Pilkada Dan Pilgubsu Berpotensi Konflik

0

MEDAN (Waspada): Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli menyesalkan pernyataan salah satu komisioner KPU yang menyebutkan DPRD Sumut tidak ada hak untuk mengevaluasi KPU. KPU hanya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilu kepada KPU RI.

Nezar Djoeli menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Sumut, Polda Sumut, Polresta Medan dan KPU Sumut, Selasa (17/4).

“KPU dan Komisi A merupakan mitra sejajar. Kami tidak mengintervensi mau pun mencampuri kinerja KPU. Tapi penganggarannya kita berhak tau. Rakyat perlu tahu anggaran itu digunakan untuk apa saja, dan apakah sudah tepat. Saya kecewa dengan pernyataan tersebut. Jangan sampai kemitran kita ini dirusak oleh ego kita masing-masing,” tegas Nezar.

Mendengar hal ini, Komisioner KPU Benget Silitonga mengaku tidak bermaksud seperti yang diungkapkan itu. “Saya ditanya wartawan. Saya sebut memang kami bertanggungjawab kepada KPU RI. Tapi kalau DPRD ingin tahu, tidak masalah, dan sekarang buktinya kami hadir,” sebutnya.

Potensi konflik

Dalam RDP tersebut terungkap Pilkada dan Pilgubsu di Sumut memiliki potensi konflik. Potensi tersebut harus diantisipasi agar pesta demokrasi tersebut dapat berjalan lancar.

Kasubdit Waster AKBP JHS Tanjung, menyebutkan beberapa potensi konflik tersebut. Dari delapan daerah yang menggelar Pilkada, tujuh di antaranya digelar lebih awal agar serentak dengan Pilkada lainnya. Hal ini diprediksi menimbulkan efek negatif, baik dari aspek birokrasi mau pun keamanan. Beberapa Pilkada tersebut yakni Taput, Batubara, Dairi, Langkat, Deliserdang, Paluta dan Palas.

“Kerawanan ini akan kita pilah. Kita lihat sejarah Sumut yang terkait kerawanan. Ada kejadian di Tapteng, tidak bisa kita tinggalkan, dilakukan pencoblosan dua kali. Di Samosir, kebakaran kantor PPK yang diduga disengaja untuk menghilangkan semua surat suara. Ini harus diantisipasi, sudah kita petakan. Termasuk di Karo, selain terkait bencana alam. Di Nias Selatan, Humbahas, pada prinsipnya sama, sabotase dan pembakaran,” ujarnya.

Terkait hal itu, Poldasu mengakomodir potensi masalah secara keseluruhan. Pihaknya mengaku sudah melakukan pemetaan. Potensi konflik batas wilayah, juga harus mendapat perhatian. Ketika perbatasan belum secara defenitif ditetapkan, pertentangan satu kabupaten dengan lain mungkin terjadi. Batas wilayah Medan dan Deliserdang, Sibolga dan Tapteng tarik menarik antar wilayah bisa terjadi.

“Bisa saja terjadi eksodus, masyarakat Karo banyak bermukim di kasawan Aceh Tenggara. Termasuk juga kerawanan bencana, seperti banjir, tanah longsor dan gunung meletus yang harus kita antisipasi. Akan sulit kita nantinya kalau tidak sekarang diantisipasi,” tambahnya.

Distribusi logistik juga menjadi titik kerawanan. Beberapa daerah yang sulit dijangkau seperti Pulau Asu dan Pulau Batu-batu di Nias. KPU diminta menjamin distribusi logistik di daerah-daerah tersebut. Untuk antisipasi hal tersebut, Poldasu melakukan pagelaran rencana pendistribusian dan penyebaran kekuatan personel melibatkan TNI dan Linmas.

Sedangkan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menyebutkan tahapan Pilkada 2018 yang beriringan dengan Pilpres 2019 akan berpotensi memunculkan kerumitan pelaksaan teknis. Selain terdapat 1,5 juta penduduk yang belum merekam data e-KTP, pada Pilpres 2019 nantinya penggunaan Suket juga tidak lagi diterima.

Dalam mengantisipasi potensi konflik tersebut, KPU selalu melakukan koordinasi dengan kepolisian, termasuk potensi bentrok antar tim kampanye di lapangan. Untuk itu dilakukan koordinasi agar tidak terjadi benturan kampanye di waktu yang sama. KPU mengundang tim kampanye dan menerbitkan SK agar tidak terjadi benturan tersebut.(h02/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here