Pertemuan Antar Nelayan Sumut Alot

0
Satu dari delapan kapal yang terbakar di sekitar perairan Belawan, Senin (19/2) pagi. Waspada/Rustam Effendi

MEDAN (Waspada): Meski pertemuan antar kelompok nelayan berlangsung alot dan diwarnai saling mempertahankan usulan, rapat yang dipimpin Kadis KP Sumut itu berhasil mengambil beberapa kesepakatan dan usulan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kesepakatan dihasilkan di antaranya pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik dan Pengaturan Zona Tangkap Baru antara nelayan tradisional nelayan modren.

“Semua hasil pertemuan ini akan kita sampaikan kepada menteri dan sore ini saya akan langsung berangkat ke Jakarta. Untuk itu saya berharap semua pihak bisa menahan diri, ” kata Kadis Perikanan Kelautan Sumut Jhoni Waldi mengakhiri pertemuan yang dihadiri nelayan pengguna pukat hela dan pukat trawl di Aula Kantor Dinas KP Sumut, Rabu (21/2). Turut hadir unsur kepolisian, asosiasi nelayan dan instansi aparat lainnya.

Sebelumnya mengemuka pendapat bahwa beberapa Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Susi terutama Permen KP  No. 71 tahun 2016 dinilai menjadi pemicu utama konflik nelayan Sumut, sehingga kebijakan tersebut harus ditinjau atau tidak diberlakukan.

“Semua peraturan yang dikeluarkan Buk Susi menyesatkan dan pemicu konflik. Oleh karenanya semua peraturan itu harus dicabut. Kalau tidak antar nelayan ini terus berlanjut,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan Molem Gultom (AP2GB).

Bahkan, sikap Kepala Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Doni dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah menyelesaikan konflik nelayan. Padahal, PSDKP merupakan ujung tombak penyelesaian masalah.

“Kalau dalam pertemuan ini, Doni tidak hadir berarti dia tidak ingin menyelesaikan masalah. Untuk itu sebaiknya Doni hengkang saja dari Sumatera Utara,” ujar Gultom.

Kadis Perikanan Kelautan Sumut Jhoni Waldi mengatakan Pemen KP No 71 tahun 2016 dikeluarkan menindak lanjuti Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang dilarangnya penggunaan alat tangkap pukat hela, fis net, cincin, payang dan sejenisnya. Namun Permen itu hanya bermanfaat untuk nelayan di daerah Jawa Tengah dan Pantura saja. Sedangkan untuk Sumut, Permen tersebut terkesan sebagai pemicu konflik nelayan.

“Dalam tiga bulan belakangan ini konflik antara nelayan sudah berulangkali terjadi yang diawali dari daerah Asahan dengan ditangkapnya enam kapal nelayan. Kemudian pindah ke Tanjungbalai, Langkat dan terakhir pembakaran pukat teri tarik dua kapal di Belawan,” katanya.

Ditambahkan Jhoni, berdasarkan statistik tahun 2014 ada sebanyak 11. 350 alat tangkap yang dilarang di Belawan jika satu alat tangkap ada 10 nelayan maka sekitar 110.000 nalayan akan kehilangan mata pencaharian. “Itu sebabnya sudah ada pengusaha perikanan yang pindah ke negara lain karena peraturan yang telah dikeluarkan namun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Wadir Polair Polda Sumut AKBP R Sinambela mengatakan, jika Permen No. 71 tahun 2016 dilaksanakan, maka sebanyak 90 persen nelayan Sumut tidak akan bisa melaut karena hampir semua alat tangkapnya bermasalah.

Ketua Asosiasi Nelayan Cumi Tanjungbalai Khairul Rasyid  mengatakan, sejak Permen KP 71 tahun 2016 diberlakukan sekitar 80 kapal nelayan pencari cumi tidak bisa melaut. Akibatnya, kehidupan perekonomian ratusan keluarga nelayan tersebut terancam. “Yang mengherankan kenapa Permen tersebut hanya berlaku di Jawa Tengah dan Pantura dan apakah Sumut bukan bagian Indonesia,” katanya.

Burhan Simanjuntak, nelayan pukat tarik atau gerandong dari Pagurawan mengatakan, kapal ikan gerangdong terbagi dua yakni gerandong khusus tangkap ikan teri dan gerandong tangkap ikan.

“Permen yang kita bahas ini menjadi biang kerok karena dikeluarkan tanpa memperhatikan kondisi di lapangan. Alat tangkap di laut indonesia beda, sehingga kami mohon pemerintah jika membuat aturan harus dicocokkan dengan kondisi laut di Indonesia yang bebeda,” katanya.

Binder Siahaan, pekerja kapal ikan mewakili Asosiasi Nelayan Sibolga mengatakan ukuran kapal pukat hela di Sibolga minimal 30 GT dengan jumlah awak kapal satu kapal sebanyak 18 orang. Sehingga bagi nelayan Sibolga, Permen KP No 71 tahun 2016 tidak dipermasalahkan. “Munculnya konflik antar nelayan di Sumut ini karena salah presepsi dan dikeluarkan tanpa melihat kindisi lapangan,” katanya. (h03)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here