Sesalkan Klaim Pengurus PBSI Sumut

0
DATUK Selamat Ferry (kiri) bersama kuasa hukumnya Juliandi SH MHum memberikan keterangan pers di Medan, Selasa (18/9). Waspada/Dedi Riono
DATUK Selamat Ferry (kiri) bersama kuasa hukumnya Juliandi SH MHum memberikan keterangan pers di Medan, Selasa (18/9). Waspada/Dedi Riono

MEDAN (Waspada): Datuk Selamat Ferry selaku pemohon dalam kasus gugatan Ketua Umum Pengprov PBSI Sumut, menyesalkan beredarnya undangan sosialisasi SI PBSI oleh pihak yang mengklaim Pengprov PBSI Sumut kepada Pengkab/Pengkot PBSI se-Sumut.

Undangan yang disebar dengan menggunakan kop surat dan stempel PBSI Sumut ditandatangani Suripno Ngadimin selaku Ketua Umum dan Edi Ruspandi Sekretaris Umum, menurut Datuk telah mengkangkangi putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

“Salah satu putusan BAORI yang tertuang dalam Surat Nomor:05/P.BAORI/V/2018 tertanggal 9 Agustus adalah membatalkan SK PP PBSI Nomor: SKEP/047/4.2.2/V/2018 tertanggal 4 Mei tentang pengukuhan Pengprov PBSI Sumut masa bakti 2018-2022 dengan Ketum Suripno Ngadimin,” ujar Datuk Ferry dalam konferensi pers di Medan, Selasa (18/9).

Putusan tersebut, lanjutnya, juga meminta PP PBSI dalam waktu 60 hari menggelar Musorprov ulang. Ini artinya, setelah putusan BAORI ke luar dan Musorprov ulang belum digelar, berarti PBSI Sumut vakum. Tapi mengapa masih ada pihak mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris PBSI Sumut.

“Mengklaim sebagai Pengprov PBSI Sumut sama artinya tidak menghormati putusan BAORI. Untuk itu, kami segera menyurati BAORI dan PP PBSI untuk melaporkan hal ini,” tambah Datuk Ferry didampingi Kuasa Hukumnya Juliandi SH MHum.

Selaku insan bulutangkis, Datuk mengaku sangat mendukung program sosialisasi Sistem Informasi PBS untuk kelancaran roda organisasi, khususnya perangkingan maupun pendaftaran atlet. Namun pelaksana sosialisasi tersebut hendaknya bukan dilaksanakan orang-orang yang mengaku Pengprov PBSI Sumut, karena sejak keluarnya putusan BAORI, PBSI Sumut sementara ini belum memiliki kepengurusan.

“Jadi kita mempertanyakan apa maksud pihak yang mengklaim sebagai Pengprov PBSI Sumut. Kami berharap hal ini disikapi bijaksana oleh BAORI dan PP PBSI. Makanya kita segera kirim surat mengadukan hal ini,” ulang Datuk.

Beredarnya sosialisasi SI ini, menurut Datuk juga menimbulkan tanda tanya di kalangan Pengkab/Pengkot PBSI, sebab mereka mengetahui saat ini atau sebelum Musorprov ulang digelar, berarti kepengurusan PBSI Sumut dianggap tidak Ada.

Secara terpisah, Edi Ruspandi saat dikomfirmasi via handphone mengaku mengetahui adanya putusan BAORI. Namun pihaknya berpegang teguh pada PP PBSI. Artinya, karena hingga saat ini PP PBSI pimpinan Wiranto belum mencabut SK kepengurusan mereka, maka pihaknya tetap menjalankan roda organisasi.

“Sosialiasi SI PBSI sangat mendesak, mengingat November 2018 akan digelar Kejurnas PBSI. Hingga kini belum semua klub dan Pengkab/Pengkot PBSI di Sumut paham akan SI. Karena itu hal ini sangat mendesak sebab terkait dengan pendaftaran atlet,” ujarnya. (m42)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here