Korupsi Sektor Swasta Oleh Hari Murti

0
61

Walau orang swasta ini bukan penyelenggara negara, tetapi suap dan korupsi antarsesama orang swasta sendiri mengganggu jalannya kinerja perekonomian makro dan mikro

RUU KUHP sedang dalam pembicaraan antara pemerintah dan DPR. Salah satu hal krusial adalah soal apakah korupsi/suap di sektor swasta perlu untuk dimasukkan dalam RUU dan diancam pidana kejahatan korupsi atau tidak. Secara garis besar, ada tiga kelompok pemikiran yang berkembang atas kemungkinan masuknya pasal itu.

Kelompok pertama, adalah mereka yang berpendapat tangan hukum negara tidak perlu ikut masuk menangani korupsi di sektor swasta. Dasar pemikirannya, korupsi di lingkungan internal korporasi tidak membawa dampak kerugian negara. Maka biarlah itu menjadi persoalan internal mereka sendiri. Orang swasta sendirilah yang paling tahu bagaimana dinamika korporasi mereka harus dikelola. Begitulah kurang/lebih pendapat kelompok ini pada pasal pemidanaan korupsi di sektor swasta.

Namun, pada kelompok pemikiran yang kedua, umumnya mereka menginginkan agar ada pemidanaan pada pelaku korupsi/suap di sektor swasta karena tindakan itu pada akhirnya akan merugikan negara dan masyarakat juga. Mereka mencium ada korelasi antara korupsi sektor swasta yang menjalar kepada korupsi/suap ke penyelenggara negara. Ya, suatu kejahatan biasanya akan berlanjut dan melebar ke mana-mana, pikirnya.

Dalam hampir setiap operasi tangkap tangan oleh KPK misalnya, banyak orang- swasta yang terlibat. Dalam pikiran kelompok ini, orang-orang swasta yang tidak baik adalah hulu persoalan korupsi di lingkungan penyelenggara negara. Orang tidak baik ini juga menjadi penyakit internal perusahaan sehingga besar dampaknya pada kinerja perekonomian secara keseluruhan. Kelompok ini bahkan melihat korupsi di sektor swasta sama daya rusaknya dengan korupsi di sektor publik. Malah, ada yang menginginkan hukuman pidananya lebih tinggi daripada pelaku korupsi di sektor publik.

Sedangkan kelompok yang ketiga, adalah mereka yang cenderung lebih hati-hati dalam memutuskan, apakah harus dipidanakan saja atau diserahkan ke pihak internal swasta sendiri. Mereka ingin mendapat lebih banyak waktu dan pengetahuan agar regulasi itu nantinya tidak membawa dampak buruk bagi hukum dan ekonomi itu sendiri. Namun, kecenderungannya adalah mengarah pada mendukung adanya pemidanaan pada pelaku korupsi sektor swasta. Sebab, toh jika ada kekurangan pada pasal pemidanaan pada pelaku korupsi sektor swasta itu, masih ada jalur balik kanan, misalnya judicial review di MK, revisi, atau lainnya.

Tidak mudah menentukan mana yang perlu direalisasikan dari ketiga arus pemikiran ini. Ketidakmudahan ini terlihat dari DPR dan pemerintah yang sepertinya masih perlu waktu panjang lagi memikirkan apakah pasal ini akan dimasukkan dalam RUU KUHP atau tidak. Belum lagi dibahas soal lembaga hukum mana yang berwenang menanganinya nanti seandainya aturan baru itu disahkan. Terlihat kalangan dari non-DPR ingin KPK yang menangani, bukan penegak hukum konvensional seperti kejaksaan atau kepolisian. Alasannya, adanya KPK karena ketidakmampuan kedua lembaga penegak hukum konvensional ini menangani korupsi. Sedangkan dari kalangan DPR, lebih banyak yang ingin agar kepolisian dan kejaksaan yang menangani. Toh kalau ada penyelenggara negara yang melakukan perdagangan pengaruh ke sektor swasta misalnya, KPK tetap boleh menindak.

Mana Harus Didukung?

Dari kedua pihak ini, yaitu oknum penyelenggara negara atau oknum swasta, entah siapa yang di sisi hulu dan hilir suap dan korupsi. Keduanya mengaku di sisi hilir, alias akibat dari mitranya yang nakal. Orang swasta bilang mereka terpaksa harus melayani oknum pejabat negara yang korup jika ingin diperlancar, sedangkan oknum pejabat merasa dirinya dipancing-pancing untuk melakukan di tengah demikian banyak kebutuhannya.

