DPRK Aceh Tamiang Kritisi Program Kerja SKPK 2017

0
41

ACEH TAMIANG (Waspada): Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang mengkritisi program kerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dijajaran pemerintahan setempat melalui rekomendasi DPRK terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Aceh Tamiang tahun anggaran 2017.

Adapun rekomendasi DPRK Aceh Tamiang yang dibacakan Sekretaris Dewan Syuibun Anwar dalam sidang istimewadipimpin Ketua DPRK Fadlon,SH didampingi Juanda, SIP, Senin (23/4) di ruang sidang utama antara lain, meminta Bupati dapat memberikan perhatian serius terhadap tenaga guru bakti yang mengajar di pedesaan dan terpencil supaya bisa diangkat menjadi tenaga Pegawai Daerah Perjanjian Kerja (PDPK).

Untuk peningkatan mutu pendidikan, agar menjalin komunikasi dan koordinasi yang intens antara Disdikbud, Majelis Pendidikan Daerah dan BKPSDM dalam hal mendata tenaga guru PNS dan non PNS yang berada di sekolah-sekolah sehingga terjadinya pemerataan tenaga pengajar di seluruh tingkatan sekolah di Aceh Tamiang.

Menyangkut pembangunan prasarana, agar ke depan memilih konsultan yang benar-benar memiliki kompetensi yang baik.Karena banyak sumber dana berasal dari Otonomi Khusus (Otsus) tidak terserap dan menjadi silpa pada Disdikbud Aceh Tamiang, hal itu penting dalam menghitung anggaran terhadap sebuah bangunan bisa lebih akurat, serta bagi konsultan agar dapat turun ke lapangan sebelum membuat perencanaan.

Bahkan diminta juga Disdikbud Aceh Tamiang supaya tidak mudah memberikan PHO terhadap hasil pekerjaan sampai betul-betul pekerjaan tersebut hasilnya sesuai diharapkan.

Sedangkan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perembuan dan KB (PMKPKB) Aceh Tamiang diminta agar pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) selektif dan diperketat pengelolaannya agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.

Hal lainnya adalah perbaikan Qanun atau Peraturan Bupati terkait penggunaan ADD, sehingga bisa menimalisir terjadinya kesalahan. DPRK Aceh Tamiang juga merekomendasikan agar Dinas Sosial bisa melakukan pendataan ulang terhadap penerima bantuan beras sejahtera dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar realisasi bantuan itu tepat sasaran, karena selama ini dinilai masih ada yang belum tepat sasaran.

Sedangkan untuk Baitul Mal Aceh Tamiang, Dewan merekomendasikan agar penyaluran bantuan bagi masyarakat berumur 75 tahun ke atas agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Aceh Tamiang, sehingga bantuan itu bisa disalurkan merata di 12 kecamatan.

Selain itu, program bantuan rumah duafa yang dilaksanakan Baitul Maal harus merata di setiap kecamatan dan penerima bantuan rumah harus masyarakat yang sudah berumur tua dan miskin,serta tidak mempunyai rumah, dan Badan Amil yang ditugaskan di kecamatan diharapkan benar-benar bekerja sehingga masyarakat mengetahui program yangada pada Baitul Mal.

Rekomendasi DPRK Aceh Tamiang juga disampaikan untuk Dinas Dayah Aceh Tamiang agar segera berkoordinasi dengan BKPSDM guna mengusulkan tenaga PNS dan Non PNS yang dibutuhkan, serta mengajukan anggaran untuk operasional dinas dan pengadaan mobiler.

DPRK Aceh Tamiang juga meminta Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dapat menggali potensi kelauatan dan perikanan untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan, salah satunya bisa di bangun kerjasama dengan BUMD yang adadi Aceh Tamiang, terutama dalam mengelola tambak-tambak terlantar serta mensosialisasikan masyarakat nelayan untuk bergabung dalam asuransi nelayan.

Sementara Dinas Kesehatan diminta menyiapkan Standar Operasi Pelayanan (SOP) guna meningkatkan pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas, Pustu dan Poskesdes.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Razuardi mengharapkan kepada masing-masing kepala SKPK untuk mencatat apa yang telah direkomendasikan DPRK terhadap LKPj 2017 supaya dijadikan pedoman guna perbaikan pada tahun mendatang.(cri/B)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here