Materi Khutbah Tidak Bisa Diatur Siapapun

0

MEDAN (Waspada): Guru Besar Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Prof.Dr. Abdullah, menegaskan materi khutbah dan ceramah tidak bisa diatur oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah.

“Materi khutbah tak bisa diatur. Apalagi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Bawaslu sangat tidak berhak, “ kata Prof. Abdullah, ketika berbicara dengan Waspada, Senin (12/2). Dia mengomentari rencana Bawaslu mengatur materi khatib.

Menurut Abdullah, rencana ini lebih kepada bentuk kecurigaan pemerintah kepada ulama, khatib , dan dai. “Rencana Bawaslu menimbulkan kesan curiga kepada ulama, para khatib, dan kepada para dai,” sebutnya.

Abdullah, mengingatkan bangsa ini bisa bertahan dari segala ujian, justru karena adanya ulama, para khatib, guru agama dan para santri. Mereka, rela tidak dibayar untuk membangun negara dan menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, sambungnya, rencana mengatur materi khutbah tidak perlu dilanjutkan. “Pemerintah kelihatannya terus paranoid dan mematamatai ulama. Terkesan tidak ada pekerjaan lain, selain sibuk memantau aktivitas ulama,” katanya.

Apalagi, jelang Pilkada serentak, Pileg, dan Pilpres, pemerintah begitu khawatir dengan aktivitas ulama. Padahal, problem bangsa masih banyak. Diantaranya kemiskinan, korupsi, dan penegakan hukum.”Masak orangorang baik itu diusakusik,’’ katanya.

Kesannya, kata Abdullah, ulama bukan menjadi mitra bagi pemerintah. Umat Islam tidak bodoh, mereka bisa menangkap arah kebijakan dikeluarkan pemerintah,” tegasnya.

Jika pemerintah ingin menggandeng ulama mensosialisasikan tentang Pemilu jujur, adil, dan bebas serta rahasia, sahsah saja. Tapi bukan mengatur materi khutbah. “Kalau Bawaslu menggandeng pemuka agama menyosialisasikan kampanye melarang politik uang, menyinggung Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), serta menyebar informasi hoaks, itu baik,’’ katanya.

Abdullah, meminta bangsa ini jangan pernah melupakan peran ulama dalam sejarah perjalanan negeri ini. Ulama adalah salah satu unsur penting dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Karena itu, mengatur, materi khutbah, merupakan kebijakan berlebihan. Bahkan bisa menjadi sebuah ancaman serius bagi para dai dan muballigh.

Jangan sampai, dibalik wacana pengaturan materi khutbah itu, pemerintah ingin membungkam para dai dan muballigh . Hal inilah justru sangat berbahaya bagi keberlangsungan dakwah umat Islam di Indonesia.

Dulu ulama dirangkul, saat ini terkesan terus dicurigai. Kecurigaan berlebihan akan mengakibatkan ketakutan umat dalam menjalankan perintah agama. Apalagi, materi khutbah yang diatur itu khusus bagi khatib, dai atau muballigh yang notabene umat Islam. ‘’Lantas bagaimana dengan para pemuka agama lain?’’ sebutnya.

Melampaui Tupoksi
Sementara itu, anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidy, mengaku tidak setuju atas rencana Bawaslu mengatur materi khutbah. Menurutnya Bawaslu berlebihan dan melampaui Tupoksi yang diberikan kepadanya.

“Bawaslu jangan berlebihan. Materi Khutbah itu sudah ada panduannya dari Allah dan Rasul. Maka mengatur materi khutbah itu berlebihan menurut saya,” kata Ikrimah Hamidy.

Dijelaskannya, materi khutbah itu sudah ada panduannya di dalam Islam berupa pembukaan yang berisi pujipujian kepada Allah, sholawat kepada Rasul dan seruan serta ajakan untuk bertaqwa. “Setelahnya materi khutbah berupa pesanpesan yang membangkitkan ketaqwaan, semangat membela agama, serta pencerahan tentang syariat,” ungkapnya.

Anggota DPRD Sumut Yulizar Parlagutan Lubis, mengaku heran Bawaslu mau mengatur khutbah ustadz, pendeta dan lainnya. “Sudah jadi apa pula Bawaslu itu?. Apa kapasitasnya dan aturan perundanganundangan yang mana memberi kewenangan untuk itu? Jangan kita melampaui Tupoksi yang diamanahkan ke kita,” ungkapnya.

Dia juga menyebutkan, dalam Islam, khutbah itu berisi ajakan untuk meningkatkan ketakwaan dan lainnya. “Apa yang ada di dalam Alquran dan hadist itulah yang disampaikan. Jadi panduannya Allah, bukan Bawaslu. Kita juga manusia yang waras, tahu mana yang boleh mana yang tidak,” tegasnya. (m49/h02/I)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here