Kapolda Harus Menindak Anggotanya Yang Brutal Pada Aksi Pro-Kontra Jokowi

0
PETUGAS kepolisian mengamankan seorang pendemo. Waspada/Rizky Rayanda
PETUGAS kepolisian mengamankan seorang pendemo. Waspada/Rizky Rayanda

MEDAN (Waspada): Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Medan, Prof. Hasyim Purba meminta kepada Kapolda segera menindak aparat kepolisian yang bertindak brutal terhadap mahasiswa pengunjuk rasa turunkan Jokowi di DPRD Sumut pada Kamis (20/9)

“Seharusnya yang ditindak polisi pada aksi tersebut para kelompok Preman yang membuat provokasi dan keributan untuk mengganggu jalannya aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Sekota Medan, bukan sebaliknya”, ucap Hasyim saat diwawancarai Waspada Jum’at (21/9).

Hasyim sangat menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang menghajar mahasiswa hingga mengalami luka dan cedera lainnya. Sementara gerombolan Preman yang menjadi biang kerok kerusuhan malah dibiarkan.

“Sekali lagi kita harapkan agar aparat Polri bertindak objektif dan profesional,” tandasnya.

Sementara itu Kordinator Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut, Amin Multazam Lubis menilai bahwa pihak kepolisian belum mampu bertindak secara maksimal dalam pengamanan demo mahasiswa Pro-Kontra Jokowi di depan kantor DPRD Sumut, sehingga pendekatan yang dilakukan cenderung menunggu dan membubarkan dengan cara yang cukup represif.

Dikatakan Amin memang harus diakui kepolisian berada dalam situasi yang dilematis. Namun demikian polisi harusnya tetap mampu bersikap netral dan dapat memfasilitasi kedua kubu untuk bebas berekspresi menyampaikan pendapatnya. Kepolisian belum mampu bekerja secara maksimal.

“Bentrokan antara kedua kubu harusnya tidak terjadi jika aparat keamanan bisa melokalisir dan mendorong kedua kelompok menyampaikan aspirasinya dengan pengawalan aparat keamanan secara ketat,” tandasnya.

Dijelaskan Amin memang harus diakui bahwa persoalan ini bukan perkara mudah. Butuh kerja keras dan kemauan dari Kepolisian untuk mampu menjaga kondusifitas sekaligus memastikan kebebasan berpendapat. Apalagi ditengah tensi politik yang semakin tinggi ini.

“Sebelum terjadi tindakan ini haruskah polisi bisa melacak dan berkordinasi dengan beberapa pentolan-pentolan kedua kubu untuk memastikan langkah preventif sebelum bentrokan yang lebih besar bisa terjadi”, ujarnya.

Dikhawatirkan Amin, akibat kejadian ini akan muncul aksi yang lebih besar lagi dari para mahasiswa karena perlakuan anggota kepolisian yang menggunakan cara cara refresif untuk membubarkan massa.

“Karena itu negara melalui aparat keamanan harus mampu memastikan kondusifitas sekaligus hak konstitusional berupa kebebasan berpendapat dilaksanakan secara sekaligus. Jika ada laporan atas praktik kekerasan, kepolisian juga wajib mengusut tuntas proses hukum nya, agar kondusivitas tetap terjaga,” ucapnya (Cru)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here