Politik Pemilu PAS

0
19

Bagi PAS, menetapkan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Resmi dan Kebangsaan berarti mengingkari perjuangan rakyat dalam mendaulatkan Bahasa Melayu
Sebagaimana yang telah saya sampaikan (Harian Waspada, 29/1/2018) pemerintah Malaysia akan melaksanakan Pemilu ke 14 dalam waktu dekat ini. Persoalannya, belum diputuskan kapan waktu pasti pelaksanaannya.

Akibatnya, Politik Pemilu di Malaysia hanya dianggpa sebagai jalan bagi melanggengkan kekuasaan pemerintah sekarang di bawah kepemimpinan Najib Razak. Saat ekonomi, sosial dan politik dianggap menguntungkan, disitulah Najib Razak akan menetapkan waktu Pemilu.

UMNO (United Malays Nation Organization), partai yang dikomandoi Najib Razak akan berusaha sekuat tenaga agar Koalisi Partai Barisan Nasional (BN) yang didukung oleh partai etnis China Malaysia (MCA) dan partai etnis india (MIC) agar tetap solid sehingga bisa memenangkan Pemilu ke 14 Malaysia.

Partai Islam Se Malaysia (PAS), kini menjadi “incaran” Koalisi Barisan Nasional untuk dapat mendukung mereka, sehingga bisa memenangkan Pemilu. Dalam tradisi Pemilu Malaysia, hubungan PAS – Barisan Nasional penuh dengan dinamika.

Dinamika politik ini sangat mempengaruhi bagaimana praktik politik pemilu  yang melibatkan keduanya. Masing-masing memiliki Politik Pemilu tersendiri. Hasil survey awal yang saya lakukan bersama mahasiswa program Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana UMA, 25 – 27 Januari 2018 menunjukkan bagaimana dinamika Politik Pemilu yang dijalankan berdasarkan isu dan kepentingan politik yang berkembang.

Koalisi BN memerlukan dukungan PAS untuk melanggengkan kekuasaan. Sedangkan PAS menganggap untuk saat ini, dukungan Koalisi Barisan Nasional lebih realistis untuk keberlangsungan pembangunan, Islam dan Melayu.

Bagi saya, menarik untuk menempatkan PAS, Barisan Nasional dalam Politik Pemilu Malaysia terutama untuk menjawab keinginan Koalisi Barisan Nasional dan PAS di atas.

Akankah itu terwujud ? Dalam kaitan ini, mengambil pengalaman Politik Pemilu 1964 adalah menjadi sebuah pelajaran penting bagaimana kemudian Koalisi Barisan Nasional, yang waktu itu masih bernama Perikatan, bisa berguna bagi PAS.

Politik Pemilu 1964.

Sebagaimana ang diketahui, usaha PAS untuk memastikan  kemenangan dalam Pemilu 1964 baik di negeri Kelantan maupun Trengganu melalui program-program yang dijalankannya, masih mendapat tantanganmaupun hambatan yang berarti.

Kurangnya pengalaman untuk memerintah, jelas merupakan persoalan dasar yang dihadapi PAS di kedua negeri itu. Keadaan ini sudah tentu menjadi pelajaran bagi PAS. Partai – partai politik yang menjadi partai oposisi di negeri Kelantan dan Trengganu akan memanfaatkan terus kelemahan pemerintah PAS di kedua negeri ini.  Akibatnya, pengaruh PAS dapat turun jika kelemahan PAS ini dimanfaatkan dalam kampanye Pemilu.

Menjelang pemilu 1964, politik Malaysia telah dihebohkan dengan cerita bahwa pemerintah PAS Kelantan telah menggadai tanah hutan negeri seluas 350 ribu hektar kepada sebuah syarikat Singapura yang bernama Timber & Mine Industrial  Corporation; dan kononnya dengan tidak mengenakan bayaran walau satu sen pun; serta kononnya Pemerintah Kelantan tidak memperoleh cukai dalam masa penggadaian itu.

Cerita ini telah disebar kepada umum melalui berbagai-bagai cara termasuk mengguna kapal terbang sewa khas untutk menabur surat-surat selebaran yang berbagai-bagai judul seperti “Rahasia PAS Bocor”

“Penghianatan PAS kepada Orang-Orang Melayu Kelantan” dan “harapkan Pagar, Pagar Makan Padi” Pemerintah Negeri Kelantan telah mencoba memberikan penerangan kepada rakyat mengenai cerita yang tidak benar itu.

