KPU Akan Patuhi Putusan PT TUN

0
224
Suasana persidangan di PT TUN Medan, Senin (12/3).

MEDAN (Waspada): Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mematuhi putusan hukum dalam sengketa pencalonan JR Saragih di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan. Tidak ada keinginan KPU untuk melawan putusan hukum seperti halnya mereka mematuhi putusan Bawaslu Sumut dalam sengketa ini.

Hal itu dikatakan Anggota KPU RI Wahyu Setiawan yang dihadirkan sebagai saksi fakta oleh KPU Sumut pada sidang di PT TUN Medan, Rabu (14/3). “Kita akan patuhi PT TUN. Seperti ajudikasi PBB, kita tidak menggunakan hak kita (untuk melawan),” kata Wahyu, sesaat sebelum memberi kesaksian di PT TUN.

Kata dia, pihaknya tentu saja punya pertimbangan kompleks, ya namanya hak, tergantung pertimbangan kita tentang putusan. Kita juga berfikir manfaat, kepastian hukum, ada banyak pertimbangan.

Menurut Wahyu, legalisir SKPI yang dilakukan JR Saragih bukanlah pelaksanaan putusan Bawaslu Sumut. Bawaslu Sumut, kata dia, memerintahkan legalisir ulang ijazah/STTB JR Saragih secara bersama-sama.

“KPU wajib melaksanakan putusan Bawaslu. Dalam putusan disebutkan pemohon harus melakukan legalisir secara bersama-sama. Yang dilegalisasi ulang adalah ijazah bukan dokumen lain.

Kenapa harus dileges? Karena ijazah itu yang disertakan dalam persyaratan pencalonan,” katanya.

Saat ditanya lantas mengapa KPU menerima SKPI milik Sihar Sitorus, Cawagub nomor urut 2, namun menolak SKPI JR? Kata Wahyu, bahwa konteksnya berbeda, SKPI itu menjadi relevan saat proses pendaftaran pencalonan di awal.

Sementara itu, Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Demokrat Abdullah Rasyid menegaskan, Pasal 42 Ayat 2 Huruf p PKPU No 3/2017 menyebutkan bahwa fotokopi Ijazah/STTB  yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c. Itu jelas persyaratan calon yang harus dipenuhi. Sedangkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diatur dalam Pasal 50 PKPU No 3/2017.

“Atas dasar itu pula KPU Sumut menerima pendaftaran Sihar Sitorus yang menyerahkan SKPI sebagai syarat pengganti ijazahnya. KPU menafsirkan bahwa SKPI sah sebagai pengganti ijazah. Kini, ada putusan Bawaslu  terkait fotokopi ijazah yang dilegalisir. KPU berpendapat mereka mengikuti keputusan Bawaslu soal ijazah,” tuturnya.

Jika KPU menafsirkan boleh menerima SKPI milik Sihar Sitorus sebagai pengganti ijazah, padahal dalam Pasal 42 Ayat 2 Huruf p PKPU No 3/2017, tidak pernah disebutkan adanya SKPI maka terhadap JR Saragih, KPU juga harus berlaku adil. SKPI milik JR Saragih yang sudah dilegalisir Suku Dinas Pendidikan Jakpus juga harus diakui sebagai ijazah, seperti KPU mengakui SKPI milik Sihar Sitorus.

KPU Sumut sendiri sampai saat ini belum memutuskan, apakah menetapkan JR Saragih atau tetap membatalkan pencalonan mereka. Saat ini, proses sengketa pencalonan masih bergulir di PT TUN.

“Belum tahu, nanti ketua yang akan mengundang untuk pleno,” kata anggota KPU Sumut Benget Silitonga saat ditanya terkait jadwal pleno KPU Sumut. Pleno KPU Sumut akan memutuskan apakah JR-Ance menjadi Paslon atau dicoret. (cra/crds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here