Koalisi Parpol Berorientasi Pada Kekuasaan

0
36

MEDAN (Waspada): Pengamat Tata Negara Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Faisal Akbar, menilai koalisi yang  dibangun partai-partai politik (Parpol) saat ini hanya berorientasi pada kepentingan dan kekuasaan. Ideologi dan kesamaan politik bukan menjadi landasan, semua bersifat pragmatis.

“Semuanya demi kepentingan meraih kekuasaan. Kepentingan dan kekuasaan terkesan menjadi orang nomor satu di negeri ini, “ kata Dr. Faisal Akbar, Selasa (10/7). Dia menanggapi tentang percaturan koalisi partai-partai yang terbangun menjelang Pilpres 2019.

Faisal Akbar, melihat koalisi partai politik (Parpol) tidak lagi peduli  dengan ketidak sepahaman politik dan perbedaan ideology yang dimiliki. Bagi mereka, yang penting adalah tujuan politiknya.

Segala cara terbuka  dilakukan,walau harus menghilangkan nilai-nilai ideologi dan platform partai. Banyak contoh  menjadi cermin. Misalnya dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia menyebutkan bahwa Demokrat  tidak mempersoalan berkoalisi dengan partai manapun, yang terpenting sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  menempati posisi  Capres atau Cawapres.

Keputusan dari Partai Demokrat menyebutkan dengan siapapun berkoalisi tidak masalah, dengan catatan  AHY sebagai Capres atau Cawapres Begitu juga pemandangan pada Pilkada serentak  2018.

Kata Faisal Akbar, indeologi tidak lagi menjadi pedoman. Contohnya PDIP yang beridieologi nasionalisme, berkoalisi dengan PPP yang berazaskan Islam. Begitu juga didaerah lain, koalisi yang dibangun di luar dugaan, karena jelas diketahui kalau kedua partai yang berkoalisi berbeda ideologi.

Kondisi ini, kata Faisal Akbar,membuktikan  dalam politik tidak ada yang mustahil. Semua bisa dilakukan asal memiliki kepentingan yang sama. Di dunia politik juga kita mengenal istilah tidak ada teman sejati, tidak ada musuh yang abadi, hanya kepentinganlah yang abadi. “Kini kita yakin bahwa  tidak ada oposisi permanen, dan  tidak ada koalisi konsisten. Yang ada hanya koalisi kepentingan,’’ tegasnya.

Ditambah lagi,  Undang-undang  Pemilu yang membuat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) 20 persen  kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Keputusan ini  semakin memaksa  partai politik harus berkoalisi. “JIka UU ini tidak ada,  tentu setiap Parpol bisa mengusung cawapres sendiri tanpa harus berkoalis, mungkin di sini ideologi bisa menjadi sandaran,” sebutnya.

Idealnya, kata  Faisal Akbar,koalisi berorientasi pada kepentingan dan kekuasan tidak baik bagi pendidikan demokrasi jangan panjang. Karena itu, jika ada Parpol yang tetap mengedepankan ideologi, maka akan memiliki masa depan yang baik.

Potensi itu  ada pada PKS dan PAN. Meski sulit,  Faisal Akbar berharap, koalisi partai-partai politik diharapkan tidak berorientasi kekuasaan. Koalisi harus dibangun untuk menyelamatkan negara.  Kekuasaan harus digunakan untuk mengatasi persoalan negara demi kesejahteraan rakyat.(m49/I)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here