Karut Marut Kadin Aceh Berujung Ke Pengadilan

0
Juru bicara Pengusaha Aceh, Faisal Oesman menunjukkan aturan dalam UU Kadin yang dilanggar Firmandez. Waspada/Mansyursyah
Juru bicara Pengusaha Aceh, Faisal Oesman menunjukkan aturan dalam UU Kadin yang dilanggar Firmandez. Waspada/Mansyursyah

BANDA ACEH ( Waspada) : Kalangan pengusaha profesional Aceh melayangkan gugatan class action terhadap Firmandez selaku Ketua Kadin Aceh periode 2013-2018 yang dinilai ilegal karena melanggar UU RI No 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Pada ayat 2 Pasal 36 UU No.1/1986 disebutkan, khusus untuk jabatan Ketua Kadin Indonesia, provinsi, dan kabupaten/kota dapat dipilih hanya dua kali berturut-turut atau tidak, terhitung sejak berlakukanya UU ini.

Namun, kata Faizal Oesman, Ketua Kadin Aceh Besar yang dipecat akibat protes hasil Musprov Kadin Aceh ketika itu, Firmandez menyatakan, untuk Aceh, Papua dan Yogyakarta ada pengecualian, dan ditambah aturan boleh menjabat Ketua Kadin hingga tiga periode berturut-turut dan berselang.

“Aturan yang menyatakan bahwa tiga provinsi termasuk Aceh bisa menjabat tiga periode sampai hari ini tidak pernah ada. Artinya, saudara Firmandez melakukan pembohongan publik demi bisa menjabat tiga periode di Kadin Aceh,” tegas Faisal Oesman kepada pers di Banda Aceh, Rabu (12/9).

Terkait dengan itu, para pengusaha di Aceh akan mengambil langkah hukum terhadap Firmandez. “Melalui pengacara, kami segera mendaftarkan guguatan class action ini ke Pengadilan Negeri Banda Aceh,” kata juru bicara pengusaha Aceh, tegas Faisal Oesman.

Faisal yang mewakili sedikitnya 25 pengusaha profesional di Aceh itu menilai, Firmandez selain melanggat UU juga yang bersangkutan telah melakukan pembohongan publik, sehingga dianggap melakukan pidana.

Dikatakan, dirinya merupakan korban dari kebijakan Firmandez yang dinilai juga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin dan UU No.1/1987 tersebut. Pada saat Musprov Kadin Aceh 2013, Faisal dipecat dari Ketua DPD Kadin Kabupaten Aceh Besar, karena menolak hasil Musprov.

Usul Careteker

Salah seorang Wakil Ketua Kadin Aceh, Ir M Iqbal Pieng, sepakat pihak Kadin Pusat segera menunjuk caretaker Ketua Kadin Aceh. “Hasil musprov Kadin Aceh 2013 sudah jelas ilegal.

Berarti kepengurusan sekarang cacat hukum dan ilegal, bila menggelar Musprov Kadin untuk periode 2018-2023 juga cacat,” tegas Iqbal secara terpisah kemarin. Sementara informasi dari Jakarta menyebutkan, pengurus Kadin Pusat tidak melayani surat menyurat yang dikirim oleh Kadin Aceh.

“Pak Ketum Kadin Pusat, Rosan P Roeslani telah mempending kepengurusan Kadin Aceh antara lain akibat kepengurusan Firmandez periode ke tiga cacat dan melanggar undang undang Kadin,” sebut seorang pengurus Kadin Aceh, lainnya kepada wartawan Rabu (12/9) di Banda Aceh.

Firmandez yang beberapa kali coba Waspada hubungi via handphone Rabu (12/09) siang hingga sore kemarin tidak menjawab. Begitu juga via WhatsApp juga tidak menjawab. (b01/b02)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here