Usut Kasus Kapal Tak Layak Pakai

0
191
Satu dari dua kapal yang masih nongkrong menunggu giliran perbaikan di PPI Batu Merah, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kec. Tapaktuan, Aceh Selatan. Foto direkam Minggu (11/2) Waspada/Zamzamy Surya/B
Satu dari dua kapal yang masih nongkrong menunggu giliran perbaikan di PPI Batu Merah, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kec. Tapaktuan, Aceh Selatan. Foto direkam Minggu (11/2) Waspada/Zamzamy Surya/B

TAPAKTUAN (Waspada): Ketua LSM Forum Pemantau Kajian dan Kebijakan Pemerintah (Formak), Ali Zamzami meminta pihak kejaksaan dan kepolisian,mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan pengadaan 12 unit kapal motor 3 GT tak layak pakai yang dibagikan kepada para nelayan di Aceh Selatan.

“Kita mendesak pihak kejaksaan maupun kepolisian,mengusut tuntas kasus ini, karena disinyalir sarat unsur korupsi dan berpotensi kerugian negara mencapai rausan jutarupiah, ”kata Ali Zamzami kepada Waspada, seusai melakukan investigasi lapangan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Batu Merah. Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kec.Tapaktuan, Minggu (11/2).

Pengadaan kapal berbiaya Rp 1,2 miliar dari APBK 2017 itu, kata dia, jelas tak sesuai spesifikasi teknis, sehingga merugikan nelayan kecil penerima bantuan. Dugaan penyewengan ini, terlihat dari banyak kejanggalan, seperti penggunaan kayu lapuk tidak berkualitas.

“Bayangkan kapalnya belum dipakai, tetapi kayunya telah berlumut, tanpa dempol damar dan langsung dilapisi seng,sehingga lambung kapalnya bocor,” sebutnya. Berdasarkan pengakuan tukang, hanya sebagian kecil kayunya yang bisa digunakan dan selebihnya harus dibuang,termasuk pembuatan kamar monyet dan mesin.

Dari informasi yang diperoleh sebut Ali, pembuatan kapal di Gampong Ujung Pulo Rayeek, Kec. Bakongan Timur,senilai Rp 40 juta perunit, termasuk peralatan mesin. Dengan harga semurah itu, tak heran kapalnya dibuat asal jadi.

Panglima Laot Wilayah Lhok Tapaktuan I, Safi’i Jamal secara terpisah menyebutkan, saat serah terima kapal bantuan kepada nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Padahal, sewaktu menyelesaikan administrasi sebelumnya, ia ikut meneken. “Sayangnya setelah diteliti, kapal ini sangat berbahaya jika dioperasikan, karena kondisi kapalnya setelah diserahkan, benar-benar tak layak pakai,” ungkapnya.

Jamal menilai, ada keanehan saat serah terima kepada nelayan. Biasanya dilakukan Bupati HT Sama Indra secara simbolis dalam acara seremoni, sebagaimana penyerahan alat-alat tangkap jaring, fiber dan lainnya selama ini.  “Tetapi penyerahan bantuan kapal kali ini,dilakukan secara diam-diam,ada apa ?” tambahnya.

Beberapa nelayan setempat menyebutkan, tim dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah beberapa kali turun ke lokasi beberapa hari lalu.“Terakhir aparat kejaksaan itu, membawa petugas kehutanan guna meneliti jenis kayu lapuk yang dipakai,” kata seorang nelayan setempat.

Masalah Kecil

Sementara Kadis Kelautandan Perikanan Aceh Selatan Cut Yusminar dalam klarifikasinya secara khusus kepada Waspada membantah pembuatan kapal bantuan asal jadi, kecuali satu kapal yang kurang sempurna dan kini sedang diperbaiki.

Ia mengakui kasus 12 kapal bantuan itu sedang ditangani pihak kejaksaan dan kepolisian. Pihaknya sudah menyerahkan semua dokumen berkaitan pengadaan kapal bantuan itu kepada aparat kepolisian dan kejaksaan.

Namun kata dia, persoalan kapal ini hanya masalah kecil dan tak perlu dibawa ke ranah hukum.   “Pak Kapolres sudah setuju tidak diperpanjang masalahnya, asal kapal yang kurang sempurna segera diperbaiki,”katanya.

Cut Yusminar meminta Waspada tidak memberitakan lagi masalah kapal, termasuk klarifikasi dari pihaknya. Karena dengan terus memberitakannya, menurut dia berarti sama dengan membesar-besarkan masalah.  “Tolong bapak hentikan kelanjutan beritanya, jangan bapak membesar-besarkan masalah kecil ini. Besok lusa,bapak pasti perlu dengan saya,” tegasnya.(b30/I)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here