Pembangunan Apartemen Dilanjutkan, Pemko Tidak Boleh Diskriminatif

0
254
Sejumlah pekerja terlihat tengah menyelesaikan pengerjaan pembangunan apartemen di Komplek Centre Point, Jl. Jawa, Rabu (7/2). Waspada/Rizky Rayanda/C
Sejumlah pekerja terlihat tengah menyelesaikan pengerjaan pembangunan apartemen di Komplek Centre Point, Jl. Jawa, Rabu (7/2). Waspada/Rizky Rayanda/C

MEDAN (Waspada): Pengamat Tata Kota dari Universitas Sumatera Utara (USU) Jaya Arjuna, mengaku heran melihat sikap Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Karena mereka  membiarkan saja gedung pencakar langit berdiri tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Salah satunya adalah gedung apartemen di komplek Centre Point,di Jl. Jawa.

“Ini jadi preseden buruk bagi pembangunan di Kota Medan.  Ternyata mendirikan bangunan bisa tanpa IMB. Contohnya Centre Point,’’ kata Jaya Arjuna, Kamis (8/2). Dia menanggapi tentang dilanjutkannya kembali pengerjaan apartemen yang berada satu komplek dengan Centre Point, yang telah berdiri sebelumnya.

Menurut Jaya Arjuna, ada tiga poin yang membuat  mengapa pembangunan Centre Point berlanjut tanpa IMB. Pertama: Pemko dan DPRD terkesan tidak tahu fungsi da ntugasnya.

Kedua,  mereka pura-pura tidak tahu, dan ketiga, tidak mau tahu. Ini terjadi diduga  ada konspirasi, dan terkesan Pemko ingin cari aman. Bagaimana bisa, bangunan setinggi itu bisa berdiri tanpa IMB.  Bahkan diduga  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan instalasi pengelolaan limbah (Ipal) juga tak jelas.

Pemko  Medan harusnya bersikap tegas dan adil dalam menegakkan peraturan dan hukum.“Kalau masyarakat  kelas bawah mau mendirikan bangunan, harus punya IMB dulu, kalau tidak, bangunannya langsung dirobohkan.  Tapi kenapa pembangunan Centre Point dan sejumlah gedung pencakar langit dibiarkan saja. Ada apaini ?” tanya Jaya Arjuna.

Arjuna mengatakan,  Pemko Medan tidak  boleh diskriminatif. Perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada semua masyarakat.  Begitu juga dengan DPRD, fungsi pengawasannya harus berjalan.  “Dorong lah Pemko menegakkan aturan,”tegasnya lagi.

Menurutnya, pihak terkait harus segera menghentikan pembangunan  Centre Point, sampai semua syarat dan izin selesai. Penghentian sementara dapat dilakukan dengan cara menyegel dan merobohkan bangunan itu.  Karena jika tetap dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan ketertiban.

Secera terpisah, pakar hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum menegaskan hal serupa. Kasus ini, menurutnya  bisa menjadi pemicub agi pengusaha lain untuk melakukan pembangunan dilahan bermasalah dan tanp IMB.

“ Dalam kasus ini Pemko terkesan tidak lagi menghormati hukum,” tegasnya. Harusnya Pemko  menjadikan hukum sebagai panglima. Peraturan Daerah (Perda) yang dimiliki Pemko Medan adalah produk hukum yang harus ditaati.

Bahkan, menurutnya,lahan bangunan itu bermasalah.“Kok bisa bangunan tanpa IMB berdiri megah. Wajar jika muncul pertanyaan ada apa ? Kenapa Pemko Medan membiarkannya?’’ tegasnya.(m49/I)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here