GPA Desak Panwaslih Asahan Usut Tuntas Cagub Bertemu Apdesi

0
175
SEORANG demonstran membawa tulisan saat aksi di kantor Panwaslih Kab. Asahan. Waspada/Sapriadi/B
SEORANG demonstran membawa tulisan saat aksi di kantor Panwaslih Kab. Asahan. Waspada/Sapriadi/B

KISARAN (Waspada): Gerakan Pemuda Asahan (GPA) mendesak Panwaslih Kab. Asahan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran oleh Cagub Djarot Syaiful Hidayat, yang melakukan pertemuan dengan pengurus dan anggota Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Dalam pernyataan sikapnya, GPA menyatakan menemukan beberapa dugaan pelanggaran Pemilu dilakukan Cagub Djarot dengan anggota Apdesi pada Selasa 5 Juni lalu, yang diduga membagikan uang serta janji politik kepada para kepala desa. GPA mempertanyakan kapasitas Djarot dalam pertemuan itu. GPA meminta semua kepala desa di Sumut terutama di Kab. Asahan untuk bisa netral.

“Kami mendesak Panwaslih Kab. Asahan untuk dapat bekerja secara profesional dan tidak pandang bulu dalam pemeriksaan kasus indikasi money politik yang diduga dilakukan Djarot Syaiful Hidayat kepada kepala desa yang ada di Kab. Asahan, dimana telah terindikasi melanggar UU Pemilu dan UU Desa,” jelas Korlap DPP DPA Adi Chandra Pranata, dalam pernyataan sikap di kantor Panwaslih Kab. Asahan, Rabu (13/6).

Tidak hanya itu, Adi mendesak Panwaslih membantalkan/mendiskualifikasi pencalonan Djarot Syaiful Hidayat, apabila terbukti bersalah atas laporan yang sudah diserahkan masyarakat.

GPA juga meminta Bupati, Polres, KPU dan Panwaslih bersikap netral dan menjunjung tinggi profesionalitas jabatan dalam Pemilu Sumut, serta menindak kepala desa yang terindikasi mendukung salah satu calon dalam Pilgubsu.

“Mengingatkan kembali Apdesi Asahan, bahwa dalam AD/RT pada poin asas dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UU Dasar 1945 Bab III, pada sifat dan fungsi pasal 5 bahwa (1) Apdesi bersifat independen, dan (2) Independen sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak terlibat dan atau melibatkan diri dalam gerakan-gerakan yang mengarah pada kepentingan golongan, kelompok, poltik dan kekuasaan,” jelas Adi.

Sedangkan Ketua Panwaslih Kab. Asahan M. Irfan Islami Rambe, saat dikonfirmasi Waspada menjelaskan pihaknya sedang memproses laporan dugaan tersebut, sesuai dengan norma. Karena dalam Pemilu ini pada dasarnya seluruh masyarakat boleh ikut mengawasi.

“Kalau ada pelanggaran, ya harus dilaporkan. Kita masih dalam proses,” jelas Rambe.

Disinggung dengan rencana pemanggilan Ketua Apdesi dan oknum anggota DPRD terkait pertemuan Djarot dengan sejumlah kepada Desa, Rambe menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat, dan orang yang bisa dimintai keterangan, Panwaslih akan meminta keterangan orang tersebut.

Ditanya dengan apakah kasus ini akan terungkap kebenarannya sebelum atau sesudah Pilgubsu, Rambe menegaskan belum bisa memastikan, karena harus diproses sesuai peraturan.

“Gini ya, kalau masalah itu kita tidak bisa kasi secara apa, makanya yang jelas kita telah upayakan sesuai UU dan peraturan, apa yang harus kita buat, kita buat,” tegas Rambe. (a15/B)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here