Protes Transportasi Online, Penarik Betor Demo Ke Kantor Gubsu

0
123
PULUHAN betor diparkir di Depan Kantor Gubsu Jl. Diponegoro Medan, Rabu (14/3). Waspada/Amir Syarifuddin

MEDAN (Waspada): Seratusan penarik becak bermotor (Betor) yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumut Jl. Imam Bonjol Medan, Rabu (14/3). Mereka menuntut pemerintah berlaku adil dalam menerapkan aturan terkait transportasi online yang dinilai diskriminatif.

Salah seorang tukang becak, Abu Saman mengatakan, akibat beroperasinya transportasi online di Medan, pendapatan tukang becak turun drastis. “Biasanya dalam sehari kami bisa bawa pulang Rp100.000, sekarang hanya Rp30.000,” katanya.

Kondisi itu menyebabkan tukang becak kewalahan membiayai kebutuhan mereka. Hidup di kota dengan pengeluaran harian yang cukup tinggi, mereka harus bekerja lebih keras untuk memperoleh penghasilan yang lebih banyak. Bahkan, beberapa dari mereka harus menarik becak hingga tengah malam.

Mereka juga kewalahan membiayai kebutuhan anak sekolah. Bahkan, menurut dia, ada beberapa anak tukang becak yang putus sekolah karena orangtuanya tak lagi mampu membayar uang sekolah. “Kondisi saat ini membuat para tukang becak menderita,” sebutnya.

Begitupun, kata dia, sulit meminta regulator untuk menghapus transportasi online yang telah beroperasi. Mereka hanya meminta pemerintah untuk membuat dan menerapkan aturan dengan adil, tanpa ada perlakuan khusus yang seolah-olah memanjakan para penarik transportasi online.

Sebagai perbandingan, sebut dia, saat ini para driver taksi online diwajibkan untuk melakukan uji KIR. Namun, pemerintah justru menggratiskan biaya uji KIR. Sementara biaya pengurusan SIM untuk transportasi online hanya dikenakan Rp100.000. Padahal, jika disatukan, biaya uji KIR dan pengurusan SIM bisa mencapai Rp700.000. “Sedangkan kami sebagai tukang becak, tak ada diberikan fasilitas seperti itu. Urus SIM juga masih mahal,” ujarnya.

Mereka menuntut pemerintah untuk lebih tegas dan konsisten menerapkan aturan. Mereka juga meminta pemerintah memasukkan tukang becak dan keluarganya sebagai peserta penerima bantuan sosial mulai dari Rastra, KIS, KIP, KUBE, PKH hingga bantuan sosial lainnya yang diprogramkan pemerintah.

Hal ini dinilai mendesak, karena perekonomian para tukang becak mengalami penurunan cukup signifikan. “Jika tak begini, akan semakin banyak masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan tanpa diperhatikan pemerintah,” tuturnya.

Setelah melakukan beberapa orasi, sejumlah perwakilan penarik betor itu diterima Sekretaris Dishub Sumut, Darwin Purba. Dalam pertemuan itu Darwin menjanjikan akan menyampaikan keluhan penarik betor tersebut kepada Gubsu yang saat ini dinas luar. Darwin juga mengatakan  akan menyampaikan masalah tersebut ke pusat untuk koordinasi. (m28)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here