Menteri Agama Yang “Kreatif”

0
Chazali H.Situmorang.[DOK]

JAKARTA (Waspada) : Oleh : Dr.H.Chazali H.Situmorang,Apt,M.Sc

Lukman Hakim Saifudin dilantik sebagai Menteri Agama menjelang akhir periode Presiden SBY, 9 Juni 2014 sampai ddngan 20 Oktober 2014. Nasibnya baik, oleh Presiden Jokowi dilanjutkan sebagai Menteri Agama yang dilantik 27 Oktober 2014.

Tidak jelas apakah pada periode Jokowi penunjukannya sebagai Menteri Agama mewakili partai PPP atau unsur profesional. Yang pasti beliau adalah aktivis dan pengurus PPP.

Keberuntungannya sebagai Menag padal awalnya asdalah mengantikan Surya Darma Ali yang terjerat kasus korupsi dan dipenjara. SBY tidak mungkin mempertahankan SDA lagi karena itu menunjuk LHS sebagai Menteri Agama yang sebelumnya anggota DPR dari PPP.

Dalam kariernya sebagai Menag tidaklah selalu berjalan mulus. Banyak kasus-kasus lama maupun baru di Depag yang harus diselesaikannya. Soal kasus korupsi pencetakan Al-Quran, LGBT, traveling Umroh,  dana haji untuk infrastruktur dan  lainnya.

Walapun banyak masalah yang dihadapi, Menag LHS tidak kehilangan rasa humor dan kreatifitasnya mengusik perasaan ulama, ustazd dan mubaligh yang selama ini sudah mengabdikan umurnya untuk dakwah dan syiar Islam. Ada dua kreatifitas LHS yang menggemparkan kehidupan keagamaan Umat Islam yaitu rencana untuk sertifikasi Ulama, Mubaligj, Ustazd oleh Kementerian Agama melalui lembaga serifikasi yang ditunjuk.

Para tokoh dan ulama geger, ormas Islam protes. Berbagai kekesalan dan kekecewaan dialamatkan kepada LHS. Pejabat tinggi yang ditunjuk kedodoran dan kalang kabut untuk memberikan penjelasan dan justifikasi terhadap kebijakan tersebut. Akhirnya kebijakan “kreatif” tersebut berhenti begitu saja. Senyap. Tetapi bukan berarti berakhir.

Sepertinya ada kejengkelan atau kekesalan, atau kemarahan dari LHS atau orang yang di”takuti”nya terhadap para mubaligh yang begitu saja ngomong seenaknya menyalahkan pemerintah. Mengkritik pemerintah dan adanya suasana yang mengkriminalisasikan Ulama. Di satu sisi kompetensi, jam terbang dan jiwa kebangsaannya sangat rendah menurut ukuran LHS yang juga tidak diketahui seberapa dalamnya kemampuannya mengukur ketiga hal tersebut.

Setelah tiarap beberapa lama, dan sempat sakit dilibas ikan pari, setelah sembuh rupanya sifat “kretifitas”nya timbul lagi.  Tanpa didahului oleh gejala alam seperti angin puting beliung, pada pertengahan Mei 2018 LHS me-rilis 200 daftar nama mubaligh yang direkomendasikan “layak” untuk mengisi ceramah-ceramah, dakwah di Mesjid msaupun sebagai Khatib Jumat tentunya. Ada 3 alasan dasar penunjukan 200 nama mubaligh tersebut.

Pertama dari kompetensi. Terlihat jejeran pendidikan doktor atau master dan fasih bahasa Inggeris dan atau bahasa Arab. Yang tidak bergelar ada juga tetapi sudah kondang sebagai Mubaligh yang punya follower ribuan jemaah.

Tampaknya hasrat LHS untuk terus mempertahankan “kreatifitas”nya  sudah harga mati. Walaupun sudah banyak para pihak, para tokoh, para Ulama, para Ormas menyarankan agar kebijakan tersebut dicabut.  Bahkan di berbagai medsos dan yideo beredar ungkapan kemarahan, kekesan dan maaf terkadang tidak pantas didengar. Apalagi di dengar oleh umat lain. Miris perasaan ini. Boleh jadi ini pertama kali saya mendengar seorang Menteri apalagi Menteri Agama di “hujat” secara tajam. Apalagi ada yang mengatakan menciptakan blunder.

Bahkan  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengungkapkan sejumlah perjuangan Presiden Joko Widodo menghapuskan persepsi publik mengenai ketidakramahan pemerintah Indonesia terhadap umat Islam, khususnya Ulama.

