregar belum tentu akan memilih Joko Widodo di Pilpres mendatang. ***** Dr Arifin Saleh Siregar, MSP (Penulis adalah Dosen FISIP UMSU. )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here