DPRD Heran Pemko Biarkan Centre Point Dibangun Kembali

0
190

MEDAN (Waspada): DPRD Medan mengaku heran melihatsikap Pemko yang membiarkan saja pembangunan apartemen di Komplek Centre Point kembali dilanjutkan.

Lebih heran lagi, pengakuan Wakil Wali Kota di media massa, dia mengaku tidak tahu persoalan yang terjadi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Medan Abdul Rani, saat ditanya Waspada, Selasa (13/2).

Dia menanggap tentang dilanjutkannya kembali bangunan apartemen di Komplek Centre Point dan pernyataan Wakil Wali Kota Akhyar Nasution, terhadap masalah ini.Diberitakan sebelumnya,Wakil Wali Kota Akhyar Nasution, mengaku tidak mengetahui persoalan bangunan apartemen yang diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut.

Karenanya dia enggan mengomentari tentang dilanjutkannya kembali pembangunan gedung itu. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Medan Abdul Rani, mengaku heran melihat pernyataan Wakil Wali Kota tersebut.

Karena persoalan sebesar gedung Centre Point yang tidak memiliki IMB, tidak diketahui orang nomor dua di Pemko Medan, setelah Wali Kota. ‘’Harusnya tidak seperti itu. Centre Point itu bangunan besar. Bukan bentuknya rumah tempat tinggal,’’kata Abdul Rani.

Jadwalkan RDP

Sementara itu, sebelumnya Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong, menyebutkan telah menjadwalkan akan membahas masalah gedung Centre Point lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) denganp ihak terkait.

Dia mengaku sudah mendengar kalau bangunan apartemen di Komplek Centre Point,dilanjutkan pengerjaannya. Sementara selama ini yang diketahui pihaknya IMB untuk bangunan itu belum dapat dikeluarkan. ‘’Jangankan bangunan apartemennya, bangunan Centre Point itu sendiri belum ada IMB-nya, tapi sudah beroperasi,’’ kata Parlaungan.

Disebutkannya, sejumlah pihak terkait akan diundang pada RDP nanti  untuk membuat persoalannya menjadi jelas. Yakni managemen PT. Kereta Api Indonesia (KAI), pemilik bangunan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berkaitan dengan pembahasan ini, Parlaungan Simangunsong, berharap pihak pengelola bangunan menghentikan dahulu sementara pembangunan yang mereka lakukan, sebelum persoalannya menjadi jelas. ‘’Setahu saya memang IMB bangunan itu belum ada. Tapi jelasnya nanti kita bahas dalam RDP. Kita sedang cari jadwal untuk pelaksanaanya,’’ katanya.(m12/C)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here