Fungsi Pengawasan DPRD Di Palas Lemah

0
DPRD
DPRD

SIBUHUAN (Waspada): Fungsi pengawasan DPRD tidak jalan, proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun semakin jauh dari harapan dan keinginan rakyat.

Menurut Pasti Tua Siregar, Ketua presidium Aliansi Penyelamat Indonesia (API), Senin (22/10) lemahnya fungsi pengawasan DPRD diduga menjadi salah satu penyebab makin tingginya potensi kerugian negara di Padanglawas.

Dikatakan, perjalanan APBD kabupaten Padanglawas yang selama beberapa tahun belakangan semakin meningkat, bahkan beberapa tahun belakangan melampaui Rp. 1 Triliun.

Dan meningkatnya anggaran daerah tersebut tentu mendorong peningkatan pembangunan fisik atau belanja modal. Tetapi di lain sisi, kwalitas hasil pelaksanaan pembangunan itu tidak berbanding lurus dengan besaran anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah.

Seperti di Padanglawas, tahun 2017 kegiatan fisik di dinas PU, 26 titik paket proyek menjadi temuan BPK, dengan nilai yang sangat fantastis, bervariasi dari Rp. 8 juta an sampai Rp. 1 miliaran.

Sementara di sekretariat DPRD temuan yang bisa berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp. 2,6 miliar. Bahkan kebanyakan menyangkut kegiatan reses dan perjalanan dinas anggota DPRD.

Sepertinya fungsi pengawasan lembaga DPRD selaku perwakilan rakyat di kabupaten Padanglawas tidak berjalan sesuai keinginan dan harapan rakyat yang diwakilinya.

Melihat kondisi daerah kabupaten Padanglawas beberapa tahun belakangan, berkaitan pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun potensi penyimpangan yang mengundang kerugian negara semakin meningkat.

Hal itu dibuktikan kegiatan fisik proyek tahun 2017 yang mutu pelaksanaannya sangat memprihatinkan, apalagi sampai 26 titik paket proyek dengan nilai temuan yang sangat fantastis. (a33/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here