Kejatisu Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Taman Raja Batu

0
Massa LIPRA Sumut berunjukrasa di Gedung Kejatisu, Selasa (23/10). Mereka meminta penyelidikan dugaan korupsi  proyek pembangunan objek wisata Taman Raja Batu dan Tapian Siri-siri Syariah  segera dituntaskan. Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Massa dari Lembaga Informasi Perjuangan Rakyat (LIPRA) Sumut, meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi pembangunan objek wisata Taman Raja Batu dan Tapian Siri-siri Syariah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Pasalnya, sejak kasus itu bergulir Januari 2018, hingga sekarang Kejatisu berdalih kasus ini masih dalam tahapan penyelidikan. Sehingga massa menuding ada dugaan oknum-oknum yang bermain mata dalam proyek yang menghabiskan anggaran senilai Rp8 miliar itu.

“Sudah 10 bulan kasus ini, tidak ada kejelasan. Tidak mungkin sampai sekarang masih dalam penyelidikan,” ujar Koordinator Aksi Rahman Simanjuntak saat berunjukrasa di depan Gedung Kejatisu, Selasa (23/10).

Menurut Rahman, pembangunan Tapian Siri-siri Syariah diduga dilakukan pada akhir tahun 2015, selanjutnya Taman Raja Batu diduga dibangun pada awal 2016, akan tetapi anggaran pembangunan kedua taman tersebut diduga ada yang dimasukkan pada APBD Tahun 2016 dan 2017. Patut diduga proyek ini selesai dahulu pembangunannya baru kemudian dimasukkan anggarannya pada APBD berikutnya, sebutnya.

Pengunjuk rasa meminta kepada Kajati Sumut yang baru agar memproses dugaan korupsi tersebut secepatnya. Sebab, sudah jelas penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan proyek itu. “Kami menilai dalam penanganan kasus kedua taman tersebut sangat tidak efektif lagi,” sebut massa.

Rahman bersama 500 an massa yang hadir, terus berorasi sambil menunggu perwakilan Kejatisu ke luar menemui mereka. Massa juga terlihat membawa sejumlah spanduk.

Hampir satu jam berorasi, massa akhirnya ditemui Kasipenkum Kejatisu Sumanggar Siagian. Namun, kehadiran Sumanggar ditolak massa. “Kami tidak mau dengan Kasipenkum. Kami mau dengan Aspidsus,” teriak massa.

Sumanggar lalu menjelaskan, Aspidsus sedang di bandara menjemput mantan Kajati Sumut Bambang Sugeng Rukmono. Merasa dibohongi, massa memaksa masuk ke gedung Kejatisu. Koordinator aksi Rahman Simanjuntak tampak memanjat dan menggoyang-goyang pagar.

Massa kemudian terus bergerak maju sambil terus mendorong pagar. Mereka menggoyang-goyang pagar, massa tidak terima karena hanya ditanggapi Kasipenkum Kejatisu. Melihat massa yang terus berteriak meminta masuk, Asisten Intelijen Kejati Sumut Leo Simanjuntak datang menemui massa. “Siapa dari perwakilan kalian yang bisa saya ajak bicara,” kata Leo.

Namun massa kembali menolak, mereka ingin tetap berdialog di luar. “Tidak usah pak, di sini saja, biar kami sampaikan,” ujar massa.

Leo kemudian membuka pintu pagar dan berhadapan dengan pendemo. Leo menjelaskan, kasus tersebut masih tahap penyelidikan dan beberapa orang sudah diperiksa. “Bahkan sampai hari Kamis besok juga masih ada yang akan diperiksa,” sebutnya.

Menurut Leo, berdasarkan info yang diterima, tahapan penyelidikan juga sudah masuk permintaan pemeriksaan kepada BPKP untuk menghitung seberapa besar potensi kerugian keuangan negara. Namun sejauh ini belum dapat diberikan BPKP.

Leo berjanji, kasus tersebut akan disampaikannya kepada Aspidsus agar secepatnya dituntaskan. Usai berdialog dengan pihak Kejatisu, sekira pukul 14:50 massa kemudian membubarkan diri dan melanjutkan aksi ke kantor BPKP Sumut.

Dalam kasus ini, penyidik Kejatisu sudah melakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan terhadap ‎sejumlah pejabat di Pemkab Madina seperti ‎Sekda Madina M Syafii, Kadis Perkim Rahmad Baginda Lubis, Kadispora Rahmad Hidayat, Kepala Bapeda Abu Hanifah, dan mantan Kadis PU Syahruddin pada Januari 2018.

Selain itu, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah menjalani pemeriksaan di Kejatisu guna menggali informasi dugaan kasus yang berawal dari laporan masyarakat tersebut. (cra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here