Politik Papan Bunga

0
86

Papan bunga tidak lagi sekedar simbol ungkapan suka maupun duka dari pengirimnya, melainkan alat “tebar pesona”. Asumsi ini tentu tidak berlebihan, mengingat relevansi dan urgensi pencantuman embel-embel identitas politik pengirimnya

Dengan berakhirnya batas pendaftaran resmi pasangan calon kepala daerah ke KPUD, maka suhu politik terasa semakin hangat. Para bakal calon yang tidak memenuhi syarat terpaksa harus berbesar hati mundur dari pentas Pilkada . Sebab, dengan sendirinya mereka tereliminasi oleh sistem. Kini di masing-masing daerah hanya tersisa beberapa pasangan calon.

Semakin sedikit jumlah pasangan calon, maka persaingan pun semakin ketat. Para pasangan calon yang sedang berkompetisi dalam pencitraan tentu harus berupaya semaksimal mungkin untuk menarik simpati masyarakat. Pada umumnya, spanduk, baliho, stiker, dan media massa, maupun media sosial menjadi sarana pencitraan yang paling lazim digunakan. Namun, seiring marak dan menjamurnya bisnis papan bunga, maka papan bunga menjadi alternatif pilihan yang sangat diminati.

Papan bunga biasanya menjadi kado pada acara resepsi pernikahan atau tanda ungkapan bela sungkawa dalam suasana kemalangan. Umumnya ini banyak ditemukan pada saat keluarga pejabat maupun pengusaha kaya menggelar resepsi atau sedang berkabung.

Semakin tinggi jabatan atau semakin kaya tuan rumah, biasanya semakin banyak jumlah papan bunganya. Yang memberikannya biasanya adalah kolega maupun kerabat dekat.

Mirisnya, penempatan papan bunga dimaksud sering mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya/fasilitas umum yang tidak ada sangkut pautnya dengan tuan rumah. Hal ini disebabkan ukurannya yang besar dan “makan tempat”, dan biasanya digelar di lokasi yang ramai, seperti pusat kota.

Hal berbeda terjadi pada musim Pilkada . Papan bunga marak di mana-mana, bahkan di gang sempit sekalipun. Para calon kepala daerah biasanya sangat “bermurah hati” menyumbangkan papan bunga, tak peduli seberapa kenal dan seberapa dekat hubungannya dengan tuan rumah/penyelenggara hajatan.

Mereka memanfaatkan setiap momen resepsi maupun suasana berkabung untuk “numpang pamer” papan bunga dengan selipan nama serta penegasan sebagai calon kepala daerah (tertentu) dan atau wakilnya. Resepsi dan suasana berkabung menjadi ajang kontestasi politik “berbiaya murah” melalui komodifikasi papan bunga.

Papan bunga tidak lagi sekedar simbol ungkapan suka maupun duka dari pengirimnya, melainkan sebagai alat “tebar pesona”. Asumsi ini tentu tidak berlebihan, mengingat relevansi dan urgensi pencantuman embel-embel identitas politik pengirimnya.

Ibarat sedang bercocoktanam, musim Pilkada tentu merupakan masa surplus bagi pebisnis papan bunga. Setali tiga uang, musim Pilkada juga menjadi kesempatan emas bagi masyarakat umum untuk mendapatkan papan bunga gratis dari para calon pejabat daerah.

Begitu pun bagi para calon, hajatan dan kemalangan adalah momen berharga yang harus dimanfaatkan untuk menunjukkan eksistensi diri. Dalam konteks politik, hal ini tentu dianggap lumrah. Sebab, semuanya sah-sah saja, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah dengan demikian akan terjalin sinergi antara pebisnis, masyarakat awam dengan calon? Jawabannya, belum tentu atau bahkan tidak sama sekali. Sebab, masing-masing punya maksud dan kepentingan sendiri-sendiri yang tidak ada sangkut pautnya.

Pebisnis papan bunga sekadar menawarkan jasanya dengan imbalan rupiah, tanpa maksud memperkenalkan/mempromosikan calon. Masyarakat, sekadar mendapatkan kebanggaan tanpa benar-benar merasakan perhatian dan simpati dari calon. Sedangkan calon sendiri tidak benar-benar tulus menunjukkan rasa simpati maupun empatinya.

Jika ini yang terjadi, tentulah papan bunga merupakan pemborosan dana. Alangkah lebih bermanfaat jika dana papan bunga dialokasikan untuk membeli hadiah berupa barang yang lebih jelas fungsi dan manfaatnya, dibandingkan memajangnya sesaat dan lantas mengganggu kenyamanan lingkungan masyarakat.

Alih-alih mendapatkan citra positif sebagai calon kepala daerah yang peduli, pengirim papan bunga akan dinilai sebagai pribadi narsistik dan hedonis yang selalu ingin eksis, namun tidak cerdas memahami situasi. Perilaku boros adalah salah satu indikatornya.

Terkait hal itu, calon pemilih cerdas tentu bisa menilai seberapa layak seorang yang boros dipilih sebagai calon pemimpin. Bukankah sebaiknya kita memilih calon kepala daerah yang piawai mengelola dan memanfaatkan dana untuk kemaslahatan.

Seberapa kecilpun jumlah dana yang tersedia sebaiknya digunakan untuk hal bernilai guna. Jika mengelola dan mengalokasikan dana yang jumlahnya sedikit saja tidak terampil, konon lagi mengelola dana keuangan daerah yang berjumlah besar.

Kita harus sama-sama menyadari bahwa tindakan memberikan papan bunga di musim Pilkada bukanlah hal yang lumrah. Karena itu kita patut bersikap curiga, “ada udang di balik batu”. Karena itu, kita patut menolak keberadaan papan bunga, sebab akan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Kita harus cerdas dalam menilai serta memilah dan memilih.

Bagi calon kepala daerah yang ingin menarik simpati dan dukungan masyarakat, sebaiknya menghindari papan bunga sebagai sarananya. Lebih baik berikan sumbangan berupa buku, pembangunan fasilitas umum seperti taman bacaan, renovasi tempat ibadah maupun tempat belajar, penyediaan sarana ibadah atau pembiayaan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat supaya masyarakat lebih cerdas intelektual, emosional dan spiritual, serta lebih giat beribadah. Insyaa Allah, pahala dunia-akhiratnya akan mengalir.

Yakinlah bahwa sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan akan menghasilkan kebaikan.Tentu akan lebih kondusif pula memimpin masyarakat yang cerdas dan religius. ***** Dr Juni Wati Sri Rizki, S.Sos, M.A. (Penulis adalah Dosen FDIK Dan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan. )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here