Pemerintah Jangan Ikut Campur Kelola Zakat

0

MEDAN (Waspada): Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD  Sumut Zulfikar, meminta pemerintah tidak ikut campur dalam pengelolaan dana zakat umat.

Menurutnya, negara Indonesia bukan negara Islam, jadi tidak cocok mengelola dana umat Islam tersebut. “Pengelola dan penerimanya ada ketentuan berdasarkan syariat. Sedangkan kalau Negara yang mau mengelolah, padahal negara Indonesia ini bukan negara Islam, tidak pas,” kata Zulfikar, kepada Waspada, Minggu (11/2), menanggapi wacana Kementerian Agama yang memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk zakat.

Menurutnya, kebijakan agar dana umat teroptimalkan itu sah-sah saja. Karena memang untuk mengoptimalkan dana zakat ini perlu campur tangan pemerintah, tapi jangan digunakan untuk membiayai program- program pemerintah.

“Makanya untuk pengelolanya serahkan kepada umat Islam, dan peruntukkannya hanya untuk umat Islam, sesuai dengan ketentuan agama Islam,”ujarnya lagi. Diakuinya, secara umum zakat umat Islam perlu dikelola dengan baik yang diperuntukkan bagi kepentingan Umat Islam.

Dimana, penerima dan peruntukannya harus berlandaskan syariat dan tidak dikaitkan dengan APBN dan APBD. “Ini tidak boleh dikaitkan, karena bisa saja nanti dana zakat di gunakan untuk membiayai program program pemerintah,” ujarnya.

Seperti diketahui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, sedang mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari pemotongan gaji ASN muslim untuk mencapai target  penerimaan sebesar Rp 217 triliun yang akan disalurkan untuk kemashalatan masyarakat dan tidak sebatas kepentingan umat muslim saja.

Karenanya, tambahnya pemerintah perlu mengkaji lebih jauh tentang wacana tersebut,termasuk juga tentang pengelolanya. “Prinsipnya pemerintah tidak perlu ikut campur dalam pengelolahan dana zakat umat,”pungkasnya.

Dihentikan

Begitu juga dengan Anggota DPRD Sumut HM Hanafiah Harahap. Dia meminta langkah Kementerian Agama tersebut dihentikan, dan jangan terulang seperti dana haji yang simpanan umat dijadikan alat dan dana pembangunan yang landasan hukumnya berbeda.

“Zakat ada landasan syariahnya dan merupakan tanggungjawab pribadi ummat Islam kepada Allah SWT serta tata cara peruntukkannnya juga ada. Negara tidak boleh mengintervensise demikian jauh,” pungkasnya.

Senada dikatakan Anggota DPRD Sumut fraksi Nasdem, Nezar Djoeli. Menurutnya, rencana tersebut dibatalkan saja,karena yang namanya zakat itu adalah kewajiban seorang umat muslim yang ada di rukun Islam.

“Jadi tidak bisa kebijaksanaan itu dipaksakan kepada seluruh warga negara disebabkan negara kita ini multi regional alias terdiri dari beebagai macam agama.  Pemerintah Sebenarnya perlu pengkajian ulang dan peruntukannya harus jelas bagi pengelola,” katanya.

Apalagi, tambahnya, zakat tersebut sebaiknya kesadaran sendiri umat islam dalam mengeluarkannya dan menyalurkannya. Hal ini menjadi tandatanya besar kenapa pemerintah harus mengakomodir hal-hal seperti ini yang seharusnya masih banyak tugas penerintah dan masih belum terselesaikan dengan baik.

“Karena zakat ini sangat sensitif dan bisa disalah tafsirkan oleh orang-orang merasa keberatan karena diberlakukan secara general terhadap seluruh ASN. Kalaupun harus diclusterkan terhadap umat muslim aja ini pun kurang tepat dan bijaksana,” imbuhnya. (h02/C)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here