400 Juta Anggaran Setwan Dipertanyakan

0
FPM saat mempertanyakan penggunaan anggaran penyebarluasan informasi di DPRK Aceh Singkil, Rabu (12/9).(Waspada/Ist).

SINGKIL (Waspada): Mencapai nilai Rp400 juta anggaran publikasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kab. Aceh Singkil yang bersumber pembiayaan APBK dan penambahan APBK-P Tahun 2017, dipertanyakan.

Lantaran dengan kucuran anggaran yang di plotkan untuk berbagai kegiatan publikasi pembangunan di DPRK tersebut, ironisnya pihak sekretariat dewan selalu mengeluh terkait biaya kerjasama untuk penyebar luasan informasi.

“Padahal, anggaran yang tertera dalam Daftar Pengguna Anggaran (DPA) cukup besar hingga mencapai Rp400 juta,” protes Ketua Forum Pekerja Media (FPM) Razaliardi Manik, saat bertatap muka dengan Plh Sekretaris Dewan (Sekwan) Muzakir, bersama sejumlah wartawan lainnya, Rabu (12/9).

Herannya, dengan nilai anggaran Rp.400 juta ini, sebelumnya anggaran tersebut masih dalam APBK murni yang dialokasikan senilai Rp380 juta. Sementara setelah pengusulan anggaran perubahan 2017, anggaran untuk kegiatan tersebut bertambah sebesar Rp20 juta dan total menjadi Rp400 juta.

Selanjutnya, dalam pertemuan dengan FPM, Plh Sekwan, Muzakir mengaku, dirinya tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait realisasi anggaran tersebut.

Alasannya, pejabat yang berwenang memberikan penjelasan secara rinci adalah Sekretaris DPRK, yang saat ini masih berada diluar daerah.

Sedangkan pejabat yang menangani kegiatan itu, seperti Kabag Umum dan PPTK juga sedang tidak berada di tempat.

“Besok atau lusa saya coba meminta penjelasan dari mereka (Kabag Umum dan PPTK), setelah itu akan saya beritahu kembali, jelasnya.

Namun demikian, Muzakir menjelaskan, bahwa anggaran kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan itu tidak seluruhnya terealisasi. Dari anggaran sebesar Rp400 juta tersebut, katanya, hanya terealisasi sebesar Rp 293.402.500, sementara sisanya akan menjadi SILPA, terang Muzakir.

Terpisah, Ketua LSM FAPPAR RI Kab. Aceh Singkil Hitler Tumanggor menilai, adanya indikasi rekayasa penggunaan anggaran publikasi di Sekwan DPRK Aceh Singkil.

“Artinya, ada oknum di Setwan memainkan Plot Anggaran Publikasi. Kita menduga ada yang menikmati dari nilai anggaran tersebut,” ucapnya.

Dan katanya, persoalan ini sudah terjadi dari Anggaran tahun sebelumnya, dan diduga direkayasa dari tahun ke tahun.

“Ini harus ditindak lanjuti, dan temuan ini akan kita bawa ke ranah hukum, kalau tidak terus berulang,” tegasnya. (Cah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here