Distan Labura Dapat Catatan Buruk

0

AEKKANOPAN (Waspada) : Kinerja Dinas Pertanian (Distan) Kab. Labura mendapat catatan buruk dikarenakan CSR untuk dana peremajaan perkebunan rakyat jauh dari target. Selain itu, ketidakhadiran pihak Distan Labura saat rapat elektronik Rencana Kerja (e-Renja), mendapat sorotan DPRD Sumatera Utara.

Padahal, Distan Labura diharap menjadi lokomotif dalam memperjuangkan nasib masyarakat. Selain itu, Labura layak menjadikan pertanian dan perkebunan jadi unggulan. Demikian dikatakan Drs Aripay Tambunan MM, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut yang membidangi pertanian dan perkebunan, Rabu (11/7).

“Banyak program yang harus disambut Dinas Pertanian Labura, baik program yang bersumber dari APBN termasuk ada dana yang akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pungutan dana hasil CPO, maupun dana bersumber dari APBD provinsi. Faktanya, usulan untuk dana peremajaan perkebunan rakyat juga belum ditindak lanjuti dengan baik yang sumber anggarannya dari pungutan CPO. Untuk hadir rapat penyusuna e-Renja di Dinas Perkebunan Provsu saja gak bisa hadir,” kata Aripay.

Menurut perwakilan Dapil Sumut 6 itu, saat ini semua program harus dibicarakan melalui e-Renja agar usul dari daerah dapat ditampung. Apa yang menjadi permintaan dan kebutuhan daerah harus dibicarakan melalui mekanisme yang benar, tidak bisa lagi usulan disampaikan dengan cara-cara tidak benar yang tidak sesuai dalam aturan perundang-undangan.

“Rapat e-Renja yang dilakukan di Dinas Perkebunan Provsu seharusnya dihadiri, karena sangat penting untuk menyampaikan usul kongkrit apa yang menjadi kebutuhan. Kalau tidak bisa Kadis Pertanian hadir, kan bisa diwakilkan kepada Kabid dan lainnya,” tambahnya.

Samsuddin Pardosi SE, Sekretaris Dinas Pertanian Labura mengakui sudah ada undangan rapat e-Renja beberapa waktu lalu, namun Kabid Perkebunan tidak bisa hadir. Selain itu, pihaknya mengakui CSR tahun lalu untuk peremajaan perkebunan jauh dari target.

“Undangan rapat e-Renja sudah sampai, namun saya tidak tahu mengapa Kabid Perkebunan tidak ikut. Saat ini Kabid Perkebunan lagi tugas luar. CSR tahun lalu untuk peremajaan perkebunan kita ajukan 825 hektare, namun yang lolos verifikasi sekitar 52 hektare, masih jauh dari berhasil karena beberapa kendala,” katanya. (Char)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here