Tetapi pertanyaannya sekarang harus bergeser, yaitu bagaimana agar korupsi ini bisa berhenti. Penderitaan masyarakat telah begitu dalam. Maka, pikiran yang menginginkan korupsi di sektor swasta harus dipidana-lah yang tampaknya perlu kita dukung. Karena memang semua pihak harus bersih dalam berekonomi, tidak ada yang boleh kotor walau itu di sektor swasta.

Walau orang swasta ini bukan penyelenggara negara, tetapi suap dan korupsi antarsesama orang swasta sendiri mengganggu jalannya kinerja perekonomian makro dan mikro. Orang tidak lagi mengandalkan profesionalisme, tetapi anggar duit. Duit yang seharusnya untuk alat tukar barang/jasa legal, malah jadi alat tular–menular penyakit di bidang ekonomi secara luas sampai-sampai ke sektor publik, misalnya. Itulah dasar pemikiran dari sisi ekonomi tentang mengapa kita perlu menerima masuknya pasal .

Konstitusi Sebagai Penentu

Di atas itu tadi adalah pandangan dari sisi ekonomi tentang mengapa kita perlu mendukung masuknya pasal pemidanaan ini. Sekarang tinjauan dari sisi hukum tentang mengapa kita perlu mendukung masuknya pasal ini, setidaknya mendukung untuk sementara. Karena demikian banyak orang sigap atas produk hukum yang baru untuk ditinjau dari sisi konstitusi, MK, sepertinya tak akan banyak keterlanjuran dampak negatif pada sektor swasta atau pribadi seandainya aturan baru itu dianggap inkonstitusional dalam uji materi nantinya di MK.

Maksudnya, begitu undang-undang itu disahkan, tidak akan lama banyak orang yang akan mengajukan gugatan ke MK. Ketika MK sudah memutuskan, maka selesai sudah perdebatan karena konstitusi adalah panglima putusan. Semua pihak, ketika MK sudah membuat putusan, harus merasa untung dan dipuaskan. Artinya, dukung dulu masuknya pasal pemidanaan korupsi sektor swasta ini tanpa perlu perdebatan panjang.

Perdebatan antara yang pro dan kontra menjadi berpanjang-panjang selama ini karena kedua pihak menjadikan latar belakang profesi atau keilmuannya sebagai dasar argumentasi. Perdebatan itu sebaiknya segera diakhiri dengan komitmen kita bahwa Indonesia adalah berdasar UUD 1945, bukan berdasarkan profesi atau ilmu pengetahuan sektoral. Profesi dan ilmu pengetahuan kita, di negara hukum seperti Indonesia, tidak akan pernah lebih tinggi kedudukannya dibanding konstitusi. Karena itu, berhenti berdebat berdasarkan latar belakang sektoral seperti itu. Segeralah didorong pemerintah dan DPR segera mengundangkan regulasi itu untuk kemudian bisa mengatur langkah selanjutnya.

Kelak setelah adanya putusan MK, entah menerima atau menolak gugatan, dunia usaha kemungkinan besar akan segera memetakan sosok-sosok di dalam perusahaan atau mitra usahanya menjadi dua bagian, yaitu (1) sosok yang prokorupsi yang berpotensi membangkrutkan, dan (2) yang antikorupsi dan berpotensi memajukan. Maju atau bangkrut inilah “konstitusi” kedua bagi perusahaan mereka. “Konstitusi” maju atau bangkrut perusahaan inilah sebenarnya yang paling ditakutkan oleh oknum-oknum yang suka korupsi dan suap di perusahaan, yaitu ketika dirinya diawasi ketat oleh perusahaan dengan taruhan pekerjaannya. Begitulah salahsatu cara memberantas korupsi yang dilakukan oknum-oknum sektor swasta.

Karena itu setidaknya untuk sementara ini, kita dukung dulu masuknya pasal pemidanaan atas korupsi/suap di sektor swasta ini dalam RUU KUHP. Jangan dibiarkan berlarut-larut kita dalam tarik-menarik apakah perlu atau tidak dimasukkan dalam RUU KUHP, karena dampaknya pasti buruk bagi dunia usaha. Lalu, setelah pasal ini diundangkan, harus cepat mendapat konfirmasi dari konsititusi. Untuk pasal yang satu ini, kecepatan turunnya putusan dari MK sama esensialnya dengan kepastian hukum.

Penulis adalah Alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” Medan, Ketua Pokja Forum Penulis Buku Muatan Lokal Sumatera Utara. 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here