Sayangnya, cerita ini telah menyebar dan menjadi pembicaraan rakyat.  Keadaan ini tentu mempengaruhi suara rakyat dalam pemilu 1964. Ini dapat dianalisis dari hasil pemilu 1964.

Hal yang terkemuka yang muncul dalam pemilu 1964 ialah kemenangan yang hebat yang diperolehi oleh Perikatan. Sungguhpun kemenangan itu telah dijangkakan, tetapi ia tidak diperkirakan akan mendapat kejayaan yang begitu cemerlang.

Dalam pemilu parlemen, yang diikuti oleh 2,763,077 pemilih terdaftar, Perikatan memperoleh kelebihan suara yang mutlak dalam Dewan Rakyat dengan memenangi 89 kursidari 104 kursi yang dipertandingkan. Sedangkan PAS memperoleh sembilan kursi.

Partai-partai lain : Front Sosialis (2), PartaiKemajuan Rakyat (2), dan Partai Demokratik Bersatu dan Partai Tindakan Rakyat yang telah bergabung bagi pertama kalinya dalam negeri-negeri Tanah Melayu masing-masing memperolehi satu  kursi. Partai Negara tidak mendapatkan satu kursi pun yang diperebutkan.

Dalam kaitan ini, 11 calon dari PAS telah kehilangan uang cengkeram. Sedangkan bagi pemilu Negeri, PAS telah kehilangan uang cengkeram dari 37 calonnya. Sebelumnya, pada hari penamaan calon bagi pemilu Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Negeri yang jatuh pada 21 Maret 1964 calon-calon PAS juga mengalami masalah.

Di Selangor, pegawai pengurus Bagian Pemilu Parlemen Kuala Selangor telah menolak kertas-kertas penamaan seorang calon PAS dengan alasan tanda tangan calon itu tidak dipersaksikan.

Di Pahang, kertas-kertas penamaan seorang calon PAS dalam BagianPemilu Negeri Dong telah ditolak dengan alasan namanya seperti yang tertulis dalam kertas penamaan itu tidak sama dengan nama yang didapati dalam daftar pemilih. Keadaan serupa juga dialami partaioposisi lainnya seperti Front Sosialis.

Di samping itu, banyak calon-calon PAS, yang kebanyakan ulama, ditahan karena dianggap melanggar Undang-Undang ISA (Internal Security Act). Antara mereka yang ditahan adalah YB Tuan Guru Haji Hassan bin Haji Ismail, YB Bik Abdullah bin Hj. Arshad, dan YB En Saufi bin Idris. Pihak PAS mendakwa bahwa UMNO Perikatan sengaja menggunakan Undang-Undang ISA untuk melemahkan kedudukan PAS dalam pemilu 1964.

Namun demikian walaupun UMNO-Perikatan berusaha untuk melemahkan kedudukan PAS dalam pemilu 1964 ketiga ulama tersebut memenangi wilayah masing-masing. Padahal ketika kampanye sedang berlangsung ketika ketiga-tiga ulama tersebut masih dalam tahanan.

Memang ketika pemilu 1964 akan dilangsungkan pihak UMNO-Perikatan telah menciptakan satu keadaan yang membuat PAS dalam posisi yang “tidak nyaman”. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan satu peristiwa yang begitu menekan aktivitas PAS.

Pihak UMNO-Perikatan menuduh bahwa banyak pimpinan PAS terlibat dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia serta dianggap membantu Indonesia dalam konfrontasi itu. Dalam kaitan ini Presiden PAS, Dr. Burhanuddin Al-Helmy pula ikut ditahan.

Bahasa & Politik Pemilu PAS

Isu penting lainnya yang melibatkan PAS dan UMNO dalam soal identitas kebangsaan yang kemudian menjadi isu nasional ialah mengenai soal Bahasa Melayu. Sebagaimana diketahui Rancangan Undang-Undang Bahasa Kebangsaan 1967 akan diberlakukan pada 1 September 1967.

