Rektor UIN: Aceh Timur ‘Kiblat’ Dan Model Penegakan SI

0
Rektor UIN Ar Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Warul Walidin, didampingi Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib, SH, bersama sejumlah pejabat lainnya meninjau proses pembelajaran berbasis dayah di SMPN 1 Idi, Kamis (27/9). (Waspada/M. Ishak)

IDI (Waspada): Setelah 2 bulan dilantik sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Warul Walidin AK MA, menggelar Rapat Kerja (Raker) UIN Ar Raniry Banda Aceh di Kabupaten Aceh Timur, 26-29 September 2018.

Selama berada di Kabupaten Aceh Timur, H. Warul Walidin, didampingi Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib, SH, dan pejabat dari instansi terkait meninjau sejumlah sekolah dan madrasah untuk melihat proses pembelajaran, mulai dari SD hingga SMA sederajat.

Titik sekolah yang dikunjungi antara lain SMPN 1 Idi, SDN 1 Idi, MAN 1 Aceh Timur dan MTsN 1 Aceh Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Prof. Warul Walidin mengaku sama sekali tidak menyangka pengawasan dan penegakan Syariat Islam (SI) dimulai dari lingkungan sekolah hingga ke tengah-tengah masyarakat.

Terbukti, pengawasan di sekolah melalui pemisahan ruang belajar antara laki-laki dengan perempuan meruapakan langkah yang tepat untuk merubah karakter dan perilaku pelajar, mulai dari jenjang SD hingga SMA sederajat.

“Ini adalah model yang bisa dijadikan contoh untuk kabupaten/kota lainnya di Aceh, dimana ruang belajar siswa dengan siswi dipisah,” kata Prof. Warul Walidin seraya menambahkan, konsep yang telah disusun dalam Peraturan Bupati (Perbup) itu dinilai telah berjalan secara optimal.

Warul Walidin juga berpendapat, langkah tersebut dinilai sudah sangat tepat sesuai dengan tuntutan Syariat Islam (SI) yang dijalankan secara kaffah.

Namun harapannya, kata Prof. Warul Walidin, hal yang sama juga harus diberlakukan dilingkungan SMA/SMK.

“Kita akui dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan SMA/SMK yang sebelumnya dibawah kabupaten/kota kini harus tunduk ke Dinas Pendidikan Aceh. Tapi harus dipahami bahwa guru dan siswa/i SMA/SMK yang ada di Aceh Timur juga penduduk Aceh Timur, sehingga sebuah kewajiban bagi mereka (SMA/SMK) juga harus menjalankan hal yang sama seperti SD dan SMP, dimana siswa dengan siswi dipisah ruang belajarnya,” tetang Prof. Warul Walidin.

Sementara Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib, SH, atau Rocky dalam kesempatan yang sama mengharapkan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus bekerja dalam menerapkan kurikulum dayah kedalam kurikulum sekolah umum, sehingga pengawasan Syariat Islam (SI) berjalan maksimal.

“Apalagi guru-guru dayah selama ini juga sudah mulai mengajar disekolah umum. Ini bertujuan untuk membentuk karakter pelajar berjalan sesuai degan tuntutan Syariat Islam (SI),” tutur Bupati Rocky seraya menandaskan, ketika generasi Islam usia pelajar sadar dengan tuntunan syariat, maka otomatis akan melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar.

Tak terkecuali pelajar SMA/SMK juga harus ikut berbagai aturan daerah, baik bersifat intruksi atau Peraturan Bupati (Perbup). “Jika karakter pelajar sudah terbentuk sejak SD dan SMP, maka otomatis sesampai di Perguruan Tinggi (PT) bakal tidak merasa terbebani dengan tuntutan syariat.

Dalam kunjungan itu, Bupati Rocky ikut didampingi Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Timur Usman A. Rachman, Kadisdikbud Aceh Timur Abdul Munir, Kepala Kankemenag Aceh Timur H. Marzuki Anshari dan beberapa pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Aceh Timur. (b24).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here