Deklarasi Damai Vonis Meliana

0
Para pemangku kebijakan dan elemen masyarakat deklarasi damai menyikapi kasus Meliana.(Waspada/Ist).

TANJUNGBALAI (Waspada) : Pasca vonis 18 bulan terdakwa penista agama Islam dan beredarnya provokasi dari luar, seluruh elemen masyarakat di Kota Tanjungbalai bersatu deklarasi damai di GOR Wira Satya Polres Tanjungbalai, Senin (3/9).

Deklarasi yang diprakarsai Aliansi Umat Islam (AUI) dan Polres didukung Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai tersebut dalam rangka menyikapi pasca viralnya Putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Meiliana, sekaligus menyongsong Pesta Demokrasi Pemilu 2019 mendatang.

Deklarasi damai dihadiri Forkopimda Kota Tanjungbalai, Kapolres AKBP Irfan Rifai, Wakil Ketua DPRD Leiden Butar Butar, Dandim 0208/AS, Letkol (ARM) Suhono, Danlanal TBA Letkol Laut (P) Ropitno MTR (Hanla), Ketua PN Tanjungbalai Vera Yetty Magdalena SH MH, Kejari Tanjungbalai Zullikar Tanjung SH MH, Ketua PA Abdul Rauf, Ketua FKUB, H Haidir, tokoh agama, adat, pemuda, jajaran instansi vertikal, parpol, pelajar dan lainnya. Turut hadir Ketua Aliansi Umat Islam, Indra Syah, Ketua Ormas Islam GPII, Indra, Ketua PD Al Wasliyah, Gustami Hasibuan, Ketua MDI, Ali Rukun dan sejumlah organisasi lainnya.

Deklarasi diawali sambutan perwakilan tokoh agama se-Kota Tanjungbalai.
tokoh umat Islam, Gustami Hasibuan mengatakan, persoalan Meliana bukan masalah antar agama namun hanya pribadi. Tentunya dalam hal ini Gustami mengajak umat Islam, pemangku kebijakan dan masyarakat bersama-sama menjaga kedamaian dan menjalin persatuan dan kesatuan demi kerukunan bersama.

Tokoh agama Buddha, Hakim Tjoa Kien Lie, Kristen Protestan, Pdt Romli Gultom, Hindu, Vijay Kumar, Kong Hu Chu Jolly, dan Katholik Romo Tarsius Son sepakat mengatakan, persoalan di Tanjungbalai bukan masalah agama. Dalam hal ini seluruh tokoh mendukung kedamaian dan kerukunan di Tanjungbalai.

Kapolres Tanjungbalai, Irfan Rifai mengajak seluruh elemen duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Kapolres berharap dengan keinginan dan inisiatif bersama seluruh pimpinan daerah, organisasi keagamaan dan elemen masyarakat bersama-sama menjaga dan menyelesaikan isu-isu miring yang ada di Tanjungbalai.

Sementara itu, Walikota Tanjungbalai mengajak seluruh masyarakat menghidupkan kembali semangat toleransi membangun peradaban baru bermartabat.

“Mari kita bangun dan kokohkan Tanjungbalai menjadi sebuah rumah besar bersama bagi seluruh warga, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan tanpa terkecuali,” sebut walikota.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Zullikar Tanjung di Kantor Kejaksaan saat bersilaturahmi dengan FKUB usai deklarasi mengatakan, kejaksaan memiliki Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) untuk mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Tim PAKEM juga mantau serta evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2008 Nomor : 033/A/JA/06/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.

“Kejaksaan tetap melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait serta pihak-pihak lainnya untuk menyelesaikan semua aliran kepercayaan dan keagamaan yang dapat mengganggu ketertiban umum,” tutur Zullikar.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Tanjungbalai, H Haidir mengatakan, FKUB posisinya seperti kulkas, mendinginkan suasana, bukannya kompor yang memanasi. Haidir berharap tidak muncul lagi provokasi dari luar yang tidak mengerti kondisi Tanjungbalai. (a14/a32).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here