KPU Palas Ngotot Hindari Pengurangan Anggaran

0

SIBUHUAN (Waspada): KPU Padanglawas (Palas) tetap ngotot mempertahankan anggaran pelaksanaan Pilkada sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Rp 26 miliar meskipun untuk rasionalisasi kemampuan keuangan daerah, Badan Anggaran DPRD Palas melakukan pengrangan sebesar Rp 1 milyar.

Ketua KPU Palas Syarifuddin Daulay, Senin (12/2) sore mengatakan secara otomatis pengurangan anggran dari jumlah yang ada dalam nota kesepahaman akan mengganggu tahapan pilkada, karena telah dianggarkan secara rinci.

Besaran anggaran pilkada terdiri dari Rp10 miliar tahun 2017, dan Rp16 miliar untuk tahun 2018 yang bersumber dari APBD Palas. Kemudian pemotongan anggaran itu setelah Pemkab Palas menyurati KPU per 6 Februari, yang isinya menyampaikan bahwa anggaran KPU tahun ini yang disetujui sebesar Rp15 miliar.

Kata Syarifuddin, setelah mendapatkan surat itu, pihak KPU langsung menyurati Pemkab Palas untuk seterusnya melakukan koordinasi dan disepakati melakukan konsultasi dengan Pemprov Sumut.

“Setelah adanya pertemuan antara Pemkab Palas, dan KPU serta Pemprov Sumut disepakati untuk melakukan konsultasi ke Kemendagri,” jelas Syarifuddin.

Menjawab wartatawan , ketua KPU Palas belum mengetahui tahapan mana yang akan terganggu akibat pengurangan itu. Katanya anggaran tersebut secara keseluruhan sehingga belum dapat memastikan tahapan yang akan terganggu.

Secara terpisah Bupati Palas H Ali Sutan Harahap membenarkan pemotongan anggaran itu. Katanya, hal itu harus ditindak lanjuti ke Mendagri dan apa kata Mendagri nantinya akan dilaksanakan.

Dalam hal ini, kata Bupati, pihaknya tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya saja, menurut petahana tersebut, perihal pemotongan anggaran tersebut terjadi di Badan Anggaran DPRD. “Pengurangan anggaran itu saat pembahasan di DPRD,” ujar bupati.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Palas H Irsan B Harahap mengungkapkan, pemotongan anggaran Pilkada itu murni untuk rasionalisasi dan kemampuan keuangan daerah serta Pemprov sumut Juga menyetujuinya setelah melakukan evaluasi. Kendati demikian jika persoalan itu dilaporkan ke Kemendagri Irsan tidak mempersoalkannya.(a34)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here