Penetapan Paslon Deliserdang Ditunda

0
Ketua KPU Deliserdang Timo Dahlia Daulay memberikan penyampaian penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan peryaratan calon kepada pihak Paslon Ashari Tambunan-Yusuf Siregar Waspada/Edward Limbong

DELISERDANG (Waspada): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Deliserdang menunda Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Deliserdang dikarenakan hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan.

Keputusan tersebut langsung dibacakan Ketua KPU Deliserdang Timo Dahlia Daulay saat penyampaian penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Deliserdang di KPU Deliserdang Senin (12/2).

Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 17:00 hingga 18:00 terlebih dahulu membacakan persyaratan bakal calon (Balon) dan syarat balon Bupati dan wakil bupati Deliserdang yang memenuhi syarat yakni pasangan Ashari Tambunan dengan M. Ali Yusuf Siregar. Sedangkan dua pasangan jalur independen tidak memenuhi syarat yakni Sofyan Nasution-Hj. Jamilah serta Mion Tarigan-Zainal Arifin.

Penundaan ini turut dihadiri partai pendukung Ashari Tambunan-Yusuf Siregar, pendukung Sofyan Nasution-Jamilah dan pihak Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kab. Deliserdang sementara dari pihak Mion-Zainal berhalangan hadir.

Ketua KPU Deliserdang Timo Dahlia Daulay, mengatakan bahwa KPU Deliserdang melakukan penundaan penetapan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Deliserdang dengan keputusan KPU Deliserdang Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang penundaan penetapan Paslon.

Menurutnya, setelah dilakukan penundaan penetapan maka pada tanggal 13 Febuari 2018, KPU melakukan sosialisasi pembukaan kembali pendaftaran Bapaslon Bupati/Wakil Bupati. Kemudian dari tanggal 16 hingga 18 Febuari 2018 dilakukan pembukaan pendaftaran Bapaslon Bupati/Wakil Bupati. “ Pada 19 Febuari 2018 baru penetapan pasangan calon dan 21 Februari hingga 23 Juni 2018 masuk tahapan kampanye,” katanya.

Dijelaskannya, hal itu dilakukan sesuai dengan pasal 54C ayat 1 huruf b undang-undang nomor 1 tahun 2015, kemudian Undang-udang nomor 10 tahun 2016. “ Menyatakan apabila terdapat situasi di mana hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat maka diharuskan untuk membuka kembali pendaftaran,” tandasnya.

Sikap KPU Tidak Etis

Sementara itu sidang musyawarah sengketa pemilihan terhadap dua Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati jalur independen (perseorangan) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deliserdang ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kab. Deliserdang untuk Bapaslon Mion-Zainal pada Minggu (11/2) sudah mendaftarkan permohonan permasalahan sengketa pemilihan dan untuk Bapaslon Sofyan-Jamilah sudah mendaftarkan pada hari Kamis (8/2) kemudian telah melakukan sidang pertama musyawarah pada Minggu (11/2).

Ketua Panita Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kab. Deliserdang, Asman Siagian kepada Waspada Senin (12/2), mengatakan adapun agenda sidang pertama musyawarah pada Minggu (11/2) yang telah dilaksanakan adalah pembacaan permohonan yang diajukan oleh pemohon Bapaslon Sofyan-Jamilah. “ Namun saat musyawarah kemarin digelar pihak termohon (KPU Deliserdang) tidak dapat hadir dan telah menyampaikan suratnya dengan alasan bahwa mereka sedang melaksanakan rapat pleno verifikasi faktual. Dan pada hari ini Senin (12/2) pemohon dan termohon hadir dengan agenda pembacaan permohonan dan setelah itu pada hari Rabu (14/2) agenda jawaban,” katanya.

Pengakuan Asman, ia merasa heran mengapa bisa terbentur jadwal antara Panwaslih Deliserdang dengan KPU Deliserdang, padahal pihak Panwaslih yang terlebih dahulu melayangkan surat ke KPU bahwa ada jadwal untuk melakukan sidang musyawarah sengketa.

Dengan tidak hadirnya pihak KPU, Asman mengakui bahwa sikap tersebut tidak etis dan pihak KPU sendiri yang rugi dengan tidak hadirnya mereka. “Satu hari sebelum dijadwalkan sidang musyawarah kami sudah menyampaikan surat secara resmi dan sudah diterima oleh sekretariat KPU Deliserdang,” ujarnya.

Ketika disinggung saat ini sedang berlanjut tahapan penetapan Pasangan Calon (Paslon) sementara sengekata Pilkada masih bergulir, apakah tindakan tersebut diperbolehkan, menurut Asman, hal itu ranahnya pihak KPU Deliserdang apakah mau menunda karena menunggu keputusan dari Panwaslih atau melanjutkan penetapan Paslon. Namun pihaknya juga sedang mempelajari apakah hal tersebut menyalahi atau tidak. (cel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here