Mendatangi  pesantren-pesantren di Tanah Air, bertemu ulama, hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan umat Islam, misalnya. Namun, menurut Zulkifli, usaha itu akhirnya sia-sia, karena Kementerian Agama kerap membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan upaya Presiden. Teranyar, dengan merilis 200 nama mubalig, yang muaranya bergulirlah wacana sertifikasi ulama di Indonesia.

“Saya kira blunder besar yang dilakukan Menteri Agama. Secepatnya tarik dan meminta maaf. Pemerintah kita ini dikesankan tidak ramah terhadap para ulama. Umat Islam. Dikesankan, tanda kutip,” kata Zulkifli Hasan dalam acara ILC yang ditayangkan tvOne, Selasa malam, 23 Mei 2018.

“Presiden bekerja keras untuk menetralisir itu, hampir seluruh pesantren, Presiden datang. Setiap ada acara Islam, Presiden datang. Di mana pun, bahkan saya beberapa kali menemani, untuk menghapus stempel bahwa pemerintah tidak ramah ulama dan umat Islam. Bekerja keras Presiden. Tiba-tiba Kemenag melakukan politik belah bambu,” Zulkifli menambahkan.

Zulkifli mensinyalir ke skenario awal mensertifikasi mubaligh, sambil menerapkan politik belah bambu. Yaitu ada yang ditarik keatas dan ada yang ditekan kebawah. Seperti membelah bambu.

Lalu apa sikap LHS. Jalan terus. Emangnya gua pikirin. Sepanjang Presiden masih diam LHS jalan terus. Rupanya Wapres yang resah. Dimaklum karena beliau asdalah Ketua Dewan Mesjid Indonesia. Idealnya dibutuhkan tidak kurang dari 300 ribu mubaligh untuk mengisi dakwah di jutaan mesjid di Indonesia. Lalu dipanggil  LHS selasa (22 /05/2018). Sempurnanakan daftar mubaligh tersebut pinta Wapres kepada LHS.

Mungkin saja dalam hati LHS, bagaimana menambahkan sampai 300 ribu. Bagaimana menyaringnya sesuai “kemauannya”. Bisa-bisa akan terjadi serangan balik ke LHS dengan masuknya para Mubaligh yang suka mengkritik pemerintah, yang istiqamah, yang tidak bisa diajak kompromi untuk hal-hal jahat dan menyimpang.

Mencermati  kebijakan Wapres pak JK, yang meminta LHS menyempurnakan daftar mubaligh ( menambah), bisa jadi dibutuhkan 300 ribu orang, dapat mengandung  makna ( pikiran saya dan belum tentu benar)  “ hai LHS hentikan sajalah memnbuat daftar itu”. “Masih banyak kerja, kerja, kerja lain yang belum diselesaikan. Pekerjaan itu lebih banyak mudarat dari manfaatnya”.

Ada juga yang menarik apa yang dikatakan Ketua MUI Pusat KH.Ma’ruf yaitu mendukung langkah Kemenag. Menurut Ma’ruf, daftar mubaligh tersebut sangat penting. Asalkan daftar nama itu sudah diverifikasi oleh tim yang disiapkan MUI.

Suatu ungkapan yang bijak dari seorang Ketua MUI dihadapan Menag LHS yang datang menghadap meminta tausyiah.  Kalau aqal sehat yang bekerja bisa diterjemahkan “urusan dafar nama serahkan saja pada MUI, biar MUI yang verifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya”. Tugas Pak Menteri tolong alokasikan saja dana APBN. MUI akan bekerja professional memverifikasi para Mubaligh yang kompetensi tinggi, berpengalaman dan berorientasi kebangsaan.

Serahkanlah sesuatu pekerjaan itu pada ahlinya. Jika tidak tunggu saja saatnya akan datang kehancuran. Kata nasehat itu sudah lama kita dengar dan menjadikan kata-kasta yang penuh makna  bagi mereka yang mau bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini.

Jika polemik ini tidak dihentikan LHS, jangan suruh masyarakat menghentikannya. Itu sesuatu yang mustahil.  Agar LHS tidak menjadi krikil di sepatu Pak Jokowi, tidak ada jalan lain  kecuali mengeluarkan krikil tersebut dari sepatu.

(Penulis merupakan Putra Deli Serdang, Alumni USU, Mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dosen Fisip Unas FISIP UNAS, Menetap di Jakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here