PN Tipikor Banda Aceh Gelar Sidang Korupsi Ternak

0

BANDA ACEH (Waspada) : Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe pada sidang perkara korupsi pengadaan ternak di Lhokseumawe, memarahi saksi karena perbuatannya membuat negara dirugikan miliaran rupiah.

“Gara-gara surat kalian buat atas permintaan orang lain negara dirugikan Rp 8 miliar. Padahal kalian saksi, tidak terkait langsung dengan pengadaan ternak,” tutur JPU Dede Suhendra dalam sidang perkara korupsi pengadaan ternak, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Senin (22/10).

Sidang perkara korupsi tersebut menghadirkan terdakwa Rizal, mantan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe, terdakwa Ismunazar sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan ternak, serta terdakwa Dahlina selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK pengadaan ternak pada Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kota Lhokseumawe.

Sidang dengan majelis hakim diketuai Elly Yurita SH, didampingi anggota Edward SH, dan Nani SH. Sedangkan JPU Dede Suhendra dan Zilzaliana dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Saksi yang dihadirkan pada persidangan itu, Abdullah, staf keuangan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kota Lhokseumawe, serta Muhajir, tenaga bakti di dinas tersebut. Dalam kesaksiannya, Abdullah mengatakan, dirinya diminta tolong oleh orang yang tidak diingatnya lagi membuat surat pesanan pengadaan, bon faktur, surat pemeriksaan barang, serta serah terima pengadaan barang. “Surat yang saya buat mencapai 150 lebih.

Surat dibuat berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok masyarakat. Untuk membuat surat itu saya tidak mendapat honor, tetapi diberi uang ala kadarnya,” kata Abdullah. Senada juga diungkapkan saksi Muhajir.

Dia mengaku diminta membuat surat serupa untuk pengadaan ternak. Surat yang dibuatnya untuk 10 kelompok. “Saya tidak ditunjuk atau ditugaskan membuat surat tersebut, tetapi diminta bantu. Untuk membuat surat tersebut saya diberi uang Rp 800 ribu,” ujarnya.

Majelis hakim sempat menanyakan kedua saksi, apakah memiliki surat tugas atau SK membuat surat pesanan, bon faktur, surat pemeriksaan barang, serta surat serah terima barang. Atas pertanyaan tersebut, saksi Abdullah dan Muhajir menjawab tidak.

Mereka mengaku surat-surat tersebut dibuat atas permintaan orang lain. Namun, saksi mengaku tidak ingat siapa yang meminta dibuatkan surat tersebut. Mendengar jawaban tersebut, majelis hakim menyatakan perbuatan saksi telah mencaplok tugas staf DKPP lainnya yang memang ditugaskan untuk itu, seperti petugas pemeriksaan barang maupun bendahara penerima.

“Saksi dibayar berapa untuk membuat semua dokumen itu. Perbuatan kalian telah mencaplok pekerjaan pemeriksa barang dan bagian lainnya,” kata majelis hakim. Sebelumnya, Pemko Lhokseumawe melalui Dinas Kelautan Perikanan Pertanian mengalokasikan dana Rp 14,5 miliar dalam APBK 2014 untuk pengadaan sapi yang dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat.

Namun pada akhir 2015, kepolisian menyelidiki pengadaan sapi dan menemukan dugaan korupsi serta menetapkan tiga tersangka yang kini menjadi terdakwa. Untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya, majelis hakim menunda sidang hingga Senin (29/10). (b02/J)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here