Bawaslu Atur Materi Khutbah

0
343

JAKARTA (Waspada): Menjelang Pilkada Serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengatur materi khutbah. Sementara komisi dakwah MUI Pusat menegaskan, materi khutbah dan ceramah tak bisa diatur oleh siapapun, Sabtu (10/2).

Bawaslu beralasan, pengaturan materi khutbah untuk memberikan wawasan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan golongan (SARA) dalam Pilkada.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu berkeinginan member materi khutbah yang berwawasan pencegahan, sosialisasi, pengawasan terkait Pilkada serentak.

Cara itu sebagai sarana agar Pilkada tidak dipenuhi politik uang dan politisasi SARA.Ia menyebut materinya akan selesai dalam waktu dekat. “Sedang dibikin, paling dua minggu selesai,” kata dia usai acara deklarasi ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas’ di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).

Afifuddin mengatakan, dalam proses penyusunan materi ini, Bawaslu mengajak tokoh dari semua agama untuk menyampaikan pentingnya memilih pemimpin yang jujur dan adil. Ia mencontohkan, politik uang dalam semua agama dilarang. Materi seperti ini yang akan disampaikan kepada masyarakat dari semua agama.

Namun dia menyatakan, itu bukan sesuatu yang diwajibkan.Namun adalah sesuatu yang menjadi bahan bacaan yang diharapkan bisa dipakai orang untuk meyakinkan publik bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak menerima politik uang, semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci dengan politisasi SARA.  “Jadi orientasinya adalah sosialisasi,bukan teks atau mengatur khatib,” katanya.

Afifuddin mengklaim, materi hanya sebuah tema dan contoh-contoh khutbah. Ia mencontohkan, dirinya pernah membuat buku Khotbah Berwawasan Demokrasi. Saat ini,menurutnya, yang sedang dibuat adalah khutbah berwawasan pengawasan yang mencakup semua agama di Indonesia.“Jadi kita mengajak tokoh agama sebagai agen untuk sosialisasi pencegahan, bukan mewajibkan mereka menyampaikan materi khotbah ini,bukan,” katanya.

Mempertanyakan

Komisi dakwah MUI Pusat menegaskan, materi khutbah dan ceramah tak bisa diatur oleh siapa pun. “Siapa yang bisa mengatur, jangankan Bawaslu, Menag (menteri agama) saja nggak bisa,” kata Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis,Sabtu (10/2).

Ia mempertanyakan metode pengaturan isi khutbah dan ceramah. Sebab, ia mengatakan,pemerintah saja tidak memiliki prosedur mengangkat khotib. Sehingga, menurut dia, mustahil mengatur materi khutbah dan ceramah. “Kalau di hadapan presiden iya bisa, kalau dimasjid ya nggak bisa,” ujar dia.

Cholil mengaku belum pernah mendengar wacana Bawaslu mengatur materi dakwah dan khutbah. “Saya secara pribadi belum pernah merasakan diajak, belum pernah ada perintah,”ujar dia.

Kendati demikian, menurut dia, sah-sah saja apabila Bawaslu menggandeng pemuka agama menyosialisasikan kampanye melarang politik uang, menyinggung suku agama ras dan antar golongan (SARA), serta menyebar informasi hoaks.  Ia mengatakan, kampanye regulasi tersebut pernah dipraktikkan KPU dan DPR RI. “Jangankan di dalam masjid, di luar masji djuga silahkan,” jelasnya.

Cholil menegaskan, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar kampanye anti politik uang, tetapi bagaimana berpolitik yang bisa membatasi praktik politik uang tersebut. “Yang dibenahi itu bukan kampanyenya, tapi sistemnya,” ujar dia.(m07/K)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here