Pemko Diminta Selesaikan Masalah Centre Point, Pembangunan Tidak Boleh Dilanjutkan

0
126

MEDAN (Waspada):  Anggota DPRD Medan Landen Marbun, meminta pemerintah kota (Pemko) Medan serius menyelesaikan permasalahan bangunan di Komplek Centre Point yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Masalah ini tidak bisa dibiarkan saja, karena publik terus mengikutinya. Anggota Komisi D DPRD Medan Landen Marbun, mengatakan itu saat ditanya Waspada, melalui telepon, Minggu (11/2). Dia menjawab pertanyaan tentang mulai dilanjutkannya kembali pengerjaan bangunan apartemen yang berada di Komplek Centre Point.

Sama seperti gedung pusat perbelanjaan Centre Point yang kini sudah beroperasi, bagunan apartemen tersebut juga diduga tidak memiliki IMB .Landen Marbun, juga mengaku tidak mengetahui kalau pengerjaan bangunan apartemen tersebut mulai dilanjutkan kembali.

Dia mengetahui saat dikabari Waspada, bahwa pada pekan lalu sejumlah pekerja mulai melanjutkan kembali pengerjaannya. Di lapangan juga telah diletakkan crane. Menanggapi persoalan ini, Landen Marbun, juga tidak dapat berkomentar tegas.

Yakni apakah terhadap bangunan itu diberlakukan tindakan tegas, ataukah pemakluman. Bila menurut aturan, bangunan tidak dapat berdiri bila tidak memiliki IMB. Namun begitu, karena dilapangan sudah berdiri bangunan menjulang tinggi, apakah dapat dimaklumi dengan membiarkan pembangunannya dilanjutkan sampai selesai.

‘’Tapi hal ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Pemko harus segera menyelesaikan persoalan ini. Bertindak sesuai hukum, atau pemakluman. Ketegasan penting, karena ini menyangkut investasi. Jangan kasus ini mencoreng nama Kota Medan untuk investasi,’’ katanya.

Tidak bisa lanjut

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Medan lainnya Godfried Effendi Lubis, tegas mengatakan pembangunan tidak bisa dilanjutkan kalau tidak ada IMB-nya. Katanya, menurut aturan, sepanjang IMB-nya belum terbit, maka pembangunan tidak dapat dilanjutkan.

‘’Dasar memulai pembangunan adalah IMB. Kalau IMBnya belum terbit, maka tidak boleh dilakukan pembangunan.Karena hal ini bukan saja berhubungan terhadap fisik bangunan,tapi juga tentang Amadal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) Lalulintas dan Amdal Lingkungan,’’ kata Godfried. Karena itu, Godfried, meminta Pemko Medan tegas dengan aturan yang ada. Pemko tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut.

‘’Termasuk usaha yang ada di Centre Point. Seluruh pengutipan yang dilakukan Pemko kepada usaha di gedung itu illegal. Karena izin usaha di Centre Point juga tidak diakui. Sebab dasar mengurus izin usaha adalah IMB,’’ sebutnya. (m12/C)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here