Pemerintah Tidak Serius Urus Umat Islam

0

* Vaksin MR Belum Miliki Sertifikat Halal

MEDAN (Waspada) : Pemerintah dinilai tidak serius mengurusi permasalahan umat Islam. Salah satu contohnya, terlihat dari sertivikasi halal vaksin campak atau Measles Rubella (MR).

Sudah tiga tahun Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk mengajukan sertivikasi halal, namun baru belakangan ini ditanggapi, setelah di lapangan terjadi masalah.

“Waktu melakukan vaksinasi MR kepada anak-anak beberapa waktu lalu, seolah-olah pemerintah sudah memiliki sertivikasi halal, padahal mereka sama sekali belum mendaftarkan vaksinasi itu ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, “ ujar Sekertaris MUI Sumut Dr. Ardiansyah, kepada Waspada, Senin (6/8).

Diterangkan Ardiansyah, melakukan vaksinasi tanpa melalui sertivikasi halal MUI, sama dengan mengabaikan amanat Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal yang dilindungi konstitus.

Menurut Ardiansyah, permalahan vaksin MR ini sebenarnya sudah berlarut-larut. Bukan terjadi tahun ini saja. “Kita sudah memperingatkan pemerintah. Saya sebagai sekertaris MUI sudah hampir tiga tahun terlibat dalam sosialisasi vaksin MR.

Saat sosialisasi, kami selalu berdebat mengapa Dinas Kesehatan belum mendaftarkan sertivikasi halal vaksin MR ini ke MUI,” ungkapnya Kata Ardiansyah, saat memberikan beberapa vaksinasi yang belum disertivikasi MUI kepada masyarakat, pe merintah kerap beralasan karena dalam keadaan darurat.

“Kondisi darurat itukan ada batasannya. Mau sampai kapan darurat ? Jangan ‘diributi’ dahulu, baru dibuat sertivikasinya. Seperti apa yang terjadi pada vaksin halal meningitis beberapa waktu lalu, ‘diributi’ dulu, baru jadi halal,”katanya.

Dikatakan Ardiasnyah, sertivikasi halal dari MUI dilindungi konstitusi. Tidak ada hak negara untuk mengatakan boleh atau tidak boleh. “Sebab itu bukan wilayah pemerintah. Halal dan haram itu wilayah agama.

Ulama yang bisa menentukan halal dan haram berdasarkan penelitian yang bersumber dari Alquran dan hadist,”ungkapnya. Setelah mendapat desakan, kata Ardiansyah, pada 3 Agustus 2018 pemerintah melalui Menteri Kesehatan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin, mengenai penggunaan Vaksin MR.

Salah satu point pentingnya, Menkes akan segera mengajukan sertifikasi halal atas produk vaksin MR .

“Menkes juga menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI. Sementara untuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan/kebolehan secara syar’i, tetap dilaksanakan,” sebut Ardiansyah. (cru)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here