KPU Isyaratkan JR Saragih TMS

0
2753
Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain. Waspada/Rizky Rayanda

MEDAN (Waspada): Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut isyaratkan akan tetap men Tidak Memenuhi Syarat kan (TMS) JR Saragih sebagai calon Gubernur Sumut dalam Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2018. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut menyerahkan seluruh keputusan kepada KPU.

Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain, Selasa (13/3), mengatakan saat pihak JR Saragih, KPU dan Bawaslu bersama sama melegalisir ijazah ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, KPU baru tahu bahwa yang dilegalisir itu adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dan bukan ijazah. Katanya, kami juga tahunya dari Kepala Suku Dinas Pendidikan ibu Zubaidah. Saat singgung soal amar putusan Bawaslu bahwa yang dileges itu adalah fotocopy ijazah, Zubaidah tetap mengatakan bahwa yang hari ini dilakukan hanyalah legalisir SKPI.

Terkait hal itu, Iskandar mengatakan putusan Bawaslu nomor dua jelas mengatakan bahwa memerintahkan pemohon dalam hal ini JR Saragih untuk melakukan legalisir ulang ijazah SMA milik pemohon kepada instansi berwenang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku terkait legalisir bersama sama dengan KPU. Katanya, putusan tersebut tidak bisa ditawar-tawar, dan apa yang sudah diputuskan itu harus dijalankan.

“Dalam amar putusan itu tidak boleh ada penafsiran lain. Sehingga apa yang diputuskan, ya itu yang harus dilaksanakan,” tandasnya. Saat ditanya kapan KPU akan melakukan pleno untuk memutuskan status JR Saragih, Iskandar mengatakan bahwa sebelum tanggal 16 Maret sesuai ambang batas Bawaslu akan segera memplenokan hasil tindak lanjut putusan Bawaslu tersebut. “Apakah nanti JR Saragih TMS atau MS, nanti diputuskan pada pleno,” tandasnya.

Terkait adanya ancaman dari JR Saragih yang akan mempidanakan KPU jika KPU tidak mengakui legalisir SKPI JR Saragih, Iskandar mengaku siap jika hal itu dilakukan JR Saragih. Kita profesional saja dalam melaksanakan tugas, jika dipanggil untuk diperiksa, ya kita datang dan akan kita hadapi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan menyerahkan semua keputusan itu ke KPU. Katanya, Bawaslu menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan KPU dalam pelaksanaan putusan Bawaslu Sumut yang memerintahkan legalisir ulang ijazah JR Saragih. Apakah SKPI memenuhi syarat atau tidak, hal itu sepenuhnya kewenangan KPU Sumut. “Kami kan tidak bisa menilai pelaksanaan putusan kami,” kata Syafrida. Pada prinsipnya kata dia, Bawaslu hanya memerintahkan para pihak baik JR Saragih dan KPU untuk bersama-sama melakukan legalisasi ulang terhadap dokumen pendidikan, yaitu ijazah JR.”Jika dalam praktiknya bahwa bukan ijazah tapi SKPI yang dilegalisir kami tidak berhak untuk menilai itu. Kewenangan untuk menilai itu ada pada KPU,” jelasnya.

Menurutnya, setelah proses legalisir SKPI yang kemudian diserahkan ke KPU  Sumut dalam pemenuhan persyaratan calon, maka KPU Sumut sesuai ketentuan akan membuat berita acara khusus terhadap dokumen yang diserahkan. Apabila KPU Sumut menilai SKPI itu memenuhi syarat, maka KPU harus membatalkan SK 07 tanggal 12 Februari tentang penetapan Paslon dan menetapkan JR-Ance sebagai pasangan cagub dan cawagub. Sementara bila sebaliknya, JR masih punya hak mengajukan permohonan sengketa ke PTTUN. (crds)

baca juga KPU Melampaui Kewenangan Jika TMS Kan JR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here