Pemuda Muhammadiyah Tidak Terlibat #2019GantiPresiden

0
PENGURUS Pemuda Muhammadiyah Medan usai memberikan keterangan kepada wartawan di Medan, Kamis (19/7) sore. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan Eka Putra Zakran menegaskan, Pemuda Muhammadiyah tidak ikut dukung-mendukung aksi Deklarasi Akbar Gerakan Nasional Relawan #2019GantiPresiden dan Deklarasi Sekretaris Bersama (Sekber) Jokowi 2 Periode 2019.

Seperti diketahui, Deklarasi Akbar Gerakan Nasional Relawan #2019GantiPresiden dan Deklarasi Jokowi 2 Periode #2019TetapJokowi dilaksanakan di Medan, pada lokasi yang sangat dekat dan hari yang bersamaan, Minggu (22/7).

“Kita tetap istiqamah berada di jalannya, artinya kalau ada pernyataan atau indikasi anggota Pemuda Muhammadiyah ikut dukung mendukung, itu atas nama pribadi oknum tersebut,” kata Eka Putra Zakran didampingi pengurus lainnya, seperti Wakil Ketua Muhammad Irsyad, Muhammad Sundus, Hidayat, dan Wakil Sekretaris Irsan Armadi, Hadi Panggabean, Amnur Rifai Dewirsyah dan Ilham Syahputra, Kamis (19/7) sore.

Kata Eka, pihaknya sudah diskusi dengan Muhammadiyah Kota Medan, tentang kedua deklarasi tersebut. Hasilnya, Pemuda Muhammadiyah mengambil jalan tengah. “Karena itu kegiatan politik, maka Pemuda Muhammadiyah mengambil opsi jalan tengah. Kemudian kita tidak mau akibat dukung mendukung itu mengurangi nilai ukhuwah antar sesama khususnya warga Sumut,” tuturnya.

Hormati

Namun, sebut Eka, Pemuda Muhammadiyah menghormati kedua kegiatan tersebut. “Kita hormati kegiatan itu, tidak masalah, kita tidak menolak kegiatan itu. Tapi Pemuda Muhammadiyah, tidak ikut dukung mendukung. Kalau pribadi, silakan,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Muhammad Sundus juga mengingatkan kepada anggota untuk tidak membawa atribut Pemuda Muhammadiyah, jika menghadiri kedua kegiatan tersebut.

“Silakan, tapi jangan bawa atribut Pemuda Muhammadiyah. Lagipula instruksi dari pimpinan wilayah maupun pusat belum ada. Kita tidak mau mengambil langkah yang salah. Kami menunggu arahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” sebutnya.

Eka Zakran juga menyebutkan, modus-modus kampanye terselubung di luar jadwal resmi masa kampanye pemilu 2019, harus mendapatkan perhatian serius semua pemangku kepentingan Pemilu. Sebab tindakan tersebut berpotensi menguburkan prinsip-prinsip pemilu berintegritas.

Pelaksanaan kegiatan Deklarasi Akbar Gerakan Nasional Relawan Ganti Presiden maupun Jokowi 2 Periode termasuk bagian dari pencideraan demokrasi. Apabila ada alat peraga atau konten media yang isinya meresahkan masyarakat atau menimbulkan kerugian kepada seseorang, karena ada pihak yang berkepentingan untuk menjatuhkan orang tersebut sebelum dimulainya kontestasi pemilihan, maka tindakan tersebut telah mencederai asas-asas demokrasi.

“Pengawas Pemilu harus berpikir terhadap hal-hal tersebut dan tidak bersikap normatif atau cenderung memakai kacamata kuda, demi tegaknya demokrasi dan integritas pemilu. Sebagai polisi pemilu serta posisi pengawas pemilihan yang bersifat tetap selama 5 tahun dan tidak lagi ad hoc, maka sudah saatnya para pengawas Pemilu untuk berani mengambil tindakan tegas terhadap para pihak yang telah mencederai demokrasi dengan memanfaatkan lubang-lubang aturan pemilu yang ada,” tuturnya. (h02)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here