Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan Dicabut

0
30

* Dorong Nelayan Kecil Lebih Kompetitif

MEDAN (Waspada) : Pemerintah Kota (Pemko) bersama DPRD Medan sepakat mencabut peraturan daerah (Perda) No. 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Persetujuan itu diputuskan melalui rapat paripurna DPRD Medan, Rabu (8/8).

Dengan pencabutan Perda itu, kewenangan Pemko Medan dalam mengelola izin usaha kelautan dan perikanan, khususnya bagi kapal perikanan dengan ukuran di bawah 10 Gross Ton (GT) dicabut.

“Dengan pencabutan Perda ini diharapkan bisa mendorong nelayan kecil untuk lebih kompetitif,” kata Ketua panitia khusus (Pansus) DPRD Medan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Paul Mei Anton Simanjuntak, saat membacakan rekomendasi Pansus di hadapan rapat paripurna dewan itu.

Menurut Paul Mei Simanjuntak, nelayan yang memiliki kapal di antara 5 hingga 10 GT merupakan nelayan kecil. Sehingga pemungutan retribusi dinilai cukup memberatkan. Sebagai ganti pencabutan Perda itu, nelayan kecil hanya wajib mengantongi Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) yang diterbitkan Pemko Medan.  “Penerbitan TPUIP tidak dikenakan biaya,” jelasnya.

Setelah mendengarkan rekomendasi Pansus, akhirnya seluruh fraksi di DPRD Medan sepakat menyetujui pengesahan Perda, dengan catatan Pemko Medan harus tetap memperhatikan kesejahteraan nelayan kecil. “Jangan sampai karena tidak ada pemungutan retribusi, pelayanan kepada nelayan jadi tidak maksimal,” kata juru bicara Fraksi Partai Golkar, Mulia Asri Rambe (Bayek).

Kemudian beberapa fraksi juga mendesak Pemko segera menyerahkan database nelayan kecil yang ada, untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada nelayan. Pemko Medan juga diminta untuk segara mensosialisasi pencabutan Perda tersebut, sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat, terutama nelayan.

Suka-suka

Sementara itu, menurut pengamatan Waspada, semakin hari anggota DPRD Medan semakin memperlihatkan sikap suka-suka mereka dalam bekerja. Hal itu setidaknya terlihat dari tingkat kehadiran mereka yang minim pada pelaksanaan rapat paripurna yang digelar.

Seperti pada rapat paripurna, Rabu (8/8), jumlah anggota dewan yang hadir sangat sedikit. Saat Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung, membuka rapat yang molor hingga pukul 11:00 tersebut, jumlah pimpinan dan anggota dewan yang hadir hanya 17 dari 50 orang jumlah anggota DPRD Medan.

Parahnya lagi, ada anggota dewan yang mengenakan busana TShirt dan celana jeans, saat menghadiri rapat paripurna. Seperti biasanya, rapat paripurna DPRD Medan digelar molor dari jadwal yang ditetapkan pukul 10:00.

Pada waktu itu, hampir tidak ada anggota dewan berada di ruang rapat paripurna. Termasuk saat Sekda Syaiful Bahri Lubis, hadir mewakili Wali Kota di ruang rapat, jumlah anggota dewan yang ada masih sedikit sekali.

Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung, membuka rapat pada pukul 11:00 dengan jumlah anggota pimpinan anggota dewan 17 orang. Rapat bisa dilaksanakan walaupun tidak korum, karena menurut Henry Jhon, itu merupakan rapat lanjutan. (m12/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here