Tanggal ini digunakan sebagai pelaksanaan pasal 2 undang-undang dasar negara (perlembagaan)bahwaparlemen membuat keputusan Bahasa Inggeris akan digunakan sebagai bahasa resmi.

PAS menuntut bahwa Bahasa Melayu harus dijadikan bahasa resmi sekaligus juga sebagai bahasa kebangsaan. UMNO dan Perikatan menganggap tindakan PAS mengajukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Resmi dan Kebangsaan sebagai penghianat bangsa.

Bagi PAS, menetapkan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Resmi dan Kebangsaan berarti mengingkari perjuangan rakyat dalam mendaulatkan Bahasa Melayu. Ia merupakan satu penyelewengan sejarah.

Perjuangan menetapkan identitas bangsa melalui Bahasa Melayu sebagaimana dilakukan PAS, ternyata mendapat dukungan yang luar biasa dari berbagai organisasi masyarakat.

Mereka terdiri dari persatuan mahasiswa, sasterawan, organisasi-organisasi sosial politik, bersatu pada untuk menolak Rancangan Undang-Undang mengenai Bahasa. Akibatnya, demonstrasi mengenai isu bahasa kebangsaan ini berlangsung hangat.

Pada 3 Maret 1967, hari Jumat, di Balai Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Persatuan Bahasa Universiti Malaya (PBUM) bersama ribuan mahasiswa lainnya, masyarakat biasa, sasterawan mengadakan demonstrasi menentang Rancangan Undang-Undang Bahasa yang waktu itu sedang didebatkan di parlemen. Menurut mereka, Pemerintah Perikatan telah melakukan penyelewengan terhadap pasal 152 dalam perlembagaan negara, dimana mengantikan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa negara.

Menurut mereka bahwa Rancangan undang-undang tersebut bakal mengukuhkan lagi kedudukan bahasa Inggeris dan dengan itu melemahkan “nilai ekonomi” bahasa Melayu. Sedangkan partai politik yang anggotanya mayoritas bukan Melayu menganggap rancangan undang-undang itu sebagai melaknati empat juta bukan Melayu di Tanah Melayu

Mahasiswa bersama kesatuan guru, dan para penulis serta rakyat lainnya mendirikan Badan Bertindak Bahasa Kebangsaan (BBBK). BBBK berpendapat sebelum merdeka UMNO telah dijanjikan oleh MCA dan MIC untuk mendukung dan menerima bahasa Melayu sebagai satu-satunya bahasa resmi dan kebangsaan, karena UMNO telah berkompromi mengenai hal kerakyatan orang bukan Melayu.

Kini janji itu dipungkiri setelah MCA dan MIC memperoleh apa yang mereka inginkan. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di dalam masalah bahasa ini, jelas menunjukkan simpati mahasiswaterhadap persoalan kebangsaan, khususnya perjuangan “identitas Melayu” di tengah arus tekanan bahasa Inggeris yang mendunia.

Kenyataan ini jelas menunjukkan bahwa perjuangan PAS dalam menetapkan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Resmi, sesuai dengan keinginan masyarakat untuk menetapkan identitas Melayu dalam perjuangan kebangsaan.

Namun walaupun PAS dan beberapa organisasi dan organisasi orang Melayu mencoba menentang undang-undang mengenai bahasa diluluskan juga. Kalau kita lihat dengan teliti nyata sekali bahwa keadaan dan setelah undang-undang itu sama, malahan dapatlah dikatakan merosot.

Pertama, tidak ada peruntukan bagi menambahkan kegunaan bahasa kebangsaan, malahan sehingga ketika itu bahasa kebangsaan telah digunakan sedemikian rupa. Kedua, dalam tahun-tahun sebelum 1967, ada perasaan was-was dalam penggunaan bahasa Inggeris dan lain-lain bahasa karena kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Tetapi dengan lulusnya undang-undang itu ia memberi kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain.

Saya pikir, sebagai partai Islam sepanjang tempo ini, PAS belum berhasil melakukan pendidikan politik (tarbiyah siyasah) khususnya bagi anggota, pemimpin-pemimpinnya dan masyarakat persekitaran dalam arti yang luas. Kini PAS, akan diuji lagi dalam Pemilu ke 14 Malaysia. Bagaimana kelanjutannya ? *****  Dr Warjio : ( Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU. )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here