Dana Desa Jadi Ajang Politisasi

0
94
Waspada/Ist Aripay Tambunan
Waspada/Ist Aripay Tambunan

MEDAN (Waspada): Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Aripay Tambunan menilai, penggunaan dana desa yang tidak sesuai aturan oleh kepala desa bisa jadi ajang politisasi. Sebab, kepala desa menjadi mudah untuk ditakut -takuti oleh oknum tertentu, sehingga mudah digiring mendukung pasangan calon tertentu.

“Jadi ada rasa tidak aman karena dibidik oleh oknum tertentu, sehingga mudah digiring ke ranah politik. Apalagi digiring untuk mendukung pasangan calon tertentu,” kata Aripay Tambunan kepada Waspada, Rabu (13/6).

Sesuai aturan, lanjut Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut ini, kepala desa tidak boleh ikut mendukung paslon. Namun, karena mereka ada beban akibat penyalahgunaan dana desa, maka mudah dimasuki kepentingan politik.

“Beberapa kepala desa merasa ditakuti dengan cara mengelola dana desa. Harusnya kepala desa nggak perlu takut jika mengelolanya dengan benar. Apalagi keterlibatan kapolsek dapat mengawasi penggunaan dana desa sesuai aturan,” ungkapnya.

Dia menyarankan, kepala desa harus tranparan dalam mengelola dana desa lebih kurang Rp1 M, agar tidak mudah ditakut-takuti. “Jadi kalau ada rasa tidak aman karena merasa dibidik oleh oknum tertentu, maka jangan takut. Di atas segalanya ada hukum yang jadi panglima dalam menjalankan konstitusi,” imbuhnya.

Namun, sebaliknya jika dana desa yang dikelola kepala desa tidak berjalan dengan semestinya maka mudah dimasuki kepentingan politik. “Maka inilah jalan untuk mengintervensi pada paslon tertentu,” ujarnya.

Ditambahkannya, kalau dilihat daftar yang diadukan pada panwas tentang kecurangan mulai dari bagi suket (surat keterangan) di Deliserdang sampai mengumpulkan kepala desa di Asahan yang diduga digiring mendukung calon tertentu, dirinya pesimis ditindaklanjuti.

“Semua sudah disampaikan ke panwas. Namun saya menganggap mungkin tidak dapat ditindak lanjuti oleh Panwas. Saya merasa itu akan menjadi tumpukan kertas yang bisu tak bermakna. Maka peran masyarakat kita imbau untuk semua aktif mengawasi pilkada ini, Sebab, triliyunan anggaran APBD digelontorkan bisa tak mendapat manfaat yang berarti untuk kepentingan demokrasi di Sumut,” tambahnya. (h02/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here