KPU Melampaui Kewenangan Jika TMS Kan JR

0

MEDAN (Waspada): Sekretaris Departemen Dalam Negeri Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Abdullah Rasyid, Selasa (13/3), meminta kepada Komisi Pemilihan Umum agar tidak punya agenda setting di balik persoalan legalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) JR Saragih. KPU dinilai melampaui kewenangan jika tidak mengakui SKPI JR Saragih.

Abdullah Rasyid (foto) mengatakan, KPU Sumut dalam menyikapi hal ini juga harus arif dan bijak dalam mengambil keputusan. Jangan juga KPU terkesan apriori dan terlihat punya agenda setting sendiri, sehingga keputusannya merugikan banyak pihak. Katanya, jika kita membaca kembali putusan bawaslu, jelas yang diminta adalah klarifikasi terhadap ijazah.

Katanya, kita sama-sama tahu bahwa sudah jelas menurut aturan dan perundangan yang berlaku dikatakan, SKPI adalah juga sama dengan ijazah, jadi dalam hal ini gak ada yang dilanggar, karna terbitnya SKPI adalah sebagai pengganti ijazah formal yang resmi. “Ijazah dan SKPI itu sama sama diakui oleh Undang Undang (UU) dan legalisir SKPI JR Saragih itu sah dan dileges disaksikan langsung oleh KPU,” tandasnya.

Menurut Rasyid, jika KPU tidak menerima SKPI sebagai pengganti ijazah JR Saragih yang hilang, maka KPU dalam hal ini melampaui kewenangan.

Sementara itu, Kuasa Hukum JR Saragih Ikhwaluddin Simatupang menambahkan kekuatan SKPI ini sendiri ditemukan dalam ketentuan KPU dalam tata cara pencalonan. “Jika ijazah hilang itu bisa dibuktikan dengan SKPI,” katanya.

Dijelaskannya, untuk menerbitkan SKPI itu sendiri harus melalui beberapa tahapan antara lain, surat keterangan hilang dari polisi dan proses lagi di Dinas Pendidikan. “Ini semua sudah terpenuhi, jadi tidak ada alasan KPU untuk menolak pasangan JR-Ance sebagai calon,” tutupnya. (crds)

baca juga KPU Isyaratkan JR Saragih TMS

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here