Realisasi APBD 2017 Rendah , DPRD Sayangkan Hasil Kerja Pemko

0

MEDAN (Waspada): Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan menyayangkan masih banyaknya capaian hasil kenjerja yang belum dilaksanakan oleh pemerintah kota (Kota).

Karena realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 dinilai sangat rendah, hanya 79,82 persen. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra Surianto, pada rapat paripurna dewan, Rabu (15/8).

Agenda rapat paripurna hari itu adalah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksifraksi terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Berkaitan dengan LPj tahun 2017, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan selisih antara proyeksi dan realisasi yang sangat besar. Dimana dalam laporan realisasi APBD tahun 2017 terkait pendapatan secara akumulatif yakni realisasi pendapatan Rp4,40 triliun lebih, yang terdiri dari PAD sebesar Rp1,7 triliun lebih, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,2 triliun lebih.

Sementara untuk belanja secara akumulatif mencapai Rp4,3 triliun lebih. Terdiri dari Belanja Operasional Rp 3,3 triliun lebih dan Belanja Modal Rp 997,4 miliar lebih. “Antara proyeksi dengan realisasi sangatlah besar. Sementara daya serap terlalu kecil dari target. Kalau alasan Pemko adalah efisiensi, tentu sangat besar selisih yang tidak terealisasi,’’ sebut Surianto.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung, itu Fraksi Gerindra juga menyebutkan tentang kekhawatiran minimnya realisasi capaian anggaran pada tahun 2017 berimbas pada realisasi P-APBD 2018.

Alasannya, hingga Juli 2018 realisasi pendapatan dari reklame hanya sekitar Rp6,8 miliar, dari proyeksi Rp106 miliar. “Sedangkan realisasi pendapatan dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan) hanya Rp9 miliar dari target Rp130 miliar,’’ tambah Surianto

Tidak mampu

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar Ilhamsyah menyebutkan minimnya capaian target dan realisasi pendapatan Pemko Medan pada tahun 2017 tidak terlepas dari buruknya kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Untuk itu, kata Ilhamsyah, Fraksi Golkar memberikan beberapa masukan kepada wali kota untuk mengevaluasi kinerja para pimpinan OPD yang tidak mampu menjalan tugas dan fungsinya secara baik.

Selain itu, Pemko juga harus mencari berbagai upaya terobosan baru, agar penerimaan dapat optimal, dan masyarakat tidak terbebani. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD di tahun anggaran berjalan dan di tahun-tahun mendatang.

“Kita berharap Pemko memprioritaskan pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan program-program yang langsung dapat menyentuh masyarakat, terutama percepatan pembangunan di daerah lingkar luar, khususnya Medan bagian utara,” sebut Ilhamsyah. (m12/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here