Lapas Over Kapasitas, Pemakai Narkoba Harus Direhabilitasi

0
42
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut bersama Kejati Sumut, Poldasu, BNN Sumut, Kanwil Hukum & HAM, Kesbangpol Provsu, dan lainnya, Selasa (10/7). Waspada/Ist
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut bersama Kejati Sumut, Poldasu, BNN Sumut, Kanwil Hukum & HAM, Kesbangpol Provsu, dan lainnya, Selasa (10/7). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada) : Sejumlah anggota dewan dari Komisi A DPRD Sumut, mempertanyakan pihak penyidik kepolisian dalam menerapkan pasal 127 UU Narkotika kepada tersangka.

Pasalnya, jika merujuk dalam pasal tersebut, para pengguna atau pemakai narkoba tidak harus ditahan dan sebagai korban mereka dianjurkan untuk direhabilitasi.Tapi saat ini terjadi, banyak pemakai narkoba ditahan atau dipenjara.

Padahal, terkait hal ini pada 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA 4/2010, yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Jika para korban penyalahgunaan narkoba direhabilitasi,setidaknya dapat menekan tingkat hunian Lapas dan Rutan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumut Priyadi mengatakan, saat ini penghuni Lapas dan Rutan di Sumut mencapai 31.605 orang. Jika melihat daya tingkat hunian kalau Rutan dan Lapas yang ada hanya berkapasitas 11.277 orang.

“Artinya memang kondisinya sangat over sekali. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 19.612 terkait penyalahgunaan narkoba,” ujar Priyadi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A DPRD Sumut, Selasa (11/07).

Kata Priyadi, total penghuni Lapas dan Rutan terkait narkoba, di 39 Lapas dan Rutan se Sumut, 13.013 merupakan pengedar dan juga bandar narkoba.

Sedangkan sisanya yakni 6.599 merupakan pengguna atau pemakai Priyadi mengatakan, seharusnya penyidiktidak ragu menerapkan aturan dan keputusan termasuk SEMA tersebut. “Seharusnya kita tak perlu memikirkan terlalu image yang berkembang dimasyarakat.  Apa yang menjadi kesepakatan atasan ya dilaksanakan di lapangan. Ya kalau memang perlu direhabilitasi setelah dinyatakan tim assesement, ya rehabilitasi,” tuturnya.

Image Masyarakat

Sebelumnya, Kabag Wassidik Dit Narkoba Poldasu AKBP Rinaldy mengaku, penyidik kerap khawatir dengan anggapan masyarakat kalau penyidik ‘bermain’ karena pengguna narkoba direhabilitasi.

Menurut dia, para penyidik berfikir dua kali untuk menerapkan Pasal 127 kepada tersangka. Beberapa alasan diutarakannya salah satunya terkait image negatif masyarakat terhadap rehabilitasi kepada tersangka.

Anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidy mengatakan, data Kemenkumham yang mengatakan Lapas dan Rutan Over Capasity patut menjadi pertimbangan adanya rehabilitasi.

Apalagi, dampak dari kondisi Lapas dan Rutan yang over memaksa petugas menggabungkan antara pengguna dan bandar narkoba. Akibatnya, seseorang yang tadinya hanya sebagai korban atau pengguna akan menjadi pengedar ataupun bandar selepasnya dari Lapas.

“Kita bukan mau melindungi atau membiarkan peredaran narkoba ini. Tapi setidaknya kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Satu sisi para korban harus mendapat rehabilitasi satu sisi kekhawatiran rehabilitasi menjadi momok negatif bagi penyidik.

Makanya Tim Assesment ini dan penyidik ini juga harus tegak, sehingga image negatif ini jugabisa diredam. Termasuk juga persoalan over capasity Lapas dan Rutan,” kata Ikrimah

.Sedangkan Aspidum Kejatisu Edward Kaban mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan rehabilitasi terhadap para pengguna. Begitupun dalam proses assesment memerlukan dana. “Apapun ceritanya semua harus didukung dengan dana. Termasuk tim assesmentini,” ujarnya. (h02/J)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here