BPN Aceh Kewalahan Kejar Target Pusat

0

ACEH UTARA (Waspada): Pemerintah pusat memberikan tugas kepada BPN Provinsi Aceh harus mampu menyelesaikan proses pembuatan sertifikat untuk seluruh bidang tanah milik masyarakat pada Tahun 2025.

Terkait perintah tersebut, Kepala BPN Aceh, Saiful mengaku kewalahan dan sulit mencapai target.

Hal tersebut disampaikan Saiful kepada Waspada usai memberikan materi pada acara workshop percepatan reforma agrarian di Kabupaten Aceh Utara minggu lalu.

“Reforma agrarian itu adalah rumah besar. Rumah besar dari kegiatan nawacita presiden yaitu program mensertigikatkan seluruh bidang tanah masyarakat, terutama masyarakat miskin dengan subjeknya adalah masyarakat dalam kecamatan,” terang Kepala BPN Aceh, Saiful.

Untuk Aceh, sebut Saiful, pemerintah pusat memberikan pengecualian, karena Aceh daerah bekas konflik dan baru terjadi perdamian melalui MoU Helsinky. Dengan MoU tersebut pemerintah daerah menyediakan lahan untuk eks kombatan GAM. “Lahan untuk eks kombatan juga harus disertifikatkan,” katanya.

Total luas tanah di Provinsi Aceh mencapai 5.677.081 Ha. Estimasi bidang tanah yang harus disertifikatkan mencapai 4.237.775 bidang. Kemudian, sebut Saiful, bidang tanah yang sudah terdaftar mencapai 970.761 Ha.

“Data ini menunjukkan, bidang tanah yang sudah bersertifikat di Aceh baru 22 persen. Maka, total bidang tanah yang belum disertifikatkan sebanyak 78 persen lagi. Karena itu, BPN harus memacu dan bekerja keras siang dan malam. Kami ingin pemerintah daerah mendukung program ini dengan menyediakan anggaran,” ucapnya.

Untuk mengejar batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Saiful mengaku kesulitan, karena mengalami banyak kendala di lapangan. Pertama katanya, tugas yang dilaksanakan pihak saat ini berbeda dengan tugas yang dikerjakan beberapa tahun sebelumnya.

Dulu, BPN bekerja dengan sporadis, artinya , dapat dikerjakan untuk satu desa saja. Namun kinerja yang harus dikerjakan BPN saat ini dilakukan secara massif. Artinya, BPN harus bekerja total untuk satu desa penuh. Program ini bagian dari reforma agrarian.

“Maunya pemerintah pusat, pada Tahun 2025 semuanya harus selesai dikerjakan. Program ini tidak mudah dijalankan, karena kendala yang paling sulit terjadi pada kelengkapan administasi dan batas tanah milik masyarakat. Pada tahun ini kita baru berhasil mensertifikatkan tanah masyarakat 115 ribu bidang. Sisanya masih cukup banyak dan membutuhkan waktu puluhan tahun, tetapi kita tetap berupaya mengejar target pemerintah pusat,” sebutnya.

Agar program ini lancar dilaksanakan, BPN membutuhkan kerjasama dengan pihak ke tiga dan pemerintah daerah. Jika tugas besar in hanya dilakukan oleh BPN sulit mencapai target karena bidang tanah yang harus disertifikatkan cukup banyak mencapai tiga jutaan bidang.

“Dukungan yang paling kami butuhkan dari masyarakat yaitu, melengkapi surat menyurat dan batas tanah. Itu saja,” katanya. (b18).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here