DPRD Jabar: Pembakaran Bendera Tauhid Singgung Perasaan Umat Islam

0
Video viral pembakaran bendera bertuliskan kalimat “Laa Ilaaha Illa Allah” di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (22/10). Waspada/Istimewa

JAKARTA (Waspada) : DPRD Provinsi Jawa Barat meminta aparat memnindak tegas pelaku pembakaran dengan sengaja bendera yang bertuliskan kalimat “Laa Ilaaha Illa Allah” oleh oknum Bantuan Ansor Serbaguna (Banser), Nahdlatul Ulama (NU), Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Aparat harus tegas dalam menangani pembakaran bendera bertuliskan Syahadat yang merupakan bukti keIslaman seseorang, hingga mengakibatkan ketersinggungan banyak orang. Aparat harus memprosesnya sesuai hukum yang beralaku di negeri kita,” kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, H.Syahrir,SE, saat dihubungi Waspada, Selasa (22/10).

Hal ini kata Syahrir, penanganan dan penindakan tehadap pelaku akan membuat Jawa Barat tetap kondusif dan terciptanya iklim kondusif pasca pembakaran bendera yang sangat disayangkan bertepatan Hari Santri Nasional.

“Kami berharap Jawa Barat tercipta iklim kondusif dan aman, tentunya karena selama ini mayarakat Jawa Barat yang sangat relegius langsung tersentuh dan beraksi memprotes aksi pembakaran yang tidak seharusnya terjadi,” katanya.

Menurut putra Melayu Deli Medan ini, akibat ulah oknum ormas yang melakukan pembakaran bendera bertuliskan Syahadat tentu menyinggung pada umat.

“Disayangkan pembakaran bendera Tauhid ini justru terjadi pada Hari Santri, hingga sangat menyinggung perasaan umat Islam. Saya berharap pihak aparat bisa segera mengambil tindakan tegas,” katanya.

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini menyatakan, agar konsentrasi umat yang tidak bisa menerima dan menggelar aksi memprotes pembakaran bendera tersebut segera ditangani dengan profesional.

“Ketersiunggungan yang tidak bisa diterima oleh umat muslim, kami minta aparat bisa menangani pelaku sesuai hukum dan UU yang berlaku. Semua ini untuk menciptakan iklim kondusif khususnya di Garut dan Jawa Barat,” katanya.

Syahrir menyatakan, tindakan membakar bendera Tauhid adalah tindakan yang gegabah dan kurang mengukur efek yang dapat ditimbulkan. Kalimat Tauhid itu umum, tidak memandang golongan, partai, ataupun kelompok.

“Di negara demokrasi kita bebas berpendapat. Demokrasi Pancasila memiliki batas yang disepakati bersama untuk hidup dalam persatuan dan kesatuan. Karena itu perlu tindakan tegas kepada oknum dan teguran kepada ormas penyelenggara agar kejadian ini tidak terulang kembali,” ujarnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi, mengutuk keras oknum yang melakukan pembakaran bendera tersebut dan menyesalkan kasus ini terjadi di tengah suasana Hari Santri Nasional 2018.

“MUI dan umat Islam mengutuk keras pembakaran bendera tauhid oleh oknum Banser usai peringatan Hari Santri. Kami minta agar penegak hukum segera menangkap oknum tersebut dan diadili sesuai hukum yang berlaku,” kata Kiai Muhyiddin Junaidi.

Seperti diketahui, media sosial hari ini ramai dengan tersebarnya video yang merekam pembakaran bendera Tauhid. Kuat dugaan, para pelakunya menganggap bendera tersebut sebagai representasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yakni suatu organisasi yang eksistensinya kini terlarang di Indonesia.(j